Loading...

Pemerintah Godok Beleid Baru untuk Bantu Peternak Rakyat

15:45 WIB | Monday, 21-November-2016 | Komoditi, Ternak | Penulis : Kontributor

Gonjang-ganjing harga unggas, khususnya ayam hidup kerap merugikan kalangan peternak rakyat. Karena itu dalam waktu dekat, pemerintah akan menyiapkan beleid baru untuk membantu peternak. Kebijakan baru tersebut sebagai revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras.

 

Usaha peternakan ayam ras (broiler) beberapa tahun tengah mengalami guncangan hebat. Di tingkat peternak ayam mandiri, skala usaha peternak kian menurun drastis. Khusus untuk ayam hidup siap potong, peternak kerap merugi dengan harga yang rendah. Padahal, harga pakan dan DOC (day old chick)  konsisten di harga tinggi.

 

Menurut peternak ayam ras asal Bogor, Maman Suharman, harga unggas siap potong sekarang cenderung menekan peternak kecil. “Masa harga beli ayam hidup di kandang cuma Rp 16 ribu/ekornya? Biaya untuk pakan sama DOC bisa sampai Rp 17 ribu-18 ribu per ekornya,” katanya.

 

Maman yang memasok setidaknya 17 ribu ekor DOC kepada perusahaan pengolahan ayam berharap pemerintah memperhatikan masalah ini dengan baik. Jumlah itu anjlok dari dua tahun lalu yang mencapai 35 ribu DOC/ minggu.

 

"Kalau mau dirata-rata, biaya pokok produksi Rp 18 ribu per ekornya. Setidaknya harga ayam siap potong di kandang minimalnya Rp 20 ribu per ekor, kita masih bisa untung," harapnya.

 

Menanggapi keluhan peternak, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita mengatakan dalam waktu dekat, pemerintah akan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) khusus unggas. Kebijakan tersebut ditetapkan bersama Kementerian Perdagangan.

 

Namun Ketut enggan menyebut besaran HPP yang akan ditetapkan. “Ketetapan harga ada di Kementerian Perdagangan.  Kementerian Pertanian hanya mengatur produksi. Kemendag nantinya akan mengeluarkan rekomendasi (termasuk harga),” ujarnya.

 

Ketentuan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras yang keluar Mei 2016.

 

Aturan DOC

 

Di Indonesia, suplai DOC dikuasai perusahaan besar peternakan unggas. Setidaknya ada 12 perusahaan yang bertitel integrator yang harus mensuplai DOC kepada peternak unggas binaan maupun peternak mandiri dengan harga yang terjangkau.

 

Sayangnya hingga sekarang, imbauan ini masih belum berjalan dengan baik di tingkat lapangan. “Baru ada dua perusahaan unggas besar yang sudah melaksanakan dan saling berbagi. Tetapi sisa lainnya belum bisa berjalan dengan baik,” papar Ketut.

 

Dia mengakui, sampai kini, tidak semua perusahaan besar mau menjual DOC-nya ke peternak rakyat. Mereka lebih memilih diternak sendiri atau dijual dikalangan internal mereka.  DOC yang dijual pun harus memenuhi standar SNI. Ada dua jenis yakni yang berkualitas bagus atau dikenal sebagai grade A dan kurang bagus alias grade B. “Dua grade itu akan dihapus, karena kerap DOC yang kualitasnya kurang bagus justru dijual kepada peternak rakyat,” ujarnya.

 

Kementan juga akan mewajibkan setiap perusahaan perunggasan yang kapasitas produksi ayamnya lebih dari 500 ribu ekor/minggu harus memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) dan cold storage. Hal itu untuk mengerem penjualan ayam ke pasaran dalam jumlah besar sehingga bisa mempengaruhi harga. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan harga ayam dapat terkendali dan kondisi ini menguntungkan peternak rakyat. Gsh

 

 

 

 

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162