Loading...

Pemerintah Terbitkan Beleid Baru Perunggasan

15:27 WIB | Tuesday, 03-January-2017 | Ternak, Komoditi | Penulis : Julianto

Untuk mengatasi permasalahan perunggasan, terutama ayam ras di dalam negeri, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan beleid baru perunggasan nasional. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) bernomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras yang merupakan revisi Permentan No. 26 Tahun 2016 ditandatangani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa, 6 Desember 2016.

 

Direktur Perbibitan dan Produksi ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Surachman Suwardi mengatakan, kebijakan baru  perunggasan ini merupakan salah satu bentuk dukungan positif pemerintah di era pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatur keseimbangan suplai-demand di bidang perunggasan. Terutama perlindungan terhadap peternak, koperasi  atau peternak mandiri dengan tidak merugikan perusahaan.

 

Setelah ada peraturan yang baru ini, menurut Surachman, penyediaan ayam ras melalui produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional. Harapannya untuk menciptakan  keseimbangan suplai dan demand.

 

Penambahan dan pengurangan produksi ayam ras dapat dilakukan jika terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand. “Karena melalui perencanaan produksi nasional, sehingga dapat tercipta iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan,” katanya.

 

Data Statistik Peternakan Tahun 2015 menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani asal ternak, terutama komoditas daging ayam di dalam negeri, ayam ras menyumbang 55 % daging dan 71 % telur. Sedangkan ayam lokal menyumbang 11 % daging dan 11% telur.

 

Keberadaan ayam ras telah menimbulkan revolusi menu bagi masyarakat Indonesia dari Red-meat ke White-meat. Jika semula konsumsi daging sapi/kerbau mencapai 55%, maka kini turun menjadi 17%. Masyarakat beralih mengkonsumsi daging ayam, sehingga terjadi kenaikan 67% selama kurun waktu 50 tahun terakhir yang sebelumnya 15%.

 

Kelebihan Permentan baru ini dibandingkan peraturan sebelumnya.

 

  1. Peternak bebas mendapatkan pakan dan obat-obatan.
  2. Permentan yang baru juga diatur jika produksi livebird (LB) lebih dari 300 ribu ekor, maka harus memiliki Rumah Potong Unggas dan fasilitas rantai dingin.
  3. DOC yang beredar, wajib memiliki sertifikat benih/bibit yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk Menteri. Jika tidak memiliki sertifikat dilarang untuk diedarkan. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyiapkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro) yang berlokasi di Gedung C Lantai 7 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
  4. Permentan Nomor 61 Tahun 2016 juga mengatur tentang alokasi DOC FS broiler dan layer untuk internal integrator sebanyak 50% dan 50% lagi untuk pelaku usaha mandiri, koperasi dan peternak. Selain
  5. Pelaku usaha atau perusahaan dalam melakukan kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras wajib melaporkan produksi dan peredaran kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tembusannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dilakukan paling kurang stu) bulan sekali setelah selesai kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras. 
  6. Pengawasan penyediaan dan peredaran ayam ras dilakukan secara berjenjang yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, sesuai dengan kewenangannya.

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162