Loading...

Perbatasan, Zona Rawan Masuknya Produk Pertanian Ilegal

17:26 WIB | Wednesday, 06-December-2017 | Karantina, Non Komoditi | Penulis : Julianto

Wilayah perbatasan menjadi zona rawan yang selama ini menjadi tempat penyelundupan, termasuk produk pertanian. Untuk meningkatkan pengawasan, Badan Karantina Pertanian meningkatkan kerjasama dengan TNI AD, TNI AL dan POLRI.

 

Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini mengatakan, saat ini pihaknya berkonsentrasi pengawasan di zona rawan karena maraknya penyelundupan komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, gula, bawang merah, rempah dan daging. Jalur rawan lintas batas negara yakni pantai timur Sumatera, perbatasan darat Kalimatan, Papua dan Nusa Tenggara Timur serta  jalur rawan lainnya.

 

Aktifitas ini tentu dapat mengganggu program pembangunan  yang tengah dilakukan Kementerian Pertanian berupa pencapaian swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas pangan  strategis. Tidak saja karena perdagangan global yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional karena potensi serangan hama penyakit hewan dan tumbuhan dari luar negeri.

 

Namun lanjut Banun, karena gangguan keamanan dan sosial ekonomi melalui ancaman bioterorisme (ancaman negara dari serangan biologis), biosafety (ancaman terhadap keamanan pangan), agro terorisme (ancaman terhadap penyebaran mikroba berbahaya), biosecurity (ancaman flora dan fauna) dan juga ancaman perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan endemis (dilindungi) Indonesia.

 

“Upaya kita mengendalikan impor bukan hanya menjaga produksi dan petani dalam negeri, tapi juga untuk menjaga keamanan pangan dari ancaman media pembawa penyakit dari luar,” katanya saat Evaluasi Kerjasama Barantan, POLRI, TNI AD dan TNI AL di Bogor, Rabu (5/12).

 

Banun mengakui, sumber daya manusia dan sarana prasarana Barantan yang tidak sebanding dengan luas wilayah NKRI, sehingga pengawasan batas darat dan laut tidak terawasi dengan maksimal.  Ditambah dengan kerawanan dan konflik kepentingan lokal di wilayah perbatasan  menambah masih tingginya angka penyelundupan, khususnya komoditas pangan strategis. 

 

Posisi ini berbatasan darat dengan tiga negara masing-masing Malaysia, PNG dan Timur Leste serta berbatasan laut dengan sembilan negara yakni Thailand, India, Malaysia, Singapore, Philipina, Australia, Timor Leste, Republik Palau dan Vietnam. Posisi itu membuat banyaknya pelabuhan rakyat yang berpotensi menjadi pintu keluar masuk negara yang ilegal.

 

Untuk itu kata Banun, pihaknya melakukan penguatan pengawasan dengan dukungan operasional POLRI dan TNI AL di empat lokasi masing-masing di pulau Sumatera, Kalimantan, Ternate dan Sulawesi Utara serta Papua. Berdasarkan Permentan No. 44/2014  tentang pengawasan karantina telah ditetapkan tempat masuk dan keluar, khususnya di wilayah perbatasan dikawal 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina untuk 52 pos lintas batas darat dan 35 pos lintas batas laut.

 

Sementara itu Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkaranatinaan (KKIP), Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Arifin Tasrif  mengakui, saat ini banyak pos masuk yang menjadi jalur perdagangan illegal. “Isu strategis yang harus kita antisipasi sekarang adalah maraknya aktivtas perdagangan illegal,” katanya.

 

Dengan kerterbatasan tenaga karantina, Badan Karantina Pertanian melakukan penguatan pengawasan, terutama di wilayah perbatasan dengan meningkatkan kerjasama dengan POLRI, TNI AD dan TNI AL. Kerjasama Barantan dengan POLRI berlaku selama lima tahun untuk kegiatan preemtif, TNI AD untuk menjaga di wilayah perbatasan berlaku 2 tahun, TNI AL di perbatasan di laut berlaku 4 tahun. “Kerjasama dengan TNI AD dan TNI AL, fokusnya pada kegiatan operasional dan pembinaan ketahanan wilayah,” katanya.

 

Arifin mengatakan, sejak adanya kerjasama dengan berbagai pihak, kasus penahanan dan penolakan cenderung menurun dibandingkan Tahun 2016. Data Barantan, kasus penahanan pada Tahun 2015 sebanyak 1.178 kasus, Tahun 2016 sebanyak 2.374 dan Tahun 2017 turun hanya 1.126 kasus.

 

Sementara kasus penegakan hukum pada Tahun 2015 sebanyak 26 kasus, Tahun 2016 sekitar 45 kasus dan Tahun 2017 turun tinggal 20 kasus. Sedangkan data tangkapan pada Tahun 2017, Polri sebanyak 40 kali, TNI AD 11 kali dan TNI AL 10 kali. “Penurunan kasus-kasus pelanggaran karantina itu, bisa karena naiknya tingkat kepatuhan atau karena kerjasama ini,” katanya. Yul

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162