Loading...

Perilaku Buruk Importir Daging

09:48 WIB | Monday, 20-March-2017 | Editorial, Editorial | Penulis : Ahmad Soim

Sektor pangan menjadi perhatian Kementerian Keuangan. Pasalnya implikasi praktek kartel cukup kompleks, mulai dari kelangkaan pasokan, meroketnya harga pangan, hingga merosotnya penerimaan negara akibat praktek penghindaran pajak.

 

Praktek perilaku buruk itu ditengarai telah berlangsung cukup lama. Di antaranya, bisa dilihat dari  rendahnya kontribusi pajak, khususnya dari importir daging dengan sumbangan hanya pada kisaran 0,1% hingga 2%.

 

Kementerian Keuangan menilai realisasi penerimaan pajak dari importir daging itu berbanding terbalik dibandingkan dengan omzet para importir daging. Pemerintah mengestimasi, omzet para importir daging sapi bisa mencapai triliunan rupiah. Tapi penerimaan pajaknya sangat kecil. Realisasi impor daging sapi beku terus meningkat setiap tahunnya. Pada kurun 2015-2016 misalnya, impor daging sapi beku melonjak sekitar 247%, yakni  dari 44,673,9 ton menjadi 155,070,5 ton.

 

Seharusnya kenaikan kuota impor daging tersebut, bisa menurunkan harga daging, menambah pasokan pasar, serta penerimaan pajak terutama PPh impor, PPh Pasal 25 dan PPh pasal 29 turut terkerek naik. Namun ternyata tidak. Dari ketiga jenis pajak tersebut hanya pajak impor yang mengalami kenaikan, sedangkan PPh pasal 29 sejak 2013 justru terus tergerus. Catatan Kementerian Keuangan, pada 2013 realisasi penerimaan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 senilai Rp 803 miliar, 2014 turun  menjadi Rp 583 miliar, dan pada tahun 2015 terus turun ke angka Rp 464 miliar.

 

Suatu hal yang aneh, impornya naik, namun  penerimaan pajak menurun. Hal ini tentu ada sesuatu hal yang tidak wajar, mungkin mereka lihai menyamarkan praktek usahanya untuk menghindari pajak pemerintah.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162