Loading...

Perlu Politik Anggaran untuk Mewujudkan Kawasan Buah Nusantara

13:12 WIB | Monday, 21-November-2016 | Editorial, Editorial | Penulis : Ahmad Soim

Presiden RI Joko Widodo meminta agar buah Indonesia bisa mencukupi permintaan buah-buahan dari pasar internasional. Jokowi meminta Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi komandan untuk membangun kawasan khusus buah di daerah-daerah yang memiliki potensi buah lokal untuk dikembangkan. Luas kawasan buahnya antara 5-50 ha.

 

Presiden Jokowi mengatakan itu pada Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (17/11) pagi. Menurut Presiden permintaan buah Indonesia dari pasar internasional banyak sekali, namun kita belum bisa menyuplai dengan baik. Buah Manggis, Nanas dan Alpukat disebut Presiden sebagai buah Indonesia yang memiliki kekuatan di pasar internasional.

 

Permintaan Presiden agar membangun kawasan buah nusantara ini pernah dinyatakan setahun yang lalu. Waktu itu, Presiden di IPB Baranangsiang Bogor memerintahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk mulai membangun daerah-daerah yang khusus yang mempunyai potensi buah lokal untuk dikembangkan.

 

Kementerian Pertanian perlu menindaklanjuti permintaan Presiden ini. Walau sebetulnya Kementan sudah mengembangkan kawasan buah nusantara dengan berbagai program yang berbeda dari tahun ke tahun. Sekali lagi, permintaan Presiden ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementan perlu lebih serius dan fokus untuk membangun kawasan buah nusantara.

 

Bahkan Presiden menginginkan agar kawasan buah nusantara bisa semakin diperbesar  kapasitas produksinya. Untuk itu, pemerintah akan  melibatkan BUMN yang selama ini cenderung menanam sawit dan karet, agar mengembangkan kawasan buah nusantara. Cita-citanya Indonesia bisa memiliki  kawasan seluas 10 ribu hektar atau 50 ribu hektar,  khusus untuk buah. 

 

Setiap daerah  mempunyai buah unggulan masing-masing. Dengan bantuan Perguruan Tinggi seperti IPB dan juga Badan Litbang Pertanian Kementan seharusnya bisa dikembangkan menjadi kawasan buah tertentu di daerah tertentu. Dikembangkan menjadi kawasan produksi buah, penanganan pasca panen hingga prosesingnya secara modern sesuai permintaan pasarnya.

 

Pemerintah sebetulnya pernah mengembangkan agropolitan (kawasan pertanian) yang membangun kawasan pertanian terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur yang diperlukan di kawasan itu. Dalam pembangunan agropolitan antara lain terlibat Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Kementerian Dalam Negeri.

 

Pola pembangunan agropolitan tersebut bisa digunakan untuk mewujudkan permintaan Presiden agar Indonesia meningkatkan kapasitas produksi buah nusantara untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Ditambah melibatkan Perguruan Tinggi Pertanian seperti IPB dan juga Badan Litbang Pertanian untuk mengembangkan teknis kawasan buah nusantaranya, maka seharusnya apa yang diminta Presiden bukanlah hal yang sulit. Yang diperlukan di sini selain komitmen politik adalah politik anggaran haruslah mengikuti.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162