Loading...

PP Lahan Gambut Lemahkan Pertanian

17:00 WIB | Wednesday, 14-December-2016 | Komoditi, Kebun | Penulis : Julianto

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo 2 Desember 2016 menjadi ‘tamparan’ besar bagi pertanian. Pasalnya, dengan berlakunya PP yang merupakan revisi dari PP No.71/2014 itu akan melemahkan kegiatan usaha pertanian yang selama ini sudah berlangsung di lahan gambut.

 

Penyesalan terhadap keluarnya PP tersebut diungkapkan kalangan ahli dari Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Himpunan Gambut Indonesia (HGI) dan Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) dalam jumpa persnya di Bogor, Selasa (13/12).

 

“PP 57/2016 yang merupakan revisi PP No. 71/2014 telah melemahkan potensi budidaya pertanian. Tidak bisa pemerintah menganaktirikan budidaya di lahan gambut,” kata Sekjen HITI, Dr. Husnain.

 

Padahal lanjut dia, lahan gambut sudah mendukung berkembangnya masyarakat dalam usaha perkebunan dan bertani tanaman pangan. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, usaha budidaya di lahan gambut bisa dikelola secara lestari dan berkelanjutan, sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

 

Sementara itu anggota HITI, Dr. Basuki Sumawinata menyesalkan beberapa kebijakan yang ada di PP 57/2016 tersebut. Diantaranya, penetapan fungsi lindung untuk lahan gambut yang memiliki ketebalan di atas 3 meter atau lebih.

 

Kebijakan lainnya yakni, ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut dan tereksposnya sedimen berpirit atau kwarsa di bawah lapisan gambut.

 

“Kebijakan itu sangat rumit, bahkan kriteria yang pemerintah buat sangat kaku dan mengecilkan peluang usaha budidaya di lahan gambut,” katanya. Padahal selama ini menurut Basuki, masyarakat telah memanfaatkan lahan gambut untuk usaha budidaya sejak lama sebelum keluarnya PP tersebut.

 

Penyesalan terhadap keputusan pemerintah juga datang dari Sekjen HGI, Dr. Suwardi. Menurutnya, dengan keluarnya PP tersebut pemerintah tidak pernah menganggap usaha budidaya pertanian di lahan gambut. Padahal dengan makin berkembangnya teknologi budidaya, lahan gambut bisa dimanfaatkan untuk usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. “Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, lahan gambut bisa mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.  

 

Suwardi mensinyalir, keluarnya PP tersebut ada maksud lain yakni ingin menghambat pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia. Apalagi perkembangan perkebunan kelapa sawit cukup fenomenal. Bahkan minyak sawit mampu mengalahkan minyak makan lainnya yang diproduksi negara-negara Eropa dan Amerika.

 

“Ada orang-orang di balik keluarnya PP No.57/2016 tersebut agar bisnis sawit di lahan gambut jatuh,” katanya. Harusnya menurut Suwardi, sebagai bangsa yang selama ini banyak memanfaatkan lahan gambut tidak menyerah begitu saja mengembalikan lahan gambut yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya menjadi lahan konservasi.

 

Perwakilan dari Peragi, Baran Wirawan menambahkan, selama ini lahan gambut telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, devisa negara, kedaulatan pangan dan sumber mata pencarian masyarakat. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit menjadi penyumbang devisa sangat besar hingga Rp 200 triliun. “Keluarnya PP tersebut justru kontra produktif dengan pembangunan ekonomi,” sesalnya.

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162