Loading...

Presiden Jokowi: Kebun Sawit Rakyat Sudah Tua

16:02 WIB | Tuesday, 28-November-2017 | Kebun, Komoditi | Penulis : Julianto

Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat pencanangan peremajaan kebun sawit di Medan

Indonesia boleh bangga sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi sayangnya, saat ini banyak kebun sawit, terutama milik rakyat yang telah berusia tua, lebih dari 25 tahun.

 

Sebagai komitmen membantu rakyat, Presiden RI, Joko Widodo di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11), mencanangkan program peremajaan kebun kelapa sawit, terutama milik rakyat.  “Banyak tanaman kelapa sawit yang sudah tua. Untuk itu, kebun kelapa sawit yang punya rakyat, harus diremajakan,” kata Presiden.

 

Saat pencanangan Presiden didampingi Menko Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga, dan  Mensesneg, Prtikno.

 

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki 11,9 juta ha lahan sawit. Sebanyak 41% atau 4,6 juta ha merupakan kebun kelapa sawit milik rakyat. Namun dalam pengelolaan kebun sawit, rakyat masih memiliki beberapa kekurangan. Diantaranya, bibit yang tidak bagus dan banyak tanaman yang berusia lebih dari 25 tahun. Kondisi ini menyebabkan produktivitas kebun rakyat masih lebih rendah dibandingkan perkebunan besar.

 

Dalam mengembangkan komoditas sawit, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebun milik rakyat. Menko Perekonomian Darmin Nasution, pengelolaan kebun sawit rakyat perlu ditingkatkan lebih baik. “Dari 4,6 juta ha kebun rakyat yang ada di Indonesia, sekitar 2,5 juta keluarga terlibat dalam pengelolaan. Untuk itu, penting meningkatkan kapasitas kebun rakyat dalam memproduksi,” katanya.

 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebutkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan petani yang terlibat dalam komunitas pengembangan kebun sawit rakyat. Kampanye hitam yang gencar dilancarkan terhadap perkebunan sawit Indonesia berpotensi merugikan petani sawit. Untuk itu, Amran meminta publik untuk melihat permasalahan pengembangan sawit secara holistik. 

 

“Dalam mengembangkan sawit di Indonesia, kita juga perlu melihat dari sisi community welfare. Dengan adanya kampanye hitam, bisa menyebabkan harga CPO (crude palm oil.red) turun. Secara logika, ini akan mempengaruhi sumber pendapatan para petani yang tergabung dalam komunitas kebun sawit rakyat. Mereka bisa beralih mencari penghasilan dengan menebang pohon. Ini akan berdampak lebih buruk terhadap  lingkungan,” papar Amran. Yul

 

 

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162