Loading...

Rambu-Rambu bagi Pemeriksa Pengadaan Benih Jagung Hibrida

21:13 WIB | Tuesday, 16-May-2017 | Agri Wacana, Agri Wacana | Penulis : Kontributor

Keberadaan Panitia Peme­riksa dan Perima Hasil Pekerjaan (PPHP) sering tidak dianggap pada proses pengadaan, padahal keputusan dilakukan pembayaran atau tidak tergantung pada PPHP.

 

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi jagung dalam negeri, guna meme­nuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan mengu­rangi impor. Harpannya, secara bertahap pro­duksi jagung Indo­nesia terus meningkat dan target swasembada dapat dicapai.

 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2017 menetap­kan target produksi jagung sebanyak 30,54 juta ton pipilan kering. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan program bantuan pemerintah berupa benih jagung hibrida untuk 17 Propinsi yaitu Aceh, Sumsel, Lampung, Jawa Barat, Jateng, Jatim , Jateng, Sulut, Sultra, Sulsel, Sulteng, Gorontalo, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, Maluku serta Banten sebanyak 11.250 kg untuk seluas 750.000 ha senilai Rp 540 miliar.

 

Untuk suksesnya program agribisnis jagung ini salah satu yang patut diperhatikan adalah keberadaan dan peran serta Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan pemeriksaan dan penerimaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia PPHP). Dalam kaitannya pengadaan Jagung Hibrida tahun 2017 perlu ditetapkan PPHP.

 

Tugas utama PPHP sesuai Perpres 54 Tahun 2010 pasal 18 ayat (5) dan perubahannya adalah melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan peng­adaan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen, baik di Syarat Syarat Umum Kontrak, dan Syarat Khusus Kontrak yang mencakup kesesuian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, volume dan lokasi penyaluran dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian.

 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA pengadaan Jagung Hibrida dengan pertim­bangan penetapan personil tersebut lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, lokasi dan biaya operasional, bila diban­dingkan dengan petugas PPHP yang merupakan pegawai pusat untuk memberikan kesem­patan bagi Petugas Dinas Propinsi/ Kabupaten dan Penyuluh Pertanian yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012, untuk men­jadi PPHP Peng­adaan dan Penya­luran Jagung Hibrida Tahun 2017.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162