Loading...

Jalan Terjal Peremajaan Sawit Rakyat

07:10 WIB | Wednesday, 16-May-2018 | Kebun, Komoditi | Penulis : Indarto

PRESIDEN JOKOWI SAAT PENCANGAN PEREMAJAAN KEBUN SAWIT RAKYAT DI RIAU

 

 

Replanting (peremajaan) kebun sawit rakyat yang pemerintah canangkan sampai kini masih banyak kendala di lapangan. Diantaranya, legalitas lahan dan rumitnya administrasi yang disyaratkan kepada petani sawit. Lantaran banyak kendala di lapangan,  realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) dari tahun 2017- Maret 2018 masih jauh dari target.

 

 

 

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi mengatakan, target replanting sawit tahun 2017-2018 sebanyak 205 ribu ha. Replanting kebun sawit rakyat semuanya didanai dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), tiap 1 ha sebesar Rp 25 juta.

 

Dalam seminar bertema"Solusi Percepatan Pencapaian Target Peremajaan Kelapa Sawit", di Bogor (14/5), Bayu mengatakan, karena mekanisne PSR masih banyak kendala berkaitan dengan legalitas lahan dan administrasi  yang birokratis menyebabkan realisasi PSR sampai Maret 2018 baru mencapai 5%.

 

Hitungannya, jika luas lahan 205 ribu ha, artinya dana yang dikeluarkan dari BPDP-KS sebesar Rp 5,12 triliun. Data menyebutkan sampai 31 Maret 2018 dana yang disalurkan ke petani sawit baru Rp 230 miliar.

 

Legalitas lahan dan administrasi yang birokratis ini masalah mendasar yang harus segera diselesaikan. Kalau tak diselesaikan akan berdampak pada pencapaian target replanting tahun berikutnya, kata Bayu.

 

Menurut Bayu, peremajaan sawit rakyat bukan hanya sekadar mengganti pohon yang sudah tua (25 tahun ke atas). Peremajaan berkaitan dengan beberapa hal yang kompleks.Seperti kesiapan bibit, pendanaan, dan kesiapan lahan yang ditanami.

 

Bibitnya harus bibit unggul. Lahan yang akan ditanami harus disiapkan setahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan replanting ini juga sangat tergantung musim,” katanya.

 

Meski BPDP-KS sudah menyiapkan dana Rp 25 juta/ha, lanjut Bayu,  dana tersebut baru sekitar 20% yang dibantu pemerintah untuk replanting. Artinya, masih sekitar 80% biaya lagi yang harus disiapkan petani sawit.

 

Memang pemerintah menyiapkan KUR dengan bunga 7% pertahun, yang masa tenggangnya 5 tahun. Tapi, untuk mengakses KUR, petani sawit harus punya legalitas (lahan)," kata Bayu.Guna mempercepat realisasi target PSR, Bayu mengusulkan agar pemerintah membuka opsi untuk melakukan replanting tanpa clear and clean.

 

Bayu juga menegaskan, agar kemitraan yang ditentukan dalam PSR itu dikembalikan ke petani. Kemitraan harus disusun bersama, dan tandan buah segar (TBS)-nya hanya dijual ke mitra. Bagi petani yang sudah nyaman dan sudah mandiri bisa melakukan replanting sendiri tanpa harus melalui BPDP-KS, katanya. Idt

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162