Loading...

Standarisasi SDM Peranian Kian Jadi Tuntutan

15:10 WIB | Wednesday, 31-January-2018 | Nasional | Penulis : Gesha

Sumberdaya manusia dengan hardskill dan softskills sesuai kebutuhan masyarakat perlu dipersiapkan, terutama dalam sektor pertanian guna mengelola SDA. Karena itu, standarisasi SDM menjadi penting dan kian jadi tuntutan.

 

Ketua Komisi Perencanaan dan Harmonisasi Kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Surono mengatakan, dengan adanya standarisasi, sumber daya manusia (SDM) Pertanian bisa saling bersaing diatas standar. 

 

"Kalau produk dan jasa ada sistem standarisasi bernama Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan standarisasi dalam bentuk kompetensi personal itu bernama Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)," jelasnya saat menghadiri Pertemuan Koordinasi, Sinkronisasi Standarisasi dan Sertifikasi di Bogor, Selasa (30/1).

 

Surono mengemukakan, standar ini menjadi acuan untuk SDM Pertanian melakukan kegiatan atau menghasilkan, maka akan terjamin produknya terstandar. "Apabila standar ini diterapkan di lembaga pendidikan atau pelatihan maka bisa dihasilkan profil lulusan yang terstandar sama dan bisa saling bersaing," ungkapnya.

 

Sedangkan untuk lembaga sertifikasi, standarisasi ini dipakai untuk memastikan dan memelihara kompetensi dari SDM Pertanian yang diberikan sertifikat. "Sehingga SDM tersebut bukan hanya pernah kompeten tetapi tetap kompeten dan terus kompeten," tuturnya.

 

Ia menekankan, penetapan standarisasi bisa melalui tiga cara yaitu adopsi, adaptasi dan riset. Adapun cara yang paling mudah adalah dengan adopsi standarisasi SDM dari standar internasional atau standar negara lain. "Kita terapkan kemudian dievaluasi dan diperbaiki," tuturnya.

 

Diakui Surono, sektor pertanian sedikit terlambat untuk menerapkan standarisasi SDMnya. Itu dilihat dari jumlah yang terstandarisasi masih kurang. Karena sangat banyak jenis SDM Pertanian yang belum tercover.

 

Sektor yang dinilai Surono cepat dalam penerapan standarisasi adalah sektor pariwisata, perikanan, teknologi dan ilmu komputer, telekomunikasi serta bidang animasi. 

 

Contohnya di sektor pariwisata, standarnya sudah ada. Standar okupasi (jabatan kerja) sudah ada sekitar 230 okupasi. ”Standarisasi inilah yang kemudian menjadi kurikulum di sekolah pariwisata di daerah," papar Surono. Gsh/Ira

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162