Loading...

Tataniaga Beras untuk Lindungi Hak Konsumen

20:16 WIB | Tuesday, 14-November-2017 | Nasional | Penulis : Kontributor

Sosialisasi tataniaga beras di Makasar dihadiri Staf Khusus Menteri Pertanian, Wakil Dari Dirjen Perdagangan, Kadivere Bulog Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel, Dinas Ketahanan Kab/Kota se Sulawesi Selatan, Ketua DPD PERPADI dan peserta pelaku perberasan.

Berbagai upaya yang  dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi telah berhasil menciptakan kondisi surplus beras pada 3 tahun terakhir ini. Meskipun produksi beras jauh lebih besar daripada kebutuhan, namun harga beras di masyarakat belum seperti yang diharapkan pemerintah.

 

 “Hal ini menunjukkan bahwa tata niaga beras mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan harga beras,” kata  Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dalam acara Sosialisasi Permendag 57/2017 dan Permentan 31/2017 di Makasar (14-11)..

 

Pemerintah lanjutnya berkepentingan menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras.

 

Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras di dalam Permendag 57 Tahun 2017 telah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar dalam hal biaya produksi, distribusi, keuntungan seluruh pelaku serta biaya lainnya.  Besaran HET yang telah ditentukan harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam pemasaran beras di tingkat eceran.

 

Dalam peraturan ini, pelaku usaha wajib mencantumkan: (a) Label Medium/Premium pada kemasan; (b) Label Harga Harga Eceran Tertinggi pada kemasan; (c) Ketentuan Harga Eceran Tertinggi dikecual ikan terhadap Beras Medium dan Beras Premium yang ditetapkan sebagai Beras Khusus oleh Menteri Pertanian. 

 

Permendag Nomor 57 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah  diberikan peringatan tertulis  oleh pejabat penerbit. 

 

Ketentuan besaran HET beras per wilayah adalah: (a) Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk Medium Rp 9.450/Kg dan Premium Rp 12.800/Kg; (b) Sumatera Lainnya dan Kalimantan untuk Medium Rp 9.950/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; (c) NTT untuk Medium Rp 9.500/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; dan (d) Maluku dan Papua untuk Medium Rp 10.250/Kg dan Premium Rp 13.600/Kg.

 

Pada saat Permendag 57 tahun 2017 berlaku, ketentuan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan untuk komoditi beras pada Permendag 27 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Agung juga menjelaskan bahwa, penerbitan Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak konsumen serta menjadi dasar pelaksanaan pengawasan kualitas dan harga beras. 

 

Dalam peraturan ini,  kualitas beras dibagi 2 kelas mutu, yaitu medium dan premium.  Ketentuan harga jual yang berlaku bagi kedua jenis tersebut mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Permendag 57 Tahun 2017. 

 

"Di luar kedua kelas mutu tersebut, terdapat jenis beras khusus, yaitu beras ketan, beras merah, beras hitam, dan beras khusus dengan persyaratan," kata Agung.

 

Termasuk beras khusus dengan persyaratan adalah: beras kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, beras varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian, dan beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Edi S

 

 

Editor : Pimpinan Redaksi

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162