Loading...

Tekan Pemotongan Betina Produktif dengan Perda

13:42 WIB | Friday, 02-February-2018 | Ternak, Komoditi | Penulis : Julianto

 

 

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendorong pemerintah daerah membuat peraturan daerah untuk menekan laju pemotongan sapi/kerbau betina produktif. Upaya tersebut diharapkan membantu target pemerintah mempercepat peningkatan populasi sapi/kerbau.

 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan Kesejahteraan Hewan, Kamis (1/2) di Bogor mengakui, dampak positif kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif adalah beberapa propinsi dan kabupaten/kota telah membuat peraturan daerah dan surat edaran pelarangan pemotongan betina produktif.

 

Propinsi yang telah mempunyai Peraturan Daerah Pengendalian Pemotongan Betina Produktif adalah Jawa Timur, Sumatera Barat, Jambi, NTB, Bengkulu dan Kalimantan Timur. Sedangkan kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah maupun surat edaran pelarangan pemotongan  betina produktif adalah Kota Pekalongan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kota Solok.

 

“Saya mendorong provinsi dan kabupaten/kota lainnya agar segera membuat peraturan daerah tentang pengendalian pemotongan betina produktif sebagai bentuk komitmen dari kepala daerah dalam pengendalian pemotongan betina produktif di daerahnya,” himbau Ketut Diarmita.

 

Selain itu lanjut Ketut, pihaknya juga mendorong agar stakeholder di daerah dapat terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian memaksimalkan upaya pengawasan dalam menekan laju pemotongan betina produktif.

 

Untuk menekan laju pemotongan sapi/kerbau betina produktif, Ditjen PKH akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, pengawasaan dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Operasional kegiatan dalam pengendalian betina produktif pada tahun 2018 melalui beberapa kegiatan. Pertama, sosialisasi pengendalian betina produktif baik di pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Kedua, pengawasan di peternakan, pasar hewan, dan checkpoint dan melibatkan bhabinkatibmas dimasing-masing wilayah. Ketiga, penindakan pemotongan betina produktif di RPH (Rumah Potong Hewan).

 

Untuk meningkatkan populasi ternak pada tahun 2018 pemerintah  akan menambah  sapi indukan impor sebanyak 15 ribu ekor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 450 miliar atau 21,56 % dari total pagu anggaran Ditjen PKH. Pengadaan indukan di 11 UPT perbibitan lingkup Ditjen PKH. Yul 

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162