Loading...

Titik Kritis Pemeriksaan Kasus Bawang Bombay Impor Ada di Post Border

07:28 WIB | Friday, 29-June-2018 | Karantina | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian, Arifin Tasrif

Penyidik Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan keterlibatan oknum pegawai Balai Besar Karantina Kementerian Pertanian terkait pengungkapan kasus penyelundupan 670 ton bawang bombay mini asal India di Sumatera Utara. Badan Karantina Pertanian (Barantan) sendiri mengaku sudah bertindak sesuai aturan dan titik kritis pemeriksaan kasus bawang bombay mini impor tersebut berada pada post border.

 

“Teman-teman karantina pertanian sudah melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai tugas dan fungsinya," tegas Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian, Arifin Tasrif kepada Tabloid Sinar Tani Online saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (28/6).

 

Karantina pertanian juga telah menyiapkan tim investigasi kepatuhan internal guna mengawal proses pengusutan kasus tersebut. Arifin kembali menegaskan, Badan Karantina Pertanian (Barantan) mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. “Kita di pusat dan Belawan sudah melakukan semaksimal mungkin fakta-fakta integritas secara berjenjang,” tambahnya.

 

Arifin Tasrif mengaku, petugas Karantina Pertanian sudah bertindak sesuai aturan. Salahsatunya sesuai dengan surat Kementerian Perekonomian (Kemenko) yang menjelaskan petugas di pelabuhan itu hanya pemeriksaan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L). "Yang lain tidak boleh ada di pelabuhan, harus ditarik ke post border," jelasnya.

 

Untuk diketahui, Post border  adalah area diluar pelabuhan atau tempat pemasukan dimana instansi/lembaga yang menerbitkan izin dan rekomendasi terhadap pembatasan atau pelarangan terhadap komoditas tertentu melakukan monitoring terhadap apa yang akan dikeluarkan. "Bukan petugas karantina," tuturnya.

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 55 tahun 2016 tentang Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, pemasukan umbi lapis hanya melalui pelabuhan Belawan, Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Free Trade Zone Area (Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun). Sehingga untuk pemasukan di Pelabuhan Belawan, wilayah post border dilakukan di Gudang Hamparan Perak Medan, Sumatera Utara.

 

43 tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Wilayah Republik Indonesia.


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementan Dorong Satgas Pangan Selidiki Impor Bawang Merah Ilegal", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/04/153725326/kementan-dorong-satgas-pangan-selidiki-impor-bawang-merah-ilegal.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Editor : Palupi Annisa Auliani

Permentan 43 tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Wilayah Republik Indonesia.


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementan Dorong Satgas Pangan Selidiki Impor Bawang Merah Ilegal", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/04/153725326/kementan-dorong-satgas-pangan-selidiki-impor-bawang-merah-ilegal.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Editor : Palupi Annisa Auliani

Permentan 43 tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Wilayah Republik Indonesia.


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementan Dorong Satgas Pangan Selidiki Impor Bawang Merah Ilegal", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/04/153725326/kementan-dorong-satgas-pangan-selidiki-impor-bawang-merah-ilegal.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Editor : Palupi Annisa Auliani

 

Arifin menuturkan dalam Permentan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Karakteristik Bawang Bombay yang Dapat Diimpor, tidak ada aturan Barantan melakukan pengawasan terhadap ukuran. Diakuinya, ketentuan ukuran memang ada dalam izin masuk dari instansi/lembaga yang bersangkutan. Tapi untuk memeriksanya bukanlah tugas karantina pertanian.

 

Dalam Surat Edaran dari Kementerian Perekonomian (Kemenko) terkait masalah pembatasan impor juga ditegaskan tidak boleh ada satu kegiatan pun yang terkait dengan izin pemeriksaan di pelabuhan. Harus dibawa keluar pelabuhan (post border) dan yang memeriksa itu yang menerbitkan izin.

 

Sehingga apabila masuk tidak sesuai ketentuan, bukan berarti dilepaskan untuk diloloskan tetapi diselesaikan di post border dan agar barang tidak terhambat di pelabuhan. "Kami berharap integritas teman-teman karantina pertanian terjaga,” katanya.

 

Arifin berpendapat perlu adanya perbaikan sistem koordinasi khususnya untuk barang impor terbatas. “Sebaiknya memang duduk bersama untuk membahas perbaikan sistemnya. Instansi/lembaga yang memberikan izin bisa melakukan monitoring secara berkala di post border atau kalau tidak mau tanggung-tanggung sekaligus tidak usah ada impor bawang bombay,” tegasnya

 

Solusi lainnya menurut Arifin, HS Code atau uraian barangnya seharusnya dipecah. Selama ini bawang merah dan bawang bombay jadi satu. Itulah yang jadi masalah dan membuat peluang penyelundupan besar terjadi. “Bagaimana caranya? Kita harus berjuang,” tutupnya.  TIA

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162