Loading...

TTI: Solusi Permanen Stabilisasi Harga Pangan

10:43 WIB | Wednesday, 16-November-2016 | Agri Wacana, Agri Wacana | Penulis : Kontributor

Yudhi Harsatriadi Sandyatma*)

 

Fenomena fluktuasi harga pangan yang silih berganti antar komoditas satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu tertentu masih menjadi momok bagi pemerintah dalam pengendalian harga pangan dan inflasi. Secara teori ekonomi dan fakta sosial, terjadinya volatilitas harga pangan disebabkan karena: ketidakseimbangan supply-demand, terhambatnya saluran distribusi pangan, kelangkaan pasokan pangan, hingga adanya penimbunan/penahanan bahan pangan yang ditemukan aparat penegak hukum.

 

Ditambah lagi dengan berbagai permasalahan yang muncul seperti produk pertanian yang dihasilkan oleh petani belum sepenuhnya dinikmati dari sisi kesejahteraan petani terutama pada saat panen raya, panjangnya tata niaga pangan yang tidak efisien, dan tingginya harga pangan yang diterima oleh konsumen sebagai dampak akumulasi dari banyaknya pelaku rantai pasok dari produsen hingga pedagang pengecer. Menambah deretan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan.

 

Secara umum tata niaga pangan di Indonesia melibatkan hingga delapan mata rantai pasok. Keenam mata rantai tersebut meliputi petani produsen, pengepul, pedagang besar, distributor, Sub distributor, agen, pedagang pengecer, dan konsumen akhir. Panjangnya pelaku tata niaga pangan tersebut membuat konsumen harus menerima harga akumulasi dari marjin keuntungan yang diperoleh dari pelaku rantai pasok.

 

Kondisi tersebut membuat “middleman” yang berperilaku sebagai pemburu rente seringkali dijadikan “kuda hitam” yang menentukan jumlah dan waktu pemasokan bahan pangan ke pedagang pengecer selama ini.

 

Toko Tani Indonesia

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kunci dari akar permasalahan fluktuasi harga pangan dewasa ini yang perlu menjadi perhatian khusus adalah pembenahan tata niaga pangan yang menciptakan keseimbangan harga yang menguntungkan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

 

Perilaku negatif yang dilakukan oleh middleman tersebut kemudian menimbulkan ketidakadilan antara marjin keuntungan yang diperoleh produsen dengan tingginya harga yang dibebankan kepada konsumen. Sebagai gambaran kasus kenaikan harga bawang merah media Juli 2015 lalu yang mencapai Rp 40.000/kg di tingkat konsumen, sedangkan saat itu di beberapa sentra produksi sedang panen dengan harga di tingkat petani Rp 5.000/kg jauh dari harga pokok produksi yang berkisar Rp 8.000-10.000/kg, membuat Menteri Pertanian bekerjasama dengan Bulog melakukan upaya dengan membeli bawang merah petani dan membawa ke beberapa sentra pasar di Jabodetabek untuk dijual langsung ke konsumen dengan harga Rp 17.000-19.000/kg. Upaya tersebut membuahkan hasil dalam hitungan hari harga bawang merah kembali stabil di kisaran Rp 18.000-20.000/kg.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Ahmad Soim

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162