TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) terus dipacu penerapannya oleh berbagai pihak. Sebenarnya, apa manfaat dari ISPO ini?

Sertifikasi menjadi salah satu syarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit berkelanjutan. Bahkan payung regulasi ISPO semakin diperkuat, dari hanya sebatas Permentan, kini diperkuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 44/2020. Dan ketentuan mengenai sertifikasi ISPO pun menjadi wajib bagi Pekebun mulai berlaku 5 tahun sejak Permentan Nomor 38/2020 yang menjadi turunan dari Perpres 44/2020 diberlakukan.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ir. Dedi Junaedi, M.Sc dalam Webinar Penerapan Sertifikasi ISPO di Kebun Sawit Rakyat "Inklusi Pekebun dalam Sertifikasi ISPO" yang digelar Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan Lembaga Ecolabel Indonesia (ISPO), Kamis (23/06) menyebutkan percepatan ISPO untuk Pekebun Sawit khususnya pekebun sawit rakyat dan swadaya menjadi tantangan terbesar hingga saat ini. 

"Dari data tutupan sawit nasional didominasi oleh perkebunan sawit rakyat seluas 6,7 juta hektar atau seluas 41 persen dari total kepemilikan perkebunan sawit di Tanah Air," tambahnya. 

Dedi mengakui, hingga kini perkebunan sawit rakyat yang mendapat sertifikat ISPO relatif masih sedikit. Data per 18 Juni 2022 baru sekitar 32 sertifikat dengan luas lahan 22.095,85 ha dan produksi CPO sebanyak 278.058,23 ton. "Indonesia juga berupaya agar ISPO dapat menjadi platform utama bagi keberlanjutan sawit nasional," tambahnya. 

Sama seperti industri lain yang memanfaatkan sumber daya alam, industri sawit harus dijalankan dengan prinsip usaha yang berkelanjutan (sustainable). Melalui ISPO, pengusaha dapat memastikan praktik usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip tersebut.

Sebagai skema sertifikasi nasional wajib, sertifikasi ISPO juga memiliki kendali regulasi yang lebih ketat dan membantu petani kelapa sawit meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan legal. Pelaku usaha sawit yang mendapat sertifikasi ISPO sudah bisa dipastikan legal dan beroperasi di bawah payung hukum Indonesia. Status bisnis yang legal jelas akan menguntungkan perusahaan, baik saat melakukan usaha atau pun saat menjual produk kelapa sawitnya di dalam atau luar negeri. 

Saat ini, sertifikasi dalam bisnis sawit menjadi daya tarik yang dapat meningkatkan penjualan. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pengoperasian bisnis yang legal dan ramah lingkungan juga berpengaruh besar. Produk dengan sertifikasi yang jelas tentu akan jauh laris daripada produk yang tidak jelas asal-muasalnya.

Dalam menghadang black campaign, ISPO menjadi pembuktian bahwa pengelolaan sawit memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Seperti diketahui. isu lingkungan mungkin adalah hambatan terbesar dalam industri kelapa sawit. Karena itu, ISPO mengatur secara jelas dan rinci tentang kewajiban pengusaha untuk menjaga area konservasi alam di sekitar lahan. Misalnya dengan melarang pembukaan lahan di area bernilai konservasi tinggi atau area bernilai sejarah.

ISPO juga mengatur tentang pengawasan dan penghijauan lahan di kawasan industri sawit. Melalui aturan tersebut, diharapkan kerusakan lingkungan akibat industri sawit dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan seluruhnya.

Salah satu isu yang terus mencuat dari keberadaan kebun sawit adalah sengketa sosial dengan masyarakat setempat, entah akibat lahan atau isu kesenjangan sosial. Dengan adanya ISPO, diharapkan pengusaha dapat memberdayakan dan memperhatikan kualitas hidup masyarakat di sekitar lahan.

Seiring kualitas hidup masyarakat yang meningkat, dampak sosial dari keberadaan kebun dapat berkurang sehingga pengusaha bisa fokus menggenjot produktivitas alih-alih menyelesaikan sengketa yang berlarut-larut.