TABOIDSINARTANI.COM, Jambi—Pemerintah saat ini terus mendorong pekebun sawit rakyat untuk bisa mendapatkan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Untuk itu, peran penyuluh dalam pendampingan sertifikasi ISPO pada petani/pekebun sawit di lapangan menjadi sangat penting.

Data APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) tahun 2021 perkebunan rakyat yang sudah tersertifikasi ISPO hanya 0,21 persen. Padahal dalam Perpres No 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia mewajibkan pekebun untuk mendapatkan ISPO 5 tahun setelah diundangkan.

“Masih relatif sedikit kebun sawit rakyat yang menerapkan ISPO tidak lepas dari terbatasnya tenaga penyuluh,” kata Kepala Balai Penelitian Pertanian Provinsi Jambi Dr. Ir. Zahron Helmi.

Zahron mengatakan, dengan jumlah total penyuluh sebanyak 68 ribu orang yang terdiri dari penyuluh ASN, P3K maupun penyuluh swadaya, satu penyuluh mendampingin/memegang 10 kelompok tani dengan lahan rata-rata 90 hektar (ha). Bahkan jika dilihat dari jumlah penyuluh ASN, maka rasio satu penyuluh harus mengawal 18 kelompok tani dengan lahan sekitar 387 ha.

Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu diterapkan sehingga bisa membantu percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun. Menyelengaran pelatihan yang menitikberatkan pada sertifikasi ISPO.

“Balai Penelitian Pertanian Provinsi Jambi mendapatkan kesempatan melatih petani sawit dari Sumatra Selatan dan Riau. Karena memang kami fokusnya di perkebunan dan kami merupakan tempat uji kompetensi  sertifikasi untuk pekebun dan penyuluh,” ungkap Zahron. 

Zahron menilai, Balai Penelitian Pertanian Provinsi Jambi layak diberikan tempat pelatihan ISPO atau sawit karena memiliki kebun percobaan yang berproduksi dan didukung sarana yang cukup memadai.  “Strategi percepatan ISPO untuk pekebun dapat dilakukan dengan pelatihan langsung disertifikasi sebagai mana kita biasa melakukan juga sertifikasi setelah dilakukan pelatihan,” ujarnya.

Langkah lain ialah membangun sinergi dengan stakeholders untuk mendorong para pekebun mendapatkan sertifikasi ISPO. Saat ini masih banyak perusahan yang belum memberi dukungan dan juga belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang fokus untuk sawit

“Tidak kalah penting ialah membangun jejaring dan kemitraan antara poktan/gapoktan dengan pihak offtaker dan mendorong pembentukan poktan/gapoktan khusus kelapa sawit guna mempermudah proses konsolidasi ISPO,” tambahnya. 

Zahron menekankan bagaiaman mengukur kembali kinerja hasil sebuah penyuluhan. “Jika dahulu berbicara kinerja hasil penyuluhan berdasarkan output, maka saat ini harus berdasarkan outcome. kemudia kita melihat kembali Permenpan RB No 35 tahun 2020 tentang PP agar kinerja penyuluhan kita bisa terukur,” tuturnya.