Friday, 20 November 2026


Perpres Terbit, Sertifikasi ISPO Wajib dari Hulu ke Hilir

05 Jun 2025, 16:23 WIBEditor : Yulianto

Diskusi Forwatan bertema “Perpres 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan” yang juga Muyawarah Besar Forwatan di Jakarta, Rabu (4/6)

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Regulasi yang terbit 19 Maret 2025 ini sebagai langkah penting dalam memperluas cakupan dan memperkuat sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dalam Perpres tersebut bukan hanya usaha perkebunan sawit yang wajib menerapkan ISPO, tapi juga industri hilir dan bioenergi. 

Selain itu, kementerian yang terlibat juga bertambah. Selain Kementerian Pertanian, juga ada Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kemenko Perekonomian, Kemnnko Pangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian LHK,  Kementerian Perdagangan dan Kementerian ATR/BPN.

Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan, Direktorat Hilirisasi, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ratna Sariati menjelaskan, ISPO bukan sekadar label, melainkan sistem menyeluruh yang memastikan bahwa usaha kelapa sawit dilakukan secara layak dari sisi ekonomi, sosial budaya, serta ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, sertifikasi ISPO menjadi bukti tertulis bahwa pengelolaan kebun sawit telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut. Dasar hukum ISPO mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 2, 3, dan 62. Implementasinya dituangkan dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020, yang kini diperbarui menjadi Perpres Nomor 16 Tahun 2025. 

Perubahan ini mencakup perluasan ruang lingkup dari hulu ke hilir, termasuk sektor industri olahan dan bioenergi. Dengan demikian, ISPO tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk sektor hilir dan Kementerian ESDM untuk bioenergi.

“Penambahan ruang lingkup ini dibarengi dengan restrukturisasi kelembagaan dan skema pembiayaan baru. Kini, pembiayaan ISPO untuk pekebun bisa difasilitasi oleh APBN, APBD, maupun Badan Pengelola Dana Perkebunan,” ujar Ratna.

Saat diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Perpres 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan” yang juga Muyawarah Besar Forwatan di Jakarta, Rabu (4/6), Ratna menambahkan, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pemberhentian sementara usaha dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ISPO.

Catatan Ditjen Perkebunan hingga Februari 2025, tercatat sebanyak 1.157 pelaku usaha telah memperoleh sertifikat ISPO dengan total lahan mencapai 6,2 juta ha. Dari jumlah tersebut, sekitar 84 persen adalah perusahaan swasta, 9 persen BUMN, dan 7 persen pekebun rakyat.

Dari sisi luasan, Indonesia berhasil melampaui Malaysia dalam hal areal perkebunan sawit yang telah tersertifikasi berkelanjutan. "Saat ini, kami sedang menyusun pembaruan dari Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia," kata Ratna.

Permentan ini dibutuhkan sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No 16/2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang rilis baru-baru ini. Sebelumnya sudah ada Permentan 38/2020 menjadi turunan dari Perpres lama yakni Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sementara itu, dalam Mubes Forwatan, terpilih Beledug Bantolo menjadi Ketua Forwatan yang baru menggantikan Yuwono Ibnu Nugroho yang telah hampir 6 tahun menahkodai organisasi wartawan yang meliputi di Kementerian Pertanian ini. 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018