
Pemerintah terus melakukan uji coba pengembangan biodisel
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Sawit ibarat emas hijau bagi Indonesia. Dengan produksi dan potensi pasar yang sangat besar, minyak sawit menyumbang kocek devisa negara cukup besar, bahkan memberikan peluang terbuka untuk menciptakan berbagai produk turunan. Salah satunya pengembangan biodiesel.
Data Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, pada Tahun 2025, luas lahan perkebunan sawit mencapai 17,7 juta hektar (ha). Dari luasan lahan tersebut, mayoritas merupakan perkebunan besar swasta sebesar 9,16 juta ha, perkebunan rakyat 6,9 juta ha dan perkebunan besar nasional seluas 600 ribu ha.
Sementara data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit, baik dalam bentuk CPO maupun PKO pada tahun 2024 mencapai 52,76 juta ton dan tahun 2025 sampai Oktober diperkirakan sebanyak 48 juta ton. Sampai Oktober 2025, nilai ekspor mencapai 30,605 miliar dollar AS lebih tinggi 36,19?ri ekspor periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 22,472 miliar dollar AS.
Di tengah moncernya perkembangan industri sawit, terutama pasar ekspor, ternyata ada tantangan tersendiri. Ketergantungan pasar CPO di luar negeri justru menjadi ancaman. Prof. Bungaran Saragih, mantan Menteri Pertanian pada tahun 2000 melihat, Indonesia tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada pasar ekspor.
Karena itu, pengembangan biodiesel menjadi new market CPO Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pasar ekspor. Karena itu, sejak tahun 2006 pemerintah mulai melakukan riset pengembangan biodisel sawit skala laboratorium dan mendirikan pabrik skala 100-1.000 ton/hari.

Payung Hukum Biodisel
Sebagai payung hukum, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, pemerintah memasukan pengembangan energi terbarukan. Dalam Pasal 27, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan energi bagi masyarakat, termasuk energi baru dan terbarukan. Kemudian pada Pasal 31: pemerintah menetapkan kebijakan diversifikasienergi untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Kemudian pada tahun 2008, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan No. 32 Tahun 2008 mengenai Kebijakan B1 dan B2,5 dan terus ditingkatkan menjadi B3-B10 pada tahun 2013. Gagasan penggunaan biodisel sebagai campuran bahan bakar minyak solar tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan mandatori biodiesel sejak 2009 dan terus ditingkatkan secara bertahap.
Pengembangan biodisel tersebut ternyata mendapat dorongan dengan anjloknya harga CPO akibat ever supply dan adanya kampanye negatif di pasar luar negeri. Pemerintah kemudian memberlakukan ketetapan B10 pada tahun 2014 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Pasal 18: Menetapkan sasaran bauran energi nasional, di mana energi baru dan terbarukan (EBT) ditargetkan mencapai minimal 23% pada tahun 2025. Kemudian Pasal 26 mengatur penyediaan BBN sebagai bagian dari EBT harus dilakukan secara berkelanjutan.
Pada tahun yang sama terbit Kepmen ESDM No. 341 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Beleid tersebut juga mengatur pentahapan implementasi B40.
Selanjutnya pada tahun 2015 pemerintah membentuk BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dan menetapkan kebijakan B15. BPDPKS menjadi lembaga yang menghimpun dana dari Bea Keluar Ekspor Sawit. Urgensi pembentukan BPDPKS semakin tinggi seiring terus tertekannya harga CPO di pasar global karena kelebihan supply.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Salah satunya penggunaan dana tersebut untuk pengembangan bahan bakar nabati. Sebagai tindak lanjut Menteri ESDM kemudian mengeluarkan Permen No. 12 Tahun 2015 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel ke dalam bahan bakar minyak jenis solar (program B20, B30, dst.).
Pemerintah terus meningkatkan campuran biodisel untuk bahan bakar minyak (BBM) solar. Pada tahun 2020 menjadi B30. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan tersebut juga mengatur mekanisme implementasi mandatori biodiesel dalam kereangka pembiayaan BPDPKS.
Mulai tahun 2021, pemerintah memberlakukan HIP (Harga Indeks Pasar) biodisel. Untuk mengatur HIP BBN jenis biodisel yang dicampurkan ke dalam BBM jenis minyak solar diterbitkan Kepmen ESDM No. 153 Tahun 2024.
Mulai tahun 2023, kebijakan biodisel kembali ditingkatkan menjadi B35 dan menjadi B40 pada tahun 2025. Pada tahun lalu, pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM No. 439 Tahun 2025 yang mengatur alokasi volume biodiesel untuk pencampuran dengan solar tahun 2026.
Hitung Matang B50
Mulai tahun ini sebenarnya pemerintah akan memberlakukan B50. Anggota Pemangku Kepentingan, Dewan Energi Nasional, M. Fadil Hasan mengatakan, pemerintah telah menargetkan energi baru dan terbarukan dari 10 persen menjadi 70-72 persen pada 2049.
Namun menurut Fadil, implementasi B50 masih menunggu kesiapan pasokan dan hasil uji teknis. Pemerintah ingin transisi berjalan bertahap, agar suplai dan industri siap. Target akhirnya jelas, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi. “Memang ada rencana memberlakukan B50. Tapi karena beberapa pertimbangkan program campuran biodusel dengan solar masih bertahan di B40 pada tahun 2026,” katanya.
Pada Rapat Komite Pengarah BPDP 14 Januari 2026, pemerintah telah memutuskan tahun 2026 tetap dilaksanakan implementasi B40 (berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas di Hambalang, tanggal 11 Januari 2026). Namun uji B50 untuk mesin diesel tetap dilanjutkan, sambil evaluasi terhadap disparitas HIP solar dan HIP biodiesel.

Saat Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan di Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2), Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan mengingatkan, implementasi B50 perlu dilakukan hati-hati agar tidak mengganggu pasokan bahan baku dan kebutuhan pangan. “B40 saat ini sudah ideal dan berkelanjutan. Ke depan kita tetap optimistis, selama kebijakan disiapkan matang bersama sektor hulu,” kata Ernest.
Dukungan pengembangan biodiesel juga datang dari industri perkebunan. Pengurus Bidang Komunikasi Media GAPKI Mochamad Husni menyatakan, pelaku usaha sawit siap menyukseskan kebijakan biodiesel, tapi pemerintah tetap perlu berhati-hati sebelum menaikkan campuran ke B50. “Kami tentu mendukung. Tapi perlu perhitungan matang soal ketersediaan bahan baku. Penundaan B50 mungkin bagian dari kehati-hatian itu,” ujarnya.
Bagaimana dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)? Sebagai lembaga yang membiayai subsidi biodisel, Ahmad Zuhdi yang mewakilkan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP mengakui, tantangan dalam pembiayaan adalah selih HIP BBM dan BBN yang semakin tinggi. Apalagi sejak tahun 2023-2024, selisih HIP BBM dan BBM terus meningkat dan harus ditanggung BPDP.
Meski hanya membayar insentif biodisel PSO, Zuhdi mengungkapkan selama tahun 2025 nilai subsidi yang dibayarkan mencapai Rp 46,8 triliun atau sekitar 6,9 juta kiloliter. Data BPDP pada tahun 2024 volume subsidi sebanyak 11,15 juta kilolter dengan nilai subsidi Rp 28,8 miliar, sedangkan tahun 2023 sebanyak 8,68 juta kiloliter dengan subsidi Rp 18,325 miliar. Nilai rupiah yang pemerintah keluarkan untuk untuk subsisi biodidel cukup besar,” ujarnya.
Karena itu, jika nanti B50 diterapkan, maka perhitungan BPDP alokasi subsidi juga akan makin membengkak. Bahkan, jika produktivitas rendah dan produksi sawit menurun, maka volume ekspor akan berkurang karena untuk menutupi kebutuhan pangan dalam negeri dan biodisel. Padahal pendapatan BPDP untuk pembiayaan biodisel dari bea ekspor minyak sawit.
Karena itu, peneliti IPB University, Gusti Artama Gultom mengingatkan, alokasi CPO untuk biodiesel dan pangan harus diperhitungkan dengan tepat sehingga tidak terjadi perebutan bahan baku. Di satu sisi produksi CPO di dalam negeri yang cenderung turun karena tanaman sawit mulai menua dan harus diremajakan.
Misalnya, pada tahun 2023 produksi minyak masih sebanyak 54,8 juta ton, pada tahun 2024 turun hanya 52,76 juta ton, dan tahun ini sampai Oktober baru sebanyak 48,09 juta ton. Hasil penelitian IPB University, puncak produksi CPO diprediksi terjadi pada tahun 2026 hingga 2029 yakni 68 juta ton dan akan turun secara perlahan menuju 54–55 juta ton.
Di sisi lain, menurut Gusti, kebutuhan CPO domestik diproyeksikan meningkat secara konsisten, terutama didorong pertumbuhan konsumsi biodiesel seiring kebijakan mandatori energi terbarukan, serta peningkatan kebutuhan sektor pangan dan industri hilir.
Pada tahun 2023, volume konsumsi dalam negeri sebanyak 23,2 juta ton dan tahun 2024 naik menjadi 23,86 juta ton. Pada tahun 2025 sampai Oktober sekitar 20,67 juta ton dan akan bertambah hingga akhir 2025.
Selain itu, volume ekspor CPO yang berfluktuatif karena berbagai persoalan di pasar dunia akibat dinamika geopolitik internasional, penerapan hambatan non-tarif, serta perubahan kebijakan perdagangan global. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk memperkuat pasar CPO domestik menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor.
“Dengan memperkuat permintaan domestik, Indonesia dapat meningkatkan stabilitas harga, menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal,” tuturnya.
Fakto lain yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya rupiah yang pemerintah melalui BPDP untuk mensubsidi karena perbedaan HIP BBN dan HIP BBM yang cenderung terus membesar. Misalnya Januari 2024 harga solar Rp 9.500/liter dan biodel Rp 10.800/liter. Namun pada Desember 2025, ketika harga solar masih Rp 9.570/liter, harga biodisel mencapai Rp 13.300/liter.
Dari hasil kajian IPB, Gusti mengusulkan, skema subsidi biodiesel yang selama ini dibiayai melalui pungutan ekspor perlu dievaluasi secara bertahap. Kemudian disiapkan alternatif sumber pendanaan sebagai penggantinya, hingga produksi biodiesel mencapai tingkat keekonomian yang berkelanjutan.
“Diversifikasi sumber pembiayaan subsidi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada kinerja ekspor CPO, serta memastikan keberlanjutan program biodiesel dalam jangka panjang,” katanya. Banyak faktor yang perlu pemerintah perhitungkan dalam memberlakukan B50. Bukan sekadar mencampur biodisel dengan solar.