
BBN biodisel menjadi alternatif energi terbarukan
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pengembangan bahan bakar nabati (BBN) biodisel menjadi salah satu program strategis pemerintah. Dengan produksi dan potensi pasar yang sangat besar, minyak sawit menyumbang kocek devisa negara cukup besar, bahkan memberikan peluang terbuka untuk menciptakan berbagai produk turunan. Salah satunya pengembangan biodiesel.
Data Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, pada Tahun 2025, luas lahan perkebunan sawit mencapai 17,7 juta hektar (ha). Dari luasan lahan tersebut, mayoritas merupakan perkebunan besar swasta sebesar 9,16 juta ha, perkebunan rakyat 6,9 juta ha dan perkebunan besar nasional seluas 600 ribu ha.
Sementara data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit, baik dalam bentuk CPO maupun PKO pada tahun 2024 mencapai 52,76 juta ton dan tahun 2025 sampai Oktober diperkirakan sebanyak 48 juta ton. Sampai Oktober 2025, nilai ekspor mencapai 30,605 miliar dollar AS lebih tinggi 36,19?ri ekspor periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 22,472 miliar dollar AS.
Di tengah moncernya perkembangan industri sawit, terutama pasar ekspor, ternyata ada tantangan tersendiri. Ketergantungan pasar CPO di luar negeri justru menjadi ancaman. Prof. Bungaran Saragih, mantan Menteri Pertanian pada tahun 2000 melihat, Indonesia tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada pasar ekspor.
Karena itu, pengembangan biodiesel menjadi new market CPO Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pasar ekspor. Karena itu, sejak tahun 2006 pemerintah mulai melakukan riset pengembangan biodisel sawit skala laboratorium dan mendirikan pabrik skala 100-1.000 ton/hari.
Pemerintah telah menerbitkan payung hukum pengembangan biodisel. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, pemerintah memasukan pengembangan energi terbarukan. Dalam Pasal 27, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan energi bagi masyarakat, termasuk energi baru dan terbarukan. Kemudian pada Pasal 31: pemerintah menetapkan kebijakan diversifikasienergi untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Kemudian pada tahun 2008, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan No. 32 Tahun 2008 mengenai Kebijakan B1 dan B2,5 dan terus ditingkatkan menjadi B3-B10 pada tahun 2013.
Gagasan penggunaan biodisel sebagai campuran bahan bakar minyak solar tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan mandatori biodiesel sejak 2009 dan ditingkatkan secara bertahap. Mulai tahun 2023, kebijakan biodisel kembali ditingkatkan menjadi B35 dan menjadi B40 pada tahun 2025.

Tantangan B50
Mulai tahun 2026, sebenarnya pemerintah akan memberlakukan B50. Namun dengan berbagai pertimbangan, kebijakan B50 ditunda. Pada Rapat Komite Pengarah BPDP 14 Januari 2026, pemerintah telah memutuskan tahun 2026 tetap dilaksanakan implementasi B40 (berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas di Hambalang, 11 Januari 2026). Namun uji B50 untuk mesin diesel tetap dilanjutkan, sambil evaluasi terhadap disparitas HIP solar dan HIP biodiesel.
Anggota Pemangku Kepentingan, Dewan Energi Nasional, M. Fadil Hasan mengatakan, implementasi B50 masih menunggu kesiapan pasokan dan hasil uji teknis. Pemerintah ingin transisi berjalan bertahap, agar suplai dan industri siap. Target akhirnya jelas, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi. “Memang ada rencana memberlakukan B50. Tapi karena beberapa pertimbangkan program campuran biodusel dengan solar masih bertahan di B40 pada tahun 2026,” katanya.
Fadil yang pernah menjadi Direktur Eksekutif GAPKI mengungkapkan, ada beberapa tantangan penerapan B50. Pertama, ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku. Perlu dipastikan kecukupan dan ketersediaan CPO sebagai bahan baku FAME secara berkelanjutan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dengan adanya rencana peningkatan biodiesel.
Kedua, keberlanjutan pembiayaan program biodiesel. Transformasi BPDPKS menjadi BPDP mensyaratkan perlu penyesuaian skema insentif selisih harga biodiesel yang terintegrasi untuk keberlanjutan pembiayaan program biodiesel.
Keempat, kualitas dan spesifikasi teknis. Peningkatan kadar campuran ke B50 membutuhkan penyesuaian spesifikasi mutu FAME dan Solar untuk menjaga performa mesin dan keandalan distribusi. Kelima, kesiapan infrastruktur distribusi dan pelaku usaha. Kesiapan fasilitas blending, penyimpanan, dan jaringan distribusi harus dipastikan memadai agar implementasi B50 dapat berlangsung secara merata dan konsisten di seluruh wilayah.
”Pengalaman B40 pada 2025 sudah memberi bukti konkret. Hal ini menunjukkan bahwa biodiesel bukan hanya instrumen transisi energi, tetapi juga kebijakan ekonomi strategis,” katanya Saat Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan di Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2).
Karena itu, jika program B50 berjalan seiring dengan penyelesaian proyek RDMP Kilang Balikpapan, maka kebutuhan solar impor dapat ditekan secara signifikan. Bahkan, Kementerian ESDM memproyeksikan Indonesia akan mengalami surplus solar hingga 4 juta ton per tahun mulai 2026. ”Dari sudut pandang DEN, ini adalah lompatan besar menuju kemandirian energi di sektor transportasi,” katanya.

Suara Industri
Dukungan pengembangan biodiesel juga datang dari industri perkebunan. Pengurus Bidang Komunikasi Media GAPKI Mochamad Husni menyatakan, pelaku usaha sawit siap menyukseskan kebijakan biodiesel, tapi pemerintah tetap perlu berhati-hati sebelum menaikkan campuran ke B50. “Kami tentu mendukung. Tapi perlu perhitungan matang soal ketersediaan bahan baku. Penundaan B50 mungkin bagian dari kehati-hatian itu,” ujarnya.
GAPKI memproyeksikan stagnasi produksi minyak sawit masih berlanjut hingga 2026. Keterbatasan pasokan di tengah permintaan global yang terus meningkat berpotensi mendorong penguatan harga minyak sawit. “Produktivitas tanaman mulai menurun karena banyak tanaman yang sudah tua. Kondisi ini mengakibatkan produksi stagnan dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa perusahaan besar mulai melakukan replanting,” katanya.
Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan juga mengingatkan, implementasi B50 perlu dilakukan hati-hati agar tidak mengganggu pasokan bahan baku dan kebutuhan pangan. “B40 saat ini sudah ideal dan berkelanjutan. Ke depan kita tetap optimistis, selama kebijakan disiapkan matang bersama sektor hulu,” kata Ernest.
Bahkan Indonesia kini menjadi salah satu pelaksana program biodiesel terbesar di dunia. Menurutnya, banyak negara menjadikan Indonesia sebagai rujukan karena sukses menjalankan mandat campuran hingga B40 secara nasional. “Kita sering disebut ‘big brother’ biodiesel. Skala kita paling besar di dunia,” ujarnya
Sejak tahun 2005, kapasitas terpasang industri biodisel terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2025 kapasitas terpasang 19,15 juta kiloliter dengan konsumsi domestik ditargetkan sebesar 15.15 juta kiloliter. Sedangkan penyaluran biodiesel baik yang PSO dan non PSO sampai November sebanyak 13,4 juta kiloliter. Pada tahun 2026 konsumsi domestik ditargetkan mencapai 15,6 juta kiloliter.
Namun ada beberapa tantangan pengembangan biodisel. Selain ketersediaan bahan baku CPO. Saat ini bahan baku harus tarik ulur antara untuk pangan dan biodisel. Karena itu, perlu ada porsi sendiri untuk masing-masing kebutuan. “Produsen juga dituntut untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas biodiesel, terutama dengan rencana peningkatan campuran biodiesel,” katanya.
Harga menurut Ernest juga menjadi kendala sendiri. Karena itu ia berharap pemerintah untuk mengupayakan agar perbedaan harga antara solar dan biodiesel mengecil. “Dukungan Insentif tetap dibutuhkan, guna mendukung Upaya dari semua pemangku kepentingan,” katanya.
Untuk B50, Ernest mengatakan, produsen terus mendukung upaya uji kinerja dan uji jalan B50. Namun ia mengingatkan, perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan banyak faktor.

Kajian IPB University
Meski pengembangan biodiesel memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menguatkan pasar minyak sawit dalam negeri, tapi peneliti IPB University, Gusti Artama Gultom mengingatkan, alokasi CPO untuk biodiesel dan pangan harus diperhitungkan dengan tepat sehingga tidak terjadi perebutan bahan baku.
Di satu sisi produksi CPO di dalam negeri yang cenderung turun karena tanaman sawit mulai menua dan harus diremajakan. Misalnya, pada tahun 2023 produksi minyak masih sebanyak 54,8 juta ton, pada tahun 2024 turun hanya 52,76 juta ton, dan tahun ini sampai Oktober baru sebanyak 48,09 juta ton. Hasil penelitian IPB University, puncak produksi CPO diprediksi terjadi pada tahun 2026 hingga 2029 yakni 68 juta ton dan akan turun secara perlahan menuju 54–55 juta ton.
Di sisi lain, menurut Gusti, kebutuhan CPO domestik diproyeksikan meningkat secara konsisten, terutama didorong pertumbuhan konsumsi biodiesel seiring kebijakan mandatori energi terbarukan, serta peningkatan kebutuhan sektor pangan dan industri hilir.
Pada tahun 2023, volume konsumsi dalam negeri sebanyak 23,2 juta ton dan tahun 2024 naik menjadi 23,86 juta ton. Pada tahun 2025 sampai Oktober sekitar 20,67 juta ton dan akan bertambah hingga akhir 2025.
Selain itu, volume ekspor CPO yang berfluktuatif karena berbagai persoalan di pasar dunia akibat dinamika geopolitik internasional, penerapan hambatan non-tarif, serta perubahan kebijakan perdagangan global. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk memperkuat pasar CPO domestik menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor.
“Dengan memperkuat permintaan domestik, Indonesia dapat meningkatkan stabilitas harga, menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal,” tuturnya.
Fakto lain yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya rupiah yang pemerintah melalui BPDP untuk mensubsidi karena perbedaan HIP BBN dan HIP BBM yang cenderung terus membesar. Misalnya Januari 2024 harga solar Rp 9.500/liter dan biodel Rp 10.800/liter. Namun pada Desember 2025, ketika harga solar masih Rp 9.570/liter, harga biodisel mencapai Rp 13.300/liter.
Dari hasil kajian IPB, Gusti mengusulkan, skema subsidi biodiesel yang selama ini dibiayai melalui pungutan ekspor perlu dievaluasi secara bertahap. Kemudian disiapkan alternatif sumber pendanaan sebagai penggantinya, hingga produksi biodiesel mencapai tingkat keekonomian yang berkelanjutan.
“Diversifikasi sumber pembiayaan subsidi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada kinerja ekspor CPO, serta memastikan keberlanjutan program biodiesel dalam jangka panjang,” katanya. Banyak faktor yang perlu pemerintah perhitungkan dalam memberlakukan B50. Bukan sekadar mencampur biodisel dengan solar.