
Biodisel harapan besar petani sawit
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Program biodiesel B50 yang akan mulai diterapkan Juli 2026 menjadi harapan baru bagi jutaan petani sawit rakyat di Indonesia. Kebijakan ini diyakini mampu menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) sekaligus memperkuat posisi petani di tengah fluktuasi pasar global sawit.
Dalam webinar Implementasi B50 Mendukung Hilirisasi dan Kesejahteraan Pekebun Sawit yang dilaksanakan Tabloid Sinartani bekerjasama dengan BPDP di Jakarta, Rabu (20/5), Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung menegaskan, program biodiesel B50 yang akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026 menjadi momentum besar bagi industri sawit nasional.
Namun di balik optimisme tersebut, ia mengingatkan adanya ancaman serius terhadap keberlanjutan petani sawit rakyat jika pemerintah tidak segera membenahi persoalan produktivitas dan tata niaga.
Menurut Gulat, selama ini publik kerap menganggap produksi kelapa sawit Indonesia dalam kondisi baik. Padahal, dibandingkan dengan negara produsen CPO lain yang juga mengembangkan biofuel, posisi Indonesia belum sepenuhnya unggul.
“Kalau dibandingkan dengan sesama negara produsen CPO yang sudah mengembangkan biofuel, Indonesia masih berada di peringkat empat dari enam besar. Ini harus menjadi catatan penting,” ujarnya.
Meski demikian, Indonesia dinilai lebih maju dalam pengembangan biodiesel. Saat Malaysia baru merencanakan penerapan B15, Indonesia justru sudah melangkah menuju B50.
Gulat menjelaskan, roh utama kebijakan biodiesel sebenarnya bukan sekadar energi alternatif, melainkan untuk menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit. Dalam perjalanannya, program tersebut kemudian berkembang menjadi agenda besar kemandirian energi nasional.
Dengan penerapan B50, Indonesia diperkirakan harus menyerap sekitar 18 hingga 20 juta ton CPO atau hampir 30 persen dari total produksi nasional. Namun, kondisi itu juga berpotensi mengurangi pemasukan negara dari ekspor CPO.
“Kalau dana berkurang, dampaknya bisa ke program-program petani, terutama Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ini yang harus diantisipasi,” katanya.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa kebijakan biodiesel sejauh ini cukup berhasil menjaga stabilitas harga TBS petani. Sebelum ada biodiesel, harga sawit sangat fluktuatif. Namun setelah ada penyerapan domestik untuk biodiesel, harga menjadi lebih stabil.
Saat ini, harga TBS di Sumatera Barat bahkan sudah menembus Rp4.000 per kilogram, sementara di provinsi lain berkisar Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram.
Meski begitu, Gulat menyoroti fakta bahwa hanya sekitar 6,8 persen petani sawit yang benar-benar menikmati harga penetapan resmi. Sisanya, sekitar 93 persen petani, masih sangat bergantung pada penentuan harga oleh pabrik kelapa sawit.
“Jangan sampai nanti setelah B50 berjalan, hanya sebagian kecil petani yang menikmati manfaatnya. Mayoritas petani harus ikut merasakan dampak positifnya,” ujarnya.
Ia juga mengkritik lemahnya tata kelola harga CPO nasional, termasuk belum efektifnya bursa CPO yang telah diluncurkan pemerintah. Menurutnya, lemahnya pengawasan dapat membuka ruang permainan harga yang akhirnya menekan harga TBS petani.