TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Pengembangan hilirisasi kakao Indonesia membutuhkan arah yang lebih jelas. 

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) membutuhkan roadmap khusus industri kakao nasional sebagai pijakan untuk memastikan dukungan pendanaan hilirisasi benar-benar sejalan dengan program strategis pemerintah.

Kebutuhan tersebut disampaikan Plt. Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP, Arfie Thahar, dalam Webinar Hari Kakao Nasional bertajuk “Momentum Mendorong Hilirisasi untuk Kesejahteraan Pekebun”, Jakarta, 9 September 2026.

Arfie mengungkapkan, dalam menjalankan program pangan dan hilirisasi, BPDP saat ini telah menggunakan sejumlah dokumen pemerintah sebagai acuan.

Salah satunya adalah pohon industri kakao yang disusun Kementerian Perindustrian.

Selain itu, BPDP juga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) serta berbagai program dan roadmap yang telah disusun pemerintah, termasuk oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Namun, menurut Arfie, BPDP hingga kini belum memperoleh roadmap khusus yang menggambarkan arah pengembangan industri kakao secara komprehensif.

“Roadmap untuk industri kakao ini sangat kami perlukan,” kata Arfie dalam paparannya.

Menurut dia, roadmap tersebut penting untuk menentukan program strategis nasional yang dapat didukung melalui pendanaan BPDP.

Dengan arah pengembangan industri yang lebih jelas, penyaluran dana diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan kebutuhan industri kakao nasional.

Selama ini, BPDP telah memiliki acuan berupa pohon industri yang menggambarkan peluang pengembangan kakao dari bahan baku hingga berbagai produk turunannya. 

Rantai tersebut mencakup antara lain cocoa beans, cocoa paste, cocoa butter, cocoa powder, hingga produk turunan untuk pangan, kosmetik, farmasi dan pemanfaatan biomassa.

Arfie menegaskan, kebutuhan roadmap menjadi semakin penting ketika BPDP mulai memperkuat program pangan dan hilirisasi. 

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperkuat struktur industri hilir, meningkatkan daya saing produk turunan serta mendorong lahirnya produk baru yang memiliki nilai ekonomi.

“Jadi kita ingin bagaimana industri hilir itu bisa dikembangkan dengan tentunya didukung oleh industri hulu yang kuat,” ujarnya.

BPDP juga ingin memastikan hasil penelitian tidak berhenti pada tahap riset atau inovasi.

Menurut Arfie, terdapat ruang untuk menghubungkan hasil riset yang telah didanai BPDP dengan pengembangan industri hingga masuk ke tahap komersialisasi.

Skema tersebut memungkinkan inovasi dan teknologi yang telah memiliki tingkat kesiapan tinggi untuk dievaluasi dan kemudian dikembangkan bersama mitra industri.

Arah ini menjadi penting karena BPDP telah mendanai berbagai kegiatan riset sejak 2015. Hingga 31 Juli 2026, program tersebut melibatkan 109 lembaga riset, 1.873 peneliti dan 466 kontrak penelitian.

Bidang riset yang didukung mencakup budidaya, lingkungan, pangan dan pascapanen, pengolahan, oleokimia dan biomaterial, bioenergi, serta sosial ekonomi, bisnis, manajemen, pasar dan teknologi informasi.

“Riset ini ingin kita lanjutkan sehingga bisa komersial melalui program yang baru tadi, yaitu program pangan dan hilirisasi,” ujar Arfie.

Dengan demikian, BPDP ingin membangun mata rantai yang lebih utuh, mulai dari riset, inovasi, pengembangan industri hingga komersialisasi.

Produk kakao yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor.

Untuk mendorong hilirisasi, BPDP menyiapkan mekanisme pendanaan melalui seleksi terbuka dan lomba.

Pada jalur seleksi terbuka, proposal dapat diajukan badan usaha, termasuk koperasi dan UMKM, asosiasi atau organisasi profesi di bidang perkebunan, serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi. 

Proposal akan melalui tahapan administrasi, seleksi dan penilaian sebelum ditetapkan sebagai penerima pendanaan.

Sementara jalur lomba ditujukan untuk program hilirisasi berskala lebih kecil. Arfie menyebut pendanaan pada jalur tersebut berada di kisaran Rp300 juta hingga Rp500 juta, dengan rencana memilih 10 pemenang.

Melalui dua jalur tersebut, BPDP ingin membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha, peneliti, perguruan tinggi, koperasi, UMKM hingga masyarakat untuk membawa inovasi kakao menuju tahap komersial.

Bagi BPDP, dukungan dari sisi hulu tetap penting. Namun, penguatan tersebut perlu diikuti strategi hilirisasi yang memiliki arah jelas agar potensi kakao Indonesia dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi pekebun.