
Pendampingan berkelanjutan mengantarkan 1.012 pekebun sawit Riau meraih sertifikasi ISPO dan naik kelas dalam tata kelola kebun.
TABLOIDSINARTANI.COM, Pekanbaru – Pendampingan berkelanjutan mengantarkan 1.012 pekebun sawit Riau meraih sertifikasi ISPO dan naik kelas dalam tata kelola kebun.
Upaya memperkuat tata kelola perkebunan sawit rakyat di Riau mulai membuahkan hasil.
Sebanyak lima organisasi pekebun yang tergabung dalam Sustainable Palm Oil Landscape Project (SPLP) berhasil mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) setelah melalui rangkaian persiapan, pendampingan, audit hingga pengambilan keputusan sertifikasi.
Capaian tersebut menjadi momentum penting bagi 1.012 pekebun yang tergabung dalam lima organisasi tersebut.
Mereka kini memiliki pengalaman menjalani proses sertifikasi sekaligus sistem tata kelola yang lebih tertata, mulai dari legalitas lahan, kelembagaan, administrasi kebun hingga penerapan praktik pengelolaan perkebunan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, lima organisasi tersebut menaungi areal seluas 1.708,66 hektare.
Angka ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan di tingkat pekebun rakyat dapat menjadi pintu masuk untuk memenuhi tuntutan tata kelola sawit yang semakin kompleks.
Lima organisasi penerima sertifikat tersebar di Kabupaten Siak dan Pelalawan.
Di Siak terdapat Koperasi Perkebunan Karya Benuar Perincit Sepakat (KBPS) yang menaungi 352 pekebun dengan luas 439,5 hektare.
Kemudian Koperasi Perkebunan Beringin Jaya (KBJ) dengan 189 pekebun dan luas 372,6 hektare.
Masih dari Siak, Perkumpulan Kelompok Tani Cita-Cita Marhaen (CCM) menaungi 129 pekebun dengan luas 234 hektare.
Sementara dari Kabupaten Pelalawan terdapat Asosiasi Sawit Basamo (ASB) dengan 173 pekebun dan luas 362,84 hektare serta Gapoktan Tuah Petalangan (GTP) yang menaungi 169 pekebun dengan luas 299,72 hektare.
Namun, sertifikat tersebut tidak diperoleh dalam waktu singkat.
Sebelum sampai pada tahap audit, organisasi pekebun harus menyiapkan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan tata kelola kebun.
Dalam proses inilah Daemeter dan Proforest bersama tim lapangan memberikan pendampingan kepada organisasi pekebun.
Pendampingan diarahkan untuk membantu menata dokumen legalitas lahan, memperkuat kelembagaan, membenahi administrasi serta memastikan praktik pengelolaan kebun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Bagi pekebun rakyat, tahapan tersebut cukup penting.
Sebab, sertifikasi bukan hanya berbicara tentang kondisi tanaman di lapangan, tetapi juga menyangkut bagaimana kebun dikelola dan bagaimana organisasi mampu menunjukkan bukti administrasi yang dapat ditelusuri.
Presiden Direktur Daemeter Consulting Indonesia Aisyah Sileuw mengatakan capaian lima organisasi tersebut merupakan perkembangan penting bagi pekebun sawit rakyat.
Menurutnya, sertifikasi ISPO di tingkat pekebun perlu mendapat perhatian lebih besar seiring meningkatnya tuntutan terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Landscape Project Manager Daemeter Consulting Indonesia Jimmy Wilopo menjelaskan, lima organisasi penerima sertifikat merupakan bagian dari organisasi pekebun yang mendapatkan pendampingan dalam kerangka SPLP.
Dengan lebih dari seribu pekebun yang terlibat, menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dapat membantu pekebun mempersiapkan diri menghadapi tuntutan tata kelola sekaligus kebutuhan rantai pasok yang semakin menekankan aspek keberlanjutan.
Salah satu pekerjaan yang cukup menentukan dalam proses tersebut adalah penataan legalitas dan dokumentasi lahan.
Direktur Teknis Operasional Daemeter Consulting Indonesia Sahat Aritonang mengatakan status dan dokumen legalitas menjadi fondasi yang perlu diperhatikan sejak awal.
Masalahnya, penataan dokumen lahan tidak selalu mudah dilakukan oleh pekebun secara individual.
Karena itu, keberadaan koperasi, kelompok tani dan organisasi pekebun menjadi penting untuk mengoordinasikan kebutuhan administrasi anggotanya.
Melalui pendampingan, pekebun didorong untuk tidak hanya memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga membangun sistem kelembagaan yang dapat terus digunakan setelah sertifikat diperoleh.
Dengan organisasi yang lebih kuat, kebutuhan administrasi, pencatatan kebun dan pemenuhan standar dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Hal tersebut sekaligus menjadi modal bagi pekebun ketika harus berhubungan dengan pembeli maupun pelaku usaha dalam rantai pasok.
Meski begitu, sertifikasi ISPO bukanlah akhir dari perjalanan.
Sertifikat merupakan pengakuan atas pemenuhan standar, tetapi tidak otomatis membuat harga tandan buah segar (TBS) pekebun meningkat.
Karena itu, setelah sertifikasi diperoleh, tantangan berikutnya adalah memastikan dokumen dan sistem yang sudah dibangun benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat akses pasar dan kemitraan.
Setelah melewati tahapan pendampingan dan persiapan, proses sertifikasi kemudian memasuki tahap audit.
Pemeriksaan dan sertifikasi dilakukan secara independen oleh PT Global Gateway Certifications Indonesia (GGCI) sesuai persyaratan ISPO dan ruang lingkup akreditasi yang berlaku.
Managing Director GGCI Sesumaran K Subramaniam menjelaskan, objektivitas proses dijaga melalui prinsip ketidakberpihakan, pengendalian konflik kepentingan, kompetensi auditor serta independensi dalam pengambilan keputusan.
Laporan hasil audit juga tidak langsung menjadi keputusan akhir.
Dokumen tersebut melalui proses peninjauan untuk memastikan bukti dan temuan telah diperiksa secara memadai.
Scheme Manager RSPO/ISPO GGCI Naik Monang Lingga menambahkan, auditor dipilih berdasarkan kompetensi sesuai kebutuhan pemeriksaan.
Laporan audit juga melewati proses peer review sebelum menjadi bagian dari keputusan sertifikasi.
“Kalau ada pihak yang mempertanyakan, misalnya sertifikat ini dianggap tidak sesuai, kami siap membantu menjelaskan. Auditor yang kami turunkan sudah melalui proses pemilihan berdasarkan kompetensi dan laporan auditnya juga melewati peer review,” ujar Monang.
Menurutnya, keterbukaan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap proses sertifikasi. Setiap keputusan harus dapat dijelaskan berdasarkan dokumen, bukti serta tahapan audit yang telah dilakukan.
Di sisi lain, penguatan organisasi pekebun merupakan bagian dari pendekatan lanskap yang dikembangkan melalui SPLP.
Southeast Asia Executive Director Proforest Taufiq Alimi mengatakan program tersebut telah berjalan sekitar lima tahun dengan pendekatan untuk membangun rantai pasok sawit yang tangguh dan berkelanjutan.
Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pekebun, tetapi juga mempertemukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam rantai pasok, mulai dari perusahaan, pembeli, organisasi pendukung hingga pemangku kepentingan lainnya.
Dalam konteks itu, sertifikasi lima organisasi pekebun di Riau menjadi salah satu pijakan untuk memperkuat hubungan antarpelaku.
Kelembagaan yang semakin tertata diharapkan membuat pekebun lebih siap membangun kemitraan sekaligus memenuhi tuntutan pasar.
Kini, 1.012 pekebun dengan areal 1.708,66 hektare telah melewati tahapan penting menuju tata kelola sawit berkelanjutan.
Namun, pekerjaan belum berhenti ketika sertifikat diterima.
Organisasi pekebun tetap harus menjaga kesesuaian terhadap standar, mempertahankan administrasi dan praktik pengelolaan kebun, serta mempersiapkan diri menghadapi audit pengawasan.
Dengan demikian, ISPO tidak berhenti sebagai dokumen sertifikasi.
Bagi pekebun sawit rakyat di Riau, proses panjang dari pendampingan hingga sertifikasi menjadi pijakan untuk memperkuat kelembagaan, menata pengelolaan kebun dan membuka peluang lebih besar masuk ke rantai pasok sawit yang semakin mengutamakan keberlanjutan.