Kementerian Pertanian (Kementan) mulai bergerak cepat melakukan upaya-upaya ansipasi guna dapat mengatasi dampak terjadinya kekeringan di musim kemarau tahun ini.

Informasi dari BMKG menyebutkan, puncak musim kemarau 2018 diperkirakan terjadi pada Bulan Agustus hingga September.

BMKG juga memprediksi, musim kemarau 2018 akan sedikit lebih panjang dan musim hujannya mengalami kemunduran satu hingga dua dasarian. Hal ini akibat adanya pengaruh anomali iklim global El-Nino Southern Oscillation (ENSO) pada sebagian wilayah Indonesia.

Direktur Irigasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan, Rahmanto, mengatakan, areal persawahan yang terkena kekeringan hingga periode 13 Agustus 2018 seluas 127.101 ha dan puso 25.405 ha. Kekeringan terbesar terjadi pada Mei-Juli 2018 seluas 87.827 ha dan terjadi puso seluas 22.153 ha.

Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi yang paling terdampak kekeringan.

Persentase puso di Pulau Jawa hanya mencapai 18.428 ha dari 1.292.502 ha atau 1,42%. Puso di luar Jawa 3.725 ha dari 1.916.527 ha atau 0,19%. Sehingga secara nasional lahan sawah terkena puso hanya 0,69% atau 22.153 ha dari 3.209.029 ha.

Dampak puso dinilai Rahmanto masih sangat kecil dibanding dengan luas tanam yang ada, sehingga tidak akan mengganggu produksi nasional.

Rendahnya dampak puso pada tahun ini sudah diantisipasi sejak awal melalui penyampaian bantuan pompa air ke petani serta kegiatan pembangunan embung, dam parit, long storage, pompanisasi dan perpipaan yang dapat menambah pasokan air bagi tanaman terutama di musim kemarau.

Selain itu dilaksanakan pula perbaikan saluran irigasi tersier untuk menjamin volume air cukup sampai pada lahan sawah yang berada di ujung saluran.

Dalam rangka mempertahankan produksi pertanian khususnya padi di musim kemarau ini, Kementan telah menurunkan tim khusus ke lokasi-lokasi kekeringan di wilayah sentra produksi padi.

Tim khusus ini bertugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain TNI, Kementerian PUPR serta pemerintah daerah setempat dalam memetakan permasalahan, negosiasi penggelontoran air dari bendung/bendungan, serta terlibat langsung melaksanakan pengawalan gilir giring air sesuai jadwal yang telah disepakati.

Bentuk Posko

Rahmanto memaparkan, secara umum permasalahan kekeringan yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang sedikit dan kondisi penggelontoran debit air dari bendung/bendungan mengalami penurunan. Hal ini karena aktivitas pemeliharaan bendung dan saluran irigasi serta penggunaan bendung untuk kepentingan lain.

Penyebab lainnya yakni pada tingkat pengaturan debit air, penyusunan rencana pengalokasian air dilaksanakan masih berdasarkan asas pemerataan per bangunan bagi (belum fokus pada upaya penyelamatan tanaman yang kondisinya menjelang puso).

Pada sebagian titik, infrastruktur bangunan air kondisinya sudah rusak, serta terjadi sedimentasi tinggi pada saluran pembawa (irigasi).

“Belum sepenuhnya terjalin sinergi di antara instansi terkait dalam upaya menangani kekeringan juga menjadi penyebab belum optimalnya penanganan kekeringan,” tutur Rahmanto.

Lebih lanjut, Rahmanto menerangkan bahwa Ditjen PSP sudah membentuk posko penanganan kekeringan dan menurunkan tim khusus pada beberapa wilayah yang terkena kekeringan antara lain di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Boyolali. Apabila terjadi kekeringan dapat menghubungi No HP 08128498158.

Di Kabupaten Indramayu melalui kegiatan sinergitas antar instansi terkait dan pengawalan gilir giring serta pompanisasi irigasi, dapat terselamatkan lahan sawah yang terancam kekeringan seluas 1.329 ha di Kecamatan Losarang, sementara di Kecamatan Kandanghaur terselamatkan seluas 445 ha.

Penanganan kekeringan di areal persawahan di Desa Sumber Sari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung seluas 350 ha. Dari luasan 350 ha tersebut, terdapat areal lahan sawah seluas 60 ha di bagian hilir yang tidak dapat terairi.

Sebagai langkah antisipasi kekeringan, Ditjen PSP memberikan bantuan tujuh unit sumur pantek kepada Gapoktan Sumber Mukti. Dari bantuan tersebut, saat ini sudah bisa dimanfaatkan untuk dapat mengairi areal persawahan seluas 30 ha.

Di Kabupaten Tuban, JawaTimur, tepatnya Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, penanganan kekeringan melalui pompanisasi mampu menyelamatkan lahan persawahan seluas 490 ha, Di Kabupaten Boyolali di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali pada lahan seluas 25 ha penyelamatan tanaman melalui bantuan pompanisasi mampu menyelamatkan sawah seluas 25 ha.

Pada 2018 ini sudah tersebar bantuan pompa air ukuran kecil sebanyak 3.897 unit, ukuran sedang sebanyak 4.769 unit dan pompa ukuran besar sebanyak 1.381 unit. “Diharapkan bantuan Pompa air ini dapat dioptimalkan penggunaannya untuk memanfaatkan sumber-sumber air yang masih tersedia,” terangnya. Tia/Ira/Ditjen PSP