Prof. Sjarifudin Baharsjah

Yayasan Pertanian Mandiri (Yapari)

Seperti menegakkan benang basah. Itulah ibarat sulitnya membangun kedigdayaan bidang pertanian meskipun diguyur dengan banyak uang. Penyebab utamanya adalah: Politik pertanian tidak ada; Tidak ada kesepakatan tentang tujuan jangka panjang pertanian; Perumusan kebijakan myopic (rabun: tidak terang penglihatannya) dan mengambil keputusan sesaat tanpa peduli dampak panjang (impor beras dan impor benih hibrida dari China adalah contoh pengambilan keputusan tanpa melihat ke depan dan dampaknya); Pembangunan pertanian tanpa arah sehingga sulit dipahami dan didukung sektor lain.

Penyebab utama lainnya adalah: Tujuan utama pembangunan pertanian yakni kesejahteraan masyarakat petani ditinggalkan digantikan dengan tujuan jangka pendek yaitu serba swasembada. Dari mana sumberdaya lahan untuk serba swasembada tersebut? Keputusan ini adalah keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang dan pandangan yang myopic.

Yapari berpendapat kondisi pertanian saat ini tidak bisa dibiarkan, karena pertanian yang demikian bisa menyebabkan keterjerumusan bangsa. Takutnya, gelembung ekonomi (bubble economic) yang memecahkannya adalah sektor pertanian. Inilah di antara urgensi untuk menegakkan kembali politik pertanian nasional.  

Untuk menegakkan kembali politik pertanian bisa dimulai dengan memahami sebab hilangnya politik pertanian. Awal pudarnya politik pertanian Indonesia adalah segera setelah swasembada beras pemerintah meluncurkan ekspor driven growth (pertumbuhan dengan mendorong ekspor). Pertanian hanya ditugasi mendukung kebijakan itu dengan peran menciptakan keamanan pangan pada harga rendah, kesejahteraan petani diabaikan. Dengan kata lain, pertanian diminta supaya menciptakan keadaan yang kondusif.

Makin pudar dan lenyapnya politik pertanian adalah karena adanya syarat-syarat pinjaman Intergoverment Group on Indonesia (IGGI) dalam menjalankan pinjaman mereka untuk Indonesia. Indonesia terpaksa terikat pada International Monetary Fund (IMF) dan syarat-syaratnya. Di bawah tekanan IGGI dan IMF, Indonesia menganut ekonomi liberal.

Indonesia tanpa politik pertanian, terjadi keterpurukan dan pembusukan sektor pertanian. Reformasi tahun 1999 tidak mampu membendung dampak dari intervensi IGGI dan IMF, sebaliknya makin marak terjadinya pembusukan sektor pertanian. Pembusukan yang terjadi lebih para dari “Agriculture involution (pembusukan dari dalam) menurut Geertz. Pasar dibuka, investor diharuskan masuk, termasuk di pasar eceran dalam negeri masuk investor besar. Mereka mampu mencengkeram yang dalihnya untuk membuka pasar pertanian kita. Dalih itu tidak betul. Yang benar adalah kita dikasih lihat produk pertanian yang bagus itu seperti apa. Celakanya, produk yang bagus itu banyak diimpor. Celakanya lagi, pembayarannya mencekik petani. Bahkan yang dibeli hanya yang laku, yang busuk dikembalikan.  

Lalu apa penyebab pembusukan politik pertanian? Jawabannya adalah: simpang siur pembangunan pertanian dan tanpa arah. Arahnya, semuanya mencantumkan swasembada, namun di lapangan yang  terjadi adalah tidak terlaksana program-program revitalisasi pertanian. Pembangunan pertanian mengabaikan peran petani sebagai pemangku kepentingan. Selama ini, selalu ada energy/tenaga dari petani dalam pengembangan pertanian, seperti tumbuhnya kebun sawit dan karet rakyat.

Untuk informasi yang lebih lengkap baca EDISI CETAK TABLOID SINAR TANI (berlangganan Tabloid SINAR TANI.  SMS ke : 081317575066).

Editor : Ahmad Soim