TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor---Kementerian Pertanian telah menjalankan Program Propaktani (Program Pengembangan Korporasi Tanaman Pangan) sejak tahun 2019. Tahun ini, direncanakan akan ada 130 kabupaten mereplikasi korporasi petani.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengatakan, pola korporasi sudah diujicoba sejak tahun lalu di beberapa lokasi seperti di Jawa Timur, Lampung, Kalsel, Sulut dan lainnya. Terbukti kinerjanya bagus, sehingga mulai tahun ini akan direplikasi di 130 kabupaten.

"Sesuai arahan Menteri Pertanian dalam membangun pertanian berbasis korporasi atau industri, pola ini akan terus dikawal dan dikembangkan dan tahun depan diperluas di seluruh wilayah,” katanya saat Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Calon Pengelola Korporasi Petani Tanaman Pangan di Bogor, Selasa (4/8).

Menurut Suwandi, korporasi pertanian tidak hanya meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani namun juga meningkatkan komoditas berbasis ekspor. Prinsip korporasi yang pertama adalah pendekatan pengelolaan korporasi dengan skala lahan hamparan luas.

“Jadi tidak harus satu hamparan 5.000 hektar (ha), namun bisa dikelompokkan menurut sub kawasan atau klaster 500 ha lebih di 10 titik, sehingga totalnya menjadi 5.000 ha,” katanya.

Prinsip kedua adalah integrated farming, dengan komoditas penunjang dan komoditas utama. Ia mencontohkan di Indramayu unggulannya padi melibatkan 3-4 kecamatan yang dikelola dalam 1 korporasi. Komoditas pendukungnya bisa sayuran, cabe, bawang, kelapa, ternak itik, sapi dan seterusnya.

Contohnya lagi ungkap Suwandi, korporasi jagung di Lombok Timur mampu melibatkan 81 kelompok tani. Semua anggota petani jagung dipayungi off taker supaya bisa ajukan KUR dan bermitra dengan perusahaan benih, pupuk dan jasindo.

Suwandi menjelaskan, program Propaktani meliputi kegiatan terintegrasi on farm dan hilir sampai industri turunan hingga pemasaran. Integrasi ada aspek infrastruktur, alsintan, budidaya mulai tanam hingga panen dan hilir pasca panen hingga pemasaran.

"Tidak hanya itu kelompok tani harus bisa naik kelas kelembagaannya juga bisa berbentuk cv, koperasi, maupun BUMDes. Kelembagaan yang terpenting adalah pengelolaan manajemen kepengurusan yang baik,” tuturnya.

Langkah selanjutnya, sambung Suwandi, perlu adanya sinergi program ProPaktani dengan pembiayaan, investasi dan ekspor. Kawasan dan klaster memanfaatkan lokasi yang telah ada, ditata dan dioptimalkan, sumber pendanaan dari swadaya, KUR dan pembiayaan lainnya.

"Dengan sistem pengembangan kawasan yang dikelola secara professional Kementan berkeyakinan akan bisa menaikkan kelas petani jadi bentuk korporasi," urainya.

Sementara itu, Kepala Seksi Padi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Edi Darmanto mengatakan, di Jateng ada beberapa percontohan korporasi yang telah berjalan bagus seperti di Demak, Rembang dan Karanganyar. Memang korporasi ini bisa menjadi contoh pengembangan kelembagaan, bahkan omsetnya bisa sampai milyaran dan tentunya ini bisa meningkatkan pendapatan petani.

Seperti halnya yang di Karanganyar awalnya adalah sebagai Rumah Pintar Petani sebagai tempat one stop service untuk petugas dan petani bertemu saling berbagi informasi dan memecahkan masalah di lapangan. Namun akhirnya berkembang luas menjadi korporasi yang maju. “Sudah banyak sarana prasarananya mulai dari membentuk koperasi, pusluhdes, UPJA, rice milling unit dan lantai jemur,” katanya.

Bahkan kini mereka sedang mengajukan KUR untuk memperluas kapasitasnya. “Mudah-mudahan bisa segera terealisasi. Ini bisa jadi contoh untuk korporasi lain yang sedang dirintis Kementan,”  ujar Edi.

Sementara itu Ketua Gapoktan Giri Mukti Banten, Wawan menceritakan kelompoknya membentuk korporasi dari 2018. Selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Dekat Hutan), perjalanan 2018 sampai sekarang menurutnya banyak suka dukanya.

“Karena di Lebak ini beda sama daerah lain, ini tanam jagung perdana baru 2017 dan sudah mulai korporasi 2018. Kami ingin motivasi supaya bisa maju seperti wilayah lain,” sebutnya.

Wawan mengakui kendalanya saat ini adalah SDM dan masih perlu penambahan sarana prasarana. Namun demikian sudah ada hasil dari jagung ini bisa membangun jalan dan bisa mendapat KUR. Ada 12 petani yang telah menerima KUR. "Bahkan akan ada lagi perbankan yang akan memberikan tambahan KUR untuk Poktan kami,” katanya.