TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Perubahan iklim menjadi tantangan terberat dalam upaya peningkatan produksi pangan. Apalagi kini ada tuntutan memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa.

“Dampak cukup siginfikan perubahan iklim itu adalah dalam pola usaha tani. Ada bebrapa yang sudah kita rasakan. Misalnya, terjadi pola curah hujan yang berubah, seperti yang kita hadapi sekarang,” kata Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah, Joko Pramono saat Lokakarya DPW Perhiptani Jawa Tengah, Selasa (29/6).

Joko mencontohkan, pada Mei lalu terlihat akan masuk musim kemarau, namun kemudian curah hujan kembali tinggi. Kondisi tersebut berubah dari pola sebenarnya. “Ini menimbulkan konsekuensi pada pola tanam petani di lapangan,” ujarnya.

Karena itu Joko mengingatkan, jajaran pertanian, termasuk penyuluh pertanian harus melakukan upaya antisipasi memberikan bimbingan ke petani terkait perubahan pola hujan ini. “Ini merupakan gejala yang dikatakan bisa terjadi akibat perubahan iklim, yakni iklim ekstrim. Ekstrim iklim yang biasa kita rasakan adalah gejala La nina dan El nino,” tuturnya.

Dikhawatirkan juga gejala iklim kadang dibarengi eksplosif organisme penganggu tumbuhan (OPT). Untuk itu, Joko mengingatkan agar kita melakukan adaptasi.

Perubahan ikim tambah Joko, juga menyebabkan kenaikan muka air laut. Dampaknya, akan menyebabkan berkurangan lahan pertanian di daerah pesisir. Sekarang ini banyak lahan pertanian, terutama di Pantura dan pantai selatan.

“Kita mendengar di daerah pesisir lahan pertanian tidak bisa ditanami varietas padi yang exisiting, karena muka air laut pasang yang menyebabkan lahan tersebut terintrusi air laut dan terjadi peningakatan salinitas,” katanya seraya menambahkan, karena itru perlu ada upaya adaptasi varietas yanga adaptif salinitas.

Kondisi perubahan iklim menurut Joko, juga bisa menyebabkan distorsi pangan. Untuk itu, harus ada kegiatan yang mendukung agar tidak terjadi distorsi pasokan pangan.  Namun demikian, di lain pihak kita juga dihadapi tantangan konversi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian, baik untuk perumahan maupun jalan tol masih terus terjadi. Data menyebutkan luasnya mencapai 100 ribu ha/tahun. Hitungan jika 1 ha menghasilkan rata-rata 5 ton dan dalam dua musim mencapai 10 ton. Jika dikalikan 100 ribu ha dikali 10 ton, maka akan ada kehilangan 1 juta ton/setahun.

Pemerintah kata Joko, sebenarnya sudah mengantisipasi dengan terbitnya UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai diharapkan. “Ada daerah yang sudah buat Perda terakit UU tersebut, ada juga yang belum,” ujarnya.

Tantangan lainnya,  kadar hara lahan pertanian di Indonesia makin rendah. Ini mengindikasikan lahan pertanian yang digunakan untuk produksi pangan, tapi tanpa mengembalikan bahan organik. Kondisi ini berakibat pada penurunan produksi lahan tersebut.

Selain itu Joko mengungkapkan, hasil sensus jumlah rumah tangga petani mengalami penurunan. Petani kini didominasi petani tua, sehingga perlu diantisipasi. “Salah satu program pemerintah adalah menumbuhkan petani milenial. Diharapkan akan lebih proaktif dalam menghadapi perubahan, terutama era digitalisasi dan industri 4.0,” tuturnya.

Masalah lainnya adalah kapasitas penyediaan air juga menurun. Hal ini karena adanya kompetisi untuk kebutuhan lain, terutama industri dan rumah tangga. Kondisi ini diperparah jaringan irigasi yang belum optimal. “Program Kementan terus dilakukan, terutama perbaikan jaringan irigasi,” ujarnya.

Bagaimana pemeirntah mengantisipasi tantangan pembangunan pertanian ini? Salah satunya dengan menggerakkan inovasi teknologi