TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Kedaulatan pangan menjadi misi besar bangsa Indonesia. Namun untuk menggapai hal itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan yang dihadapi sangat besar.

Karena itu pengurus Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) periode 2020-2025 akan menyusun desain kedaulatan pangan. Konsep menuju kedaulatan pangan Indonesia juga harus disuarakan dari semua perguruan tinggi sebagai civitas akademik yang melahirkan berbagai inovasi dan pengembangan keilmuan di bidang pertanian.

Mewakili akademisi, Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, M.Si mengatakan, Indonesia dikelilingi perairan, sehingga konsep Agromaritim bisa menjadi solusi terbaik dalam mengembangkan sektor pertanian.

Arif mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi tiga mega disrupsi, yaitu perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan pandemi Covid-19. Ketiga disrupsi tersebut dapat dijadikan sebuah model ekonomi baru yaitu green/blue economy, sharing/digital economy, dan new normal economy. “Sebuah konsep yang membutuhkan peran semua stakeholder, karenanya PISPI hadir sebagai bagian dari perwujudan harapan tersebut,” katanya.

Presidium PISPI yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Jamhari mengatakan, saat ini kita dihadapkan dengan kondisi gap antara supply dan demand. Dimana demand terus meningkat sedangkan supply menurun.

“Ini karena permintaan hasil pertanian tidak hanya untuk pangan, tapi juga untuk pakan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Sementara supply/produksi pertanian cenderung menurun karena faktor perubahan iklim, konversi lahan, dan kelangkaan air,” tuturnya.

Solusinya kata Jamhari, adalah dengan penggunaan teknologi, peningkatan kualitas SDM pertanian (petani dan penyuluh), dan penyediaan lahan produktif. Start up juga dapat menjadi solusi kekinian mengingat pasar hasil pertanian juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat.

Kuncinya SDM

Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dr. Rachmat Pambudy menambahkan, terkait dengan perwujudan paradigma baru dalam memandang sektor pertanian kuncinya terletak pada sumber daya manusia itu sendiri. Selain itu konsep Agribisnis masih sangat relevan dikembangkan agar tercipta sinergisitas yang baik antar semua stakeholder.

Pemilihan komoditi unggulan sangat penting untuk menentukan fokus dalam pengembangan sektor pertanian. SDM pertanian menurut rahmat harus ditingkatkan kualitasnya, terutama menyiapkan generasi petani selanjutnya yang lebih modern dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan bisa menciptakan nilai tambah setinggi-tingginya untuk setiap produk pertanian yang dihasilkan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin juga melihat masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam memajukan pertanian Indonesia. Diantaranya, ketersediaan pupuk, keahlian penyuluh, kelengkapan infrastruktur berkualitas, konversi lahan, dan fasilitas permodalan. “Pendirian Badan Pangan Nasional diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari persoalan-persoalan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman Indonesia, Yeka Hendra Fatika mengatakan, perlu adanya revitalisasi pertanian di bagian hulu dan hilir yang bisa menjadi satu kesatuan dalam proses menghasilkan produk pertanian unggul, terutama pangan. Kondisi pasar yang tidak menentu juga harus diperbaiki dan dibangun dengan sistem distribusi yang jelas, sehingga tidak ada kerugian yang dialami petani karena kelebihan panen.

Lalu yang paling penting adalah bagaimana membentuk kelembagaan petani yang kokoh yang dapat memberikan kesempatan untuk mengakses permodalan, sarana produksi, pasar, dan juga pendampingan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, BUMN akan masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rantai produksi dan distribusi hasil pertanian.

BUMN dibagi dalam 4 kelompok Surplus creator (memaksimalkan nilai ekonomi), strategic value (penyeimbang kinerja ekonomi dan aspek layanan publik), welfare (pelayanan publik di atas nilai ekonomi), dan deed weight (BUMN pasif). “Sehingga baiknya, BUMN harus memenuhi 3 standar, yaitu : standar kerja, kriteria kualitas produk, dan pengelolaan pengaduan,” katanya.