TABLOIDSINARTANI.COM, Pontianak --- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) dan jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) bersama Aparatur Penegak Hukum (APH) di Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan kolaborasi dan sukseskan program Jaga Pangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Prof. Syahrul Yasin Limpo mendorong seluruh komponen bangsa untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik dengan memenuhi kebutuhan pangan berkelanjutan. Bahkan disaat menghadapi ancaman krisis pangan pangan dunia pasca pandemic COVID 19, membutuhkan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah.

“Pangan merupakan komoditas penting untuk membangun bangsa. Ketahanan pangan, hal sangat dasar dan menjadi bagian dari sendi ekonomi masyarakat sekaligus tolak ukur kesejahteraan rakyat,” tegasnya dalam setiap kesempatan.

Hal ini juga yang ditekankan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (29/07).  “Kedaulatan pangan harus menjadi komitmen bersama. Untuk mencapainya tidak harus melalui gerakan besar, tapi dengan yang kecil bisa dilakukan asalkan bersama-sama. Kita ajak semua pihak untuk menjaga pangan,” ujarnya.

Di sisi lain, kegiatan pembangunan pertanian harus dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum. “Itulah pentingnya koordinasi. Jaga pangan adalah program pengawasan dalam rangka memberikan kontribusi kepada pertanian sehingga mencapai target-targetnya dan ini harus kita lakukan bersama,” ujar Maringka.

Karena itu, Maringka mengajak Aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) dan Aparatur Penegak Hukum (APH) di daerah secara bersama membentuk komitmen untuk menjaga pangan sehingga kedepan  kontribusi sektor pertanian dapat terus meningkat.

“Kita tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri, perlu kolaborasi agar program Pertanian bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Mari Jaga Pangan, Jaga Masa Depan, ” ucapnya.

Ajakan Irjen Jan Maringka ini disambut baik oleh Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum yang mengatakan bahwa seluruh pihak perlu memaknainya dengan berupaya swasembada dalam segala hal.

"Sehingga di awal jadi gubernur, masalah pangan yang dibenahi adalah hulu hilirnya. Beras kita sudah surplus. Beberapa bulan terakhir, tidak lagi menjadi penyumbang inflasi di Kalbar, " sebutnya.

Sutarmidji menambahkan,  produksi hortikultura lainnya di Kalbar terus ditingkatkan. "Kita juga harus kembangkan produk Pertanian yang punya nilai ekspor," tambahnya. Karena itu, dirinya ingin agar Kalbar bisa berswasembada memenuhi kebutuhan sendiri.

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di Pontianak ini dipimpin langsung Irjen Jan Samuel Marinka yang dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalbar  Irjen Suryanbodo Asmoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar Dr. Masyhudi, SH., MH, Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalbar, BPKP Perwakilan Kalbar, dan Kepala UPT lingkup Pertanian di Prov. Kalbar.

Sinergi 

Selama 4 hari (27-30 Juli 2022) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan dialog dengan stakeholders Se-Provinsi Kalimantan Barat untuk konsolidasi dan bersinergi dalam Jaga Pangan.

"Koordinasi ini melibatkan Gubernur, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dimulai dengan Kota Pontianak, kemudian dilanjutkan ke Singkawang untuk berkoordinasi dengan stakeholders Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, " jelas Inspektur 3 Itjen Kementan, Fuadi AK, MPA.

Di wilayah perbatasan, Itjen Kementan akan melintas di Pos Lintas Batas (PLBN) Aruk dan Entikong untuk mengecek pengawasan pangan serta Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK). Selanjutnya bergerak untuk koordinasi pangan di Kabupaten Sanggau dan melakukan pelepasan ekspor komoditas pertanian dari Kalbar di Pelabuhan Dwikora.

Diharapkan dengan koordinasi ini, bisa digali potensi berbagai potensi daerah di masing-masing Kota/Kabupaten untuk memperkuat pangan dalam negeri sekaligus meningkatkan ekspor Tanah Air. "Dari Itjen Kementan, akan memastikan juga secara langsung apakah program -program Kementerian Pertanian bisa tercapai, melalui audit dan pengawalan yang ketat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Masyhudi mengatakan, jajarannya di Kejati senantiasa mendorong dan mendukung seluruh program Pertanian. Jajaran Kejati Kalbar juga siap kolaboratif dengan Aparat Penegak Hukum lainnya.

Kepala Polda Kalbar, Irjen Pol Suryanbodo Asmoro juga mengatakan jajaran Polda hingga Polres senantiasa mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan. "Kita melakukan pengawasan agar program berjalan tidak ada penyimpanagan dan pengawasan secara ketat hingga Polres, salah satunya Satgas Pangan," jelasnya.