TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --  Survei PATAKA mengungkap produksi beras nasional turun 15% akibat kekeringan, serangan hama, dan alih fungsi lahan. Apakah ambisi swasembada beras 2025 masih bisa terwujud di tengah tantangan ini?.

Dalam upaya memahami kondisi terkini di sektor pangan, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) memaparkan hasil survei terkait produksi dan harga beras nasional 2024.

Survei ini dipresentasikan oleh Direktur Riset Pataka, Cindy Septiany, dalam acara Outlook Pembangunan Pertanian 2025 yang bertema “Mewujudkan Swasembada Beras di Tengah Tantangan Produksi dan Harga yang Fluktuatif: Mungkinkah?” yang digelar di Jakarta pada Senin, 23 Desember.  

Survei ini melibatkan sebelas provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

Hasilnya menunjukkan penurunan signifikan dalam produksi beras pada Desember 2024, yang tercatat turun sekitar 14 hingga 15 persen, dengan produktivitas yang juga merosot sekitar 9 persen.

Cindy mengungkapkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang mencapai 19,4 persen, serta kekeringan yang masih melanda sekitar 51 persen dari wilayah yang diamati.

Selain itu, konversi lahan sawah yang mencapai 10 hingga 15 persen juga turut memperburuk situasi.

"Faktor-faktor eksternal seperti cuaca, serangan OPT, dan alih fungsi lahan telah menunjukkan bahwa kestabilan hasil panen masih sangat rentan," jelas Cindy.

Harga gabah yang dijual petani mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,41 persen per bulan antara Mei hingga Desember 2024.

Di sisi lain, harga beli gabah di pengepul meningkat rata-rata 1,58 persen per bulan, sementara harga jual gabah di pengepul tercatat naik 0,35 persen per bulan.

"Cetak harga beli gabah di penggilingan juga mengalami kenaikan rata-rata 1,53 persen per bulan, sementara harga jual beras dari penggilingan meningkat sekitar 0,65 persen per bulan," tambah Cindy.

Namun, antara Mei hingga Juli dan juga pada November 2024, harga Gabah Kering Panen (GKP) petani berada di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).

Cindy menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan adanya kesulitan bagi pemerintah dalam menyerap gabah nasional, terutama saat panen raya ketika pasokan gabah melimpah.

Dia menambahkan, data dari Bulog semakin memperkuat indikasi tersebut, dengan tercatatnya penurunan yang signifikan dalam pengadaan beras dalam negeri pada periode tersebut.

Pada periode Agustus hingga Oktober dan Desember 2024, harga Gabah Kering Panen (GKP) petani tercatat sudah berada di atas Harga Pokok Penjualan (HPP), yang seharusnya bisa mendorong pengurangan penyerapan gabah oleh pemerintah.

Namun, data dari Bulog menunjukkan bahwa pemerintah justru melanjutkan penyerapan beras dalam negeri pada periode tersebut, bahkan dengan kecenderungan yang semakin meningkat.

Cindy menilai hal ini sebagai sebuah anomali.

"Seharusnya, pemerintah tidak melakukan penyerapan gabah nasional ketika harga sudah berada di atas HPP. Penyerapan gabah oleh pemerintah di harga yang lebih tinggi ini bisa berakibat fatal pada kenaikan harga beras di pasar," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei, harga beras premium tercatat meningkat rata-rata 0,40 persen per bulan sepanjang Mei hingga Desember 2024.

Sementara itu, harga beras medium naik 0,35 persen per bulan, dan harga beras curah mengalami kenaikan rata-rata 0,28 persen per bulan.

Harga beras medium dan curah terus menunjukkan kenaikan hingga Desember 2024, dengan harga beras medium bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Cindy menyatakan bahwa program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang diharapkan dapat mengendalikan harga beras, ternyata belum menunjukkan hasil yang efektif.

"Untuk itu, diperlukan kebijakan pengendalian harga dan distribusi yang lebih ketat agar harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat," katanya.

Selanjutnya, terlihat adanya ketidakseimbangan antara volume beli gabah oleh pengepul dan penggilingan dengan volume penjualannya, terutama pada penggilingan yang mengalami penurunan pasokan sebesar 29 persen pada Desember. 

"Hal ini mengindikasikan potensi gangguan dalam rantai pasokan yang perlu segera diatasi agar ketersediaan beras nasional tetap terjaga," jelas Cindy.

Terakhir, Pataka memperkirakan margin kotor yang diperoleh petani berkisar antara Rp1.500 hingga Rp1.700 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP), yang setara dengan 28 hingga 30 persen dari pendapatan mereka.

Sementara itu, margin kotor pengepul diperkirakan sebesar Rp409 per kilogram GKP.

"Di tingkat penggilingan, margin kotor mencapai Rp6.043 per kilogram beras, sementara pedagang beras memperoleh margin kotor sekitar Rp545 per kilogram beras," lanjut Cindy.

Pataka juga menduga adanya pihak ketiga atau institusi non-formal yang memperoleh keuntungan tambahan.

Misalnya, margin antara harga jual Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dan harga beli GKP di tingkat pengepul diduga mencapai Rp77 per kilogram.

Selain itu, terdapat kemungkinan pihak ketiga lain yang mendapatkan margin tambahan sebesar Rp136 per kilogram GKP antara pengepul dan penggilingan.

Langkah Swasembada 

Dalam webinar ini, Khudori, Pengamat Pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, mengungkapkan bahwa sektor produksi padi di Indonesia menghadapi berbagai masalah struktural yang memerlukan perhatian serius.

Menurutnya, salah satu masalah utama yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi produksi padi yang terpusat di Pulau Jawa, yang menyumbang hingga 55,8 persen dari total produksi nasional. 

"Selain itu, produksi padi masih sangat bergantung pada faktor alam, dengan produktivitas yang relatif stagnan, hanya tumbuh sebesar 0,13%. Surplus produksi pada 2024 diperkirakan akan berbalik menjadi defisit, sementara luas sawah yang ditanami padi terus menurun, disertai dengan disparitas produksi antar daerah," ujarnya.

Meskipun telah disajikan data survei yang dilakukan PATAKA, Kementerian Pertanian nampaknya masih tetap optimis dengan langkah swasembada yang ditempuh.

Happy Suryati, Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Monitoring Sertifikasi Benih dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), mengungkapkan bahwa Kementan telah menyusun blueprint untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.

Menindaklanjuti arahan dari Presiden, pemerintah telah merancang blueprint swasembada pangan dengan dua pendekatan utama.

Yang pertama adalah Program Solusi Cepat, yang mencakup penyediaan benih unggul, distribusi pupuk, program pompanisasi, dan optimalisasi lahan pertanian.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Program Swasembada Pangan Jangka Panjang, yang meliputi langkah-langkah strategis seperti cetak sawah seluas 3 juta hektar, revitalisasi sistem irigasi dengan pembangunan 61 bendungan, serta melibatkan petani milenial dan generasi Z untuk memperkuat ketahanan pangan di masa depan.

"Tak kalah penting, transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern juga menjadi fokus utama dalam program ini," ujar Happy.

Happy menambahkan bahwa seluruh program tersebut akan dijalankan dengan satu komando dan berdasarkan pada 7 Kunci Utama Swasembada Pangan.

Kunci-kunci tersebut antara lain penguatan infrastruktur irigasi di lahan intensifikasi dan ekstensifikasi, dukungan terhadap penyediaan benih unggul untuk tahun 2025, serta penyederhanaan sistem distribusi pupuk bersubsidi.

Selain itu, pengembangan padi gogo juga menjadi bagian penting dalam mendukung swasembada pangan, bersama dengan program cetak sawah seluas 3 juta hektar, transformasi kelembagaan Bulog, dan penguatan peran penyuluh pertanian lapangan.

Sementara itu, Epi Sulandari, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Bulog telah melakukan transformasi kelembagaan yang signifikan, salah satunya melalui corporate rebranding.

Rebranding ini mencakup perubahan logo dan tagline perusahaan dari "Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan" menjadi "Mengantar Kebaikan."

“Bulog merupakan entitas yang mengelola cadangan pangan di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya dari pemerintah, Bulog berfokus pada tiga aspek utama: Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Stabilitas,” ungkap Epi Sulandari.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Bulog membangun ekosistem pangan terintegrasi yang mencakup seluruh rantai pasok, dari hulu hingga hilir.

Ini meliputi pengembangan budidaya komoditas pangan, penerapan sistem pengolahan pangan modern, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta distribusi pangan sesuai dengan penugasan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Bulog juga memiliki peran penting dalam mendukung swasembada pangan, dengan merujuk pada Perpres 66/2021.

Dalam peraturan ini, Bulog ditugaskan untuk mengelola sembilan komoditas pertanian dan bertanggung jawab terhadap mekanisme Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP).

"Rantai pasokan dan jaringan distribusi Bulog yang luas sangat mendukung kelancaran pengelolaan pangan. Pada tahun 2023, Bulog berhasil mengelola 2,8 juta ton beras, dengan 1,3 juta ton di antaranya disimpan dan disalurkan ke berbagai daerah," jelasnya.

Jaringan distribusi Bulog yang luas mencakup 474 gudang, 10 MRMP, 5 UP aktif, 7 RTR, dan 2 CDC yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bulog juga berhasil menjangkau lebih dari 80.000 retail modern dan pertokoan di seluruh Indonesia untuk memastikan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang efisien.