TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Di tengah tantangan adanya El Nino dan ancaman krisis pangan dunia, pemerintah terus memacu penyerapan gabah/beras dari petani untuk memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri. Jika tahun lalu target yang pemerintah berikan kepada Bulog hanya 3 juta ton, maka tahun ini menjadi 4 juta ton setara beras.

Keberhasilan penyerapan gabah tahun 2025 yang menembus angka 3,7 juta ton setara beras membuat pemerintah optimis tahun ini bisa menambah volume lebih besar. Apalagi produksi beras tahun ini diyakini bakal terus meningkat. Setelah tahun berhasil mencapai swasembada pangan dengan produksi beras sebanyak 34,71 juta ton. Tahun 2026,  Kementerian Pertanian kembali manergetkan produksi padi sebanyak 34,77 juta ton.

Untuk mengamankan produksi pangan (beras) di dalam negeri, seperti tahun sebelumnya, pemerintah kembali menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) pengadaan gabah/beras Bulog. Begitu juga tahun ini, pada 2 April 2026, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres No. 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029.

Dibandingkan dengan Inpres sebelumnya, perbedaannya memang tidak banyak. Salah satu klausul yang penting adalah volume pengadaan gabah yang pemerintah berikan kepada Bulog sebanyak 4 juta ton atau naik dari tahun lalu sebesar 3 juta ton setara beras.

Kebijakan pemerintah menaikkan target serapan beras tak lepas dari kondisi global terkini. Ancaman krisis pangan dan energi, menjadi alasan pemerintah mengamankan pangan dalam negeri. Data Perum Bulog, per 23 April 2026 stok CBP sudah menembus 5 juta ton beras. Hitungan pemerintah dengan stok CBP tersebut cukup untuk kebutuhan selama 11 bulan penyaluran bantuan pangan pemerintah.

Libatkan APH

Jika melihat angka serapan gabah Bulog sebanyak 4 juta ton setara beras bukan kecil bagi Bulog. Bahkan menjadi tantangan besar bagi perusahaan plat merah bidang logistik tersebut. Apalagi tahun ini diprediksi ada ancaman El Nino (kemarau panjang) yang menjadi ujian berat bagi peningkatan produksi padi.

Untungnya dalam mendukung penguatan CBP, pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 2026 akan dilakukan keroyokan melibatkan 26 kementerian dan lembaga. Terdiri dari 3 kementerian koordinator (Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat). Bukan hanya lembaga/kementerian teknis yang langsung terkait dengan pangan, tapi instansi pemerintah lainnya, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).

Diantaranya, Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Digital; Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung hingga Menteri Luar Negeri juga turun tangan. Untuk Panglima TNI, Presiden mengintruksikan untuk memberikan dukungan inventarisasi dan pemanfaatan gudang dan/atau calon pemasok (petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/pengusaha penggilingan).

TNI juga diminta memberikan dukungan pendampingan dan pengawalan penyerapan gabah kering panen segala kualitas yang telah memasuki usia panen, gabah kering gilingan dan pengadaan beras dalam negeri.

Untuk Kapolri, Presiden mengintruksikan untuk memberikan dukungan pendampingan dan pengawasan delama pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, serta penyaluran CBP oleh Bulog. Sementara kepada Jaksa Agung, diintruksikan memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan tindaka hukum lain guna memitigasi risiko hukum dan kontrak pengadaan, pengelolaan dan penyaaluran CBP oleh Bulog.

Selain memperkuat pengawasan dalam penyerapan gabah petani, dalam Inpres tersebut, pemerintah membuka peluang ekspor beras. Unutk itu Kementerian Luar Negeri pun dilibatkan. Presiden mengintruksikan agar Menteri Luar Negeri memberikan dukungan penyaluran CBP Bulog dalam pelaksanaan kerjasama internasional dan bantuan pangan luar negeri.

Instruksi untuk Bulog

Bagaimana dengan Bulog? Sebagai operator pemerintah untuk menyerap gabah petani dan menyalurkan beras CBP, Inpres No. 4 Tahun 2026 tugas utama Bulog adalah menjaga stabilitas beras di dalam negeri. Selain untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), CBP juga bisa dipasarkan untuk pasar umum, bantuan pangan dan tanggap darurat bencana.

Di samping itu CBP dapat disalurkan ke program ASN, mendukung program pemenuhan gizi nasional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga kerja sama internasional serta bantuan pangan luar negeri. Namun jika terjadi penurunan mutu CBP, maka Bulog diperbolehkan melepas stok tersebut dengan cara lelang. Bulog juga bisa melepas stok melalui pengolahan menjadi produk turunan lainnya.

Dengan prediksi bakal meningkatnya stok CBP, Bulog dibukakan pintu untuk bekerjasama dengan kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah untuk penyediaan gudang. Tahun ini Bulog berencana membangun 100 infrastruktur pasca panen, termasuk gudang. Saat ini, Bulog memiliki 1.500 gudang dengan total kapasitas sebanyak 3 juta ton dan menyewa lebih dari 1.200 gudang mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam pembelian gabah petani, dalam Inpres No 4 Tahun 2026 pemerintah masih memberlakukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) yang lama sebesar Rp 6.500/kg dengan segala kualitas (any quality). Karena berbagai persoalan dampak pengadaan gabah tahun lalu, dalam Inpres terbaru pemerintah memberlakukan ketentuan tambahan yakni, harga gabah yang dijual ke Bulog harus memenuhi usia panen.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengakui memang ada perbedaan Inpres tahun lalu dengan tahun ini. Selain jumlahnya yang ditambah, juga ketentuan dalam pembelian gabah petani. “Dalam pengadaan gabah, kita masih tetap menggunakan ketentuan any quality atau penyerapan dalam semua kondisi. Tapi dalam Inpres terbaru ada ketentuan tambahan yakni gabah any quality yang dalam masa usia panen,” katanya.

Dengan ketentuan tersebut, Rizal berharap gabah yang Bulog serap sudah dalam masa usia panen. Sebab, ia mengakui, pengalaman tahun lalu ada sebagian petani yang tanamannya belum usai panen justru sudah dipanen. “Mungkin petani melihat tetangganya sudah panen dan dapat uang, jadi mereka buru-buru panen padahal belum usai panen,” tuturnya.

Hingga April 2026 BULOG telah menyerap sekitar 2,45 juta ton beras. Jumlah tersebut kata Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto akan terus ditingkatkan untuk mencapai target 4 juta ton pada pertengahan tahun ini. Bulog terus memperkuat distribusi dan pengelolaan stok beras secara optimal. “Kami memastikan hasil panen petani terserap dengan baik untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga,” katanya.