TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Lahan bekas karhutla di Kalteng tak ingin dibiarkan begitu saja. Wamentan punya rencana mengubahnya jadi ladang pangan, bukan kebun sawit.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menyisakan persoalan yang tidak kalah penting setelah api padam, yakni bagaimana memanfaatkan lahan yang telanjur terbakar. 

Pemerintah pusat kini mendorong pemerintah daerah memetakan area yang masih layak diolah agar bisa menjadi sumber produksi pangan sekaligus membuka peluang pendapatan bagi masyarakat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menilai, lahan bekas karhutla milik warga perlu mendapatkan solusi yang jelas. 

Daripada dibiarkan tanpa pemanfaatan yang terarah, lahan tersebut dapat dikaji untuk kegiatan pertanian, selama kondisi lingkungan dan ketentuan tata ruang memungkinkan.

Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah menanam komoditas pangan dan hortikultura, seperti jagung dan cabai. 

Namun, pemerintah tidak ingin menentukan jenis tanaman secara sepihak. 

Kondisi lahan dan kebutuhan petani di setiap wilayah harus menjadi dasar sebelum program dijalankan.

“Kalau sudah terbakar, mau diapakan lagi? Harus ada solusinya, apa didiamkan begitu saja? Tidak ada nilai tambah bagi pemilik lahan tentunya,” ujar Saleh, Kamis (22/10/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. 

Setelah kebakaran, pemerintah juga perlu memikirkan langkah lanjutan agar lahan yang terdampak dapat ditangani sesuai peruntukannya, tanpa mengabaikan pemulihan lingkungan.

Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah, terutama dinas pertanian di Kalimantan Tengah, melakukan pendataan terhadap lahan bekas karhutla milik masyarakat. 

Data itu nantinya menjadi dasar untuk menentukan area yang berpotensi dikembangkan menjadi lahan budidaya.

Saleh mengungkapkan, dirinya telah membahas kemungkinan pemanfaatan lahan tersebut bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. 

Pembahasan itu mencakup pilihan komoditas yang dapat ditanam serta mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Menurut Saleh, usulan dari pemerintah daerah dan petani sangat diperlukan sebelum keputusan diambil.

Sebab, kondisi lahan bekas kebakaran tidak selalu sama, ada area yang mungkin cocok untuk pertanian, tetapi ada pula kawasan yang perlu dipulihkan karena memiliki fungsi penting bagi lingkungan.

“Apakah kita langsung garap untuk pertanian, tematiknya seperti apa? Apakah menanam cabai? Nanti kita akan minta masukan dari bawah secara berjenjang,” katanya.

Melalui pendataan tersebut, pemerintah daerah diharapkan bisa mengidentifikasi kebutuhan petani secara lebih terperinci. 

Selain luas dan lokasi lahan, informasi mengenai kesesuaian tanah, ketersediaan air, serta akses menuju pasar juga perlu diperhatikan agar rencana penanaman tidak berhenti pada pembukaan lahan semata.

Apabila lahan masyarakat dinilai layak untuk dikembangkan, Kementerian Pertanian membuka peluang pembahasan dukungan berupa benih dan sarana produksi. 

Pemerintah daerah dapat menyampaikan kebutuhan tersebut kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti sesuai program dan ketentuan yang berlaku.

Dengan dukungan yang tepat, pemanfaatan lahan bekas kebakaran diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik lahan. 

Pada saat yang sama, pengembangan komoditas pangan juga berpeluang memperkuat pasokan hasil pertanian di daerah.

Meski membuka peluang pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemerintah membedakan penanganan lahan milik warga dengan lahan yang dikuasai perusahaan. 

Untuk lahan korporasi, Saleh menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan, terutama jika muncul dugaan pembakaran yang berkaitan dengan pembukaan perkebunan.

Ia menyebut Presiden telah memberikan penekanan agar persoalan tersebut ditelusuri melalui investigasi khusus. 

Karena itu, pemanfaatan lahan pascakarhutla tidak boleh mengesampingkan upaya mengungkap penyebab kebakaran maupun kemungkinan pelanggaran yang terjadi.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dari penanganan karhutla secara menyeluruh. 

Sebab, rencana menjadikan lahan terbakar sebagai kawasan produksi tidak serta-merta menghapus persoalan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat yang ingin kembali mengolah lahannya memperoleh kejelasan mengenai status dan peruntukan tanah.

Rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian. 

Saleh menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah membahas persoalan tersebut bersama Kementerian Kehutanan untuk menentukan penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing kawasan.

Menurut dia, keputusan tidak bisa hanya didasarkan pada potensi keuntungan pertanian.

Fungsi ekologis, kondisi permukaan tanah, dan risiko kerusakan lingkungan harus ikut menjadi pertimbangan.

Jika suatu kawasan lebih membutuhkan pemulihan hutan dan vegetasi, langkah tersebut harus diprioritaskan. 

Sebaliknya, apabila lahan secara hukum dapat digunakan untuk budidaya dan memenuhi persyaratan lingkungan, pengembangan pertanian dapat dipertimbangkan.