Saturday, 29 January 2022


Inovasi LKMA untuk Permodalan Petani

10 Mar 2021, 10:21 WIBEditor : Ahmad Soim

Hamka Pengurus LKMA Karya Baru Bersama di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB berbincang dengan Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy dan Direktur Pembiayaan Pertanian Sri Kuntarsih..

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta - Akses permodalan petani kecil lebih banyak kepada sumber pembiayaan non-formal di pedesaan, misalnya pelepas uang (rentenir), kios sarana produksi, dan sistem yarnen (dibayar kembali saat panen) dengan bunga tinggi, 3-4 persen per bulan.

Hasil penelitian selama tahun 1990-2004 yang ditulis Prof Mat Syukur Pakar Keuangan Mikro menunjukkan bahwa akses petani kecil terhadap permodalan formal sangat rendah, salah satunya disebabkan oleh ketiadaan agunan fisik.

Karena itu, sebagian besar petani kecil memanfaatkan sumber permodalan non-formal, yang persyaratan dan prosedurnya relatif mudah, serta cepat dalam penyalurannya.

Untuk  percepatan pemulihan ekonomi pertanian dan perdesaan pasca pandemi covid-19, kelembagaan keuangan mikro agribisnis dapat berperan lebih besar untuk meningkatkan akses petani pada permodalan sehingga para petani bisa berusaha tani secara optimal.

 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses petani kecil pada sumber permodalan. Pada tahun 2008 Kementerian Pertanian meluncurkan program PUAP, untuk meningkatkan kinerja berbagai program pembiayaan Kementerian Pertanian menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam memfasilitasi akses permodalan petani. Dari program PUAP tersebut, telah terbentuk 7.040 LKMA, yang sebagian besar berbadan hukum koperasi, dan 115 LKMA diantaranya telah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Kebutuhan modal bagi petani secara keseluruhan sangatlah besar. Untuk petani padi saja memerlukan modal tidak kurang dari Rp 110 triliun per tahun. LKMA, selain atas kemampuannya menjadi sumber permodalan petani kecil, LKMA sebagai wahana untuk akses pada sumber pembiayaan dari perbankan melalui program linkage. Agar perbankan memiliki keyakinan dan dapat dibangun trust dalam penyaluran kredit ke petani, maka mobilisasi tabungan dari petani harus ditumbuhkembangkan sebagai agunan tunai.

 Jumlah PPL yang cukup banyak merupakan modal dasar bagi proses pendampingan LKMA ke depan. Mereka dapat juga direkrut atau ditambahi tugas sebagai tenaga pendamping LKMA yang handal.

Tantangan yang paling besar dalam pengembangan LKMA ini adalah merubah mind-set petani kecil bahwa kredit dari LKMA itu bukan bantuan cuma-cuma dari pemerintah yang tidak harus dikembalikan lagi, meskipun ada dukungan pemerintah dalam bentuk seed capital. Kredit tersebut harus dikembalikan pokok dan bunga/marjinnya, agar LKMA dapat terus berkembang dan berkelanjutan serta menjadi sumber utama permodalan petani.

Pinjaman tersebut harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan petani juga dimotivasi untuk menabung dari hasil usahanya dalam rangka untuk mengatasi persoalan gagal bayar kredit. Kesadaran seperti ini perlu terus ditumbuhkembangan.

Yang perlu terus dikembangkan disini adalah bank bank yang mau menjadi link bagi LKMA mendapatkan dana untuk disalurkan kepada para petani. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi yang terlibat program ini, misalnya dengan memberikan subsidi bunga dan lainnya.

Profesionalisme LKMA juga harus ditingkatkan. Di antaranya manajemennya dalam memilih petani sebagai calon nasabahnya, manajemen keuangannya serta manajemen LKMA-nya secara keseluruhan. Perlu dibuat sertifikasi LKMA sesuai dengan tingkatannya sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah dalam mensertifikasi Lembaga Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah.

 

 

BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018