TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Awal Januari Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan (beras) dan tak ada impor lagi. Keberhasilan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi bangsa Indonesia.

Bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi sendiri, Indonesia juga mampu mencatatkan stok beras yang sangat besar pada awal tahun hingga mencapai 3,2 juta ton. Bahkan pada Semester 1 Tahun 2026, Kementerian Pertanian mencatatkan stok beras nasional mencapai 4,3 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Tingginya stok beras dalam negeri menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berdampak pada stabilitas harga pangan, khususnya selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Beras yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi dalam 10–20 tahun terakhir, kini tidak lagi memberikan tekanan terhadap inflasi.

Keberhasilan peningkatan produksi padi (beras) memang tak lepas dari faktor iklim yakni curah hujan yang berkepanjangan selama tahun 2025 dan berbagai program pemerintah untuk mengungkit produksi. Namun di tengah euforia swasembada pangan dan tingginya stok beras, ujian pertama swasembada datang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tahun ini sebagian besar wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih cepat dari waktu normal klimatologinya. Prediksi menunjukkan sekitar 46,5 persen zona musim akan mengalami awal musim kemarau yang lebih cepat dari biasanya. Sedangkan 23,7 persen zona musim lain diperkirakan memasuki musim kemarau sesuai waktu normalnya.

Sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan potensi El Nino “Godzilla” yang bisa membuat musim kemarau 2026 lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut akan mengancam pasokan air serta sektor pertanian di Indonesia. Fenomena ini diprediksi akan menimpa sejumlah wilayah barat dan selatan Indonesia.

Jika melihat kondisi iklim El Nino, maka Indonesia pernah punya pengalaman saat menghadapi El Nino 2023.  Berbagai langkah mengahadapi kemaru panjang saat itu menjadi pelajaran penting dalam merumuskan strategi saat ini.

Saat itu, pemerintah dihadapkan pada ancaman kekeringan yang cukup berat. Bahkan ada rencana mengimpor beras hingga 10 juta ton. Jumlah yang sangat besar, bahkan bisa dibilang tertinggi selama ini. Dengan berbagai strategi seperti menggerakkan pompanisasi dan pipanisasi, serta perbaikan jaringan irigasi, Pemerintah akhirnya hanya mengeluarkan ijin impor sekitar 3 juta ton.

Datangnya El Nino tahun ini akan menjadi ujian berat bagi pemerintah. Apalagi kondisi geopolitik dunia juga tengah tidak baik-baik dengan adanya perang AS-Israel dengan Iran. Artinya, ketika kondisi luar negeri tengah ‘panas’, di dalam negeri iklim juga akan ‘memanas’.

Langkah antisipasi sejak dini menghadapi El Nino menjadi solusi mencegah dampak lebih besar terhadap produksi pangan. Pemerintah, bukan hanya Kementerian Pertanian yang turun tangan, tapi juga kementerian dan lembaga pemerintah lainnya harus bersama-sama siaga mengantisipasi kemarau panjang tersebut. Bagaimana pemerintah memperkuat mitigasi di lapangan.

Jangan lupa petani juga harus diingatkan. Merekalah yang bakal terkena dampak pertama akibat kemarau panjang. Petani tidak bisa menunggu dampak terjadi, tetapi harus mulai bergerak sejak dini dengan memanfaatkan seluruh sarana yang telah tersedia. Antisipasi di lapangan, seperti pengelolaan air, kesiapan lahan, hingga perlindungan usaha tani, perlu dilakukan sebelum dampak El Nino dirasakan.