Jumat, 06 Desember 2019


Saling Sinergi, Kementan Sosialisasikan Kostra Tani kepada BPTP dan Dinas Pertanian

08 Nov 2019, 17:23 WIB

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo terus mengajak daerah untuk bersama-sama menguatkan BPP untuk Kostra Tani | Sumber Foto:HUMAS BPPSDMP

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani) akan mulai berjalan dalam waktu dekat. Agar sinergi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya stakeholder pelaksana di daerah yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Dinas Pertanian Provinsi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), melakukan sosialisasi di Jakarta, Jumat (8/11).

"Dengan kendali (berupa Kostra Tani) di Kecamatan, semua bisa digali dengan baik dan menjadi sumber pengendalian. Mulai dari perencanaan, implementasi, pembelajaran, hingga evaluasi. Termasuk pemasarannya diatur dari kecamatan," tutur Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat membuka Sosialisasi Kostra Tani di Jakarta.

Karena itu, membutuhkan koordinasi dan sinergi dari berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. "Konsistensi, Kolaborasi, berteman dengan semua, tidak ada persaingan. Kebesaran Pertanian tidak hanya ada di Provinsi, Kabupaten, tetapi akumulasinya ada di BPP," tuturnya.

Lebih lanjut Mentan Syahrul menuturkan dalam jangka pendek, Kostra Tani memiliki tujuan untuk penguatan sarana prasarana, kelembagaan, kapasitas SDM dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Sedangkan tujuan jangka panjang, Kostra tani untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Sehingga mampu meningkatkan peran pimpinan daerah mulai dari Kepala Desa, Camat, Bupati hingga Gubernur untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas lapangan, hingga pelaku usaha lainnya dalam pembangunan pertanian," beber Mentan Syahrul.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono mengatakan bahwa BPP menjadi pusat gerakan pembangunan termasuk pengendali rdm di tingkat kecamatan. "Langkah strategisnya bisa dibentuk PJ gerakan sesuai dengan komoditas yang ada di kecamatan tersebut. Kalau ada masalah serangan hama, penyakit bisa cepat diselesaikan," tambahnya.

Kostra Tani juga menjadi tempat pelatihan lingkup kecil di tingkat kecamatan. "Menjadi on the Job training, memecahkan msalah langsung di lapangan. Pelatihan menjadi lebih massif jika dilakukan di BPP. Denfarm lebih bisa dilihat petani. Untuk padi misalnya, buat minimal 500 hektar, penyuluh yang fasilitasi dan jika ini denfarm berjalan dan berhasil, gerakan Kostra Tani ini akan lebih massif," tuturnya.

Karenanya, sinergitas antar lembaga di daerah untuk bersama-sama memajukan pertanian sangat diharapkan. “Kita harus meningkatkan peran Pimpinan Daerah (Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur) untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas lapangan lainnya, petani dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian. Termasuk, meningkatkan peran pemimpin non formal kemasyarakatan (KTNA, Kelembagaan Petani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Asosiasi, Organisasi Profesi, dan lain-lain) dalam pembangunan pertanian,” tutur Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Prof Dedi Nursyamsi.

Penguatan Sarana

Prof Dedi menuturkan dari seluruh kecamatan yang ada di Indonesia memang belum seluruhnya memiliki Balai Penyuluhan Pertanian, karena tergantung potensi pertanian di daerah tersebut. Data dari BPPSDMP, dari 7.136 kecamatan seluruh Indonesia, baru ada sekitar 5.646 kecamatan yang memiliki BPP. “Dari 5.646 kecamatan tersebut, sekitar 4.275 BPP dalam kondisi baik, sisanya sekitar 1.371 BPP dalam kondisi rusak,” tuturnya.

Untuk menjadi posko Gerakan Kostra Tani, Prof Dedi menjelaskan perlu adanya penguatan sarana prasarana, kelembagaan, kapasitas SDM, dan penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kecamatan. “Tahun 2019 ini (hingga 6 bulan mendatang), ditargetkan penumbuhan 534 komando strategis pembangunan pertanian yang terdiri dari 400 Kostratani, 100 Kostrada, dan 34 Kostrawil,” beber Prof Dedi.

Di Provinsi misalnya ada UPT Kementan dalam bentuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang bisa saling sinergis dengan Dinas Pertanian Provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten ada laison officer (LO) dari BPTP yang bisa kerjasama sepenuhnya dengan dinas pertanian kabupaten. "Di Kecamatan, BPP kerjasama juga dengan instansi lain dengan Babinsa, dengan Polsek (Babinkamtibmas) bisa juga dengan Kemendesa melalui Pendamping Desa, dan lainnya untuk kerjasama pertanian," tuturnya

Adapun langkah penguatan BPP yang dijadikan Posko Kostra Tani tersebut antara lain Pengadaan Sarana Prasarana (Jaringan Komputer, Jaringan Internet, Drone dan LCD), Penguatan Kelembagaan (Posluhdes dan Kelembagaan Ekonomi Petani), Peningkatan SDM Pertanian (Petugas Pendukung seperti Admin dan IT serta Penyuluh dan Petugas Fungsional Lainnya), hingga Peningkatan Penyelenggaraan (Penguatan Data dan Informasi, Layanan Agribisnis, dan Penguatan Brigade). “Semuanya dilakukan untuk 100 hari pertama ini dan akan dilakukan simultan dengan bimbingan teknis seputar Kostra Tani,” tutur Prof Dedi.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Leli Nuryati menuturkan menuturkan hingga Desember akan ada 100 BPP dari 13 Provinsi sentra pangan dan sentra pertanian lainnya yang akan menjadi percontohan Kostra Tani.  Leli menuturkan sebagian besar terpusat di Pulau Jawa. Pusluhtan melakukan seleksi BPP di Jawa dengan melihat luasan tanam yang dibina. Menuju kesana, Pusluhtan melakukan verifikasi kondisi BPP yang akan dijadikan pilot Project Konstra Tani, mulai dari fisik, dan sarana prasarana. "Kita lakukan verifikasi lokasi dan keberadaan BPP tersebut kemudian kita drop sarana prasarana komputer dan internet hingga Drone," tuturnya.

BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018