Thursday, 13 August 2020


Pusluhtan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan dari Serapan Dekon

05 Dec 2019, 06:05 WIBEditor : Gesha

Peserta Konsolidasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Periode Semester II Tahun Anggaran 2019 di Bogor, Rabu (4/11). | Sumber Foto:NATTASYA

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor --- Setiap tahunnya, seluruh Provinsi di Indonesia mendapatkan dana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan melalui mekanisme dana Dekonsentrasi (Dana Dekon). Menjelang akhir tahun, dana tersebut dievaluasi realisasinya oleh Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan).

"Serapan itu salah satu indikasi pelaksanaan semua program termasuk kegiatan penyuluhan. Baik dalam bentuk Dekon, Dana Alokasi Khusus (DAK) itu semua diselenggarakan oleh daerah. Kalau serapannya bagus, berarti mereka serius menggarap penyuluhan," tutur Kepala BPPSDMP, Prof Dedi Nursyamsi saat Konsolidasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Periode Semester II  Tahun Anggaran 2019 di Bogor, Rabu (4/11).

Data dari Pusluhtan menyebutkan hingga November 2019, serapan Dekon penyelenggaraan penyuluhan yang digulirkan ke pemerintah daerah 34 Provinsi memiliki rerata prosentase 82,86 persen. Realisasi tertinggi ada di prov Lampung yang mencapai 86,87 persen dan Jawa Barat yang mencapai realisasi 86,36 persen, diikuti  Jawa Tengah sebesar 84,04 persen.

Sedangkan serapan terendah ada pada Provinsi Sulawesi Utara (65,21 persen), DKI Jakarta (76,17 persen) dan Kalimantan Utara (76,92 persen). "Karenanya, saya mendorong serapan ini ditingkatkan hingga akhir 30 Desember. Melalui pelaksanaan program (penyuluhan) yang dipercepat. Daerah harus serius dalam menyelenggarakan program penyuluhan ," tegasnya.

Lebih lanjut Prof Dedi menuturkan untuk daerah yang memiliki serapan dana kegiatan penyuluhan terbaik, di tahun 2020 mendatang Kementan melalui BPPSDMP tidak akan ragu lagi untuk mensupport alokasi dana kegiatan penyuluhan. "Sebagai award bagi daerah, kita akan support habis kegiatan pembangunan pertanian di daerahnya. Kita kombinasikan dengan RAPBD baik Provinsi maupun Kab/Kota sehingga kekuatan kegiatan penyuluhan bisa menjadi lebih besar," tuturnya.

Sedangkan bagi daerah yang terendah, diperlukan suatu dorongan khusus agar kegiatan penyuluhan bisa berjalan dengan benar di daerah tersebut. "Provinsi yang tidak serius tahun depan akan dicabut dekonnya!," tukas Prof Dedi.

Kepala Pusluhtan, Leli Nuryati menyebutkan Kementan telah menggulirkan dana dekon sebesar Rp 478 Milyar yang bersumber dari APBN untuk menjalankan kegiatan penyuluhan di 34 Provinsi yang terdiri dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

Dana dekon tersebut digunakan untuk fasilitasi BOP Penyuluh PNS dan honor THL-TBPP (lebih dari 60%), Pengembangan dan penumbuhan posluhdes melalui peningkatan kapasitas penyuluh swadaya, penguatan balai penyuluhan pertanian dan kegiatan pemberdayaan petani mendukung upsus melalui sekolah lapang (SL), kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita di BPP.

Termasuk kegiatan penumbuhan korporasi petani hingga penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penguatan BPP dengan bantuan pemerintah (banper). 

Karena Dekon menggunakan anggaran negara yang membutuhkan bukti kegiatan secara fisik, audit dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pusluhtan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi  secara periodik dengan pertemuan kunjungan lapang, medsos dan Simluhtan. "Bahkan untuk meningkatkan kinerja, kelompok fungsional penyuluh pusat untuk mengasistensi wilayah binaannya," beber Leli.

Dalam pengelolaan dana dekon ini perlu adanya sinergi antara Penanggung Jawab Kegiatan/PPK (Kabid Penyuluhan/Ka. UPTD / Kasie) hingga PPK di tingkat Kabupaten. Leli juga mengingatkan SPJ dalam bentuk belanja langsung (LS) ditunggu hingga 15 Desember 2019, sedangkan SPJ dalam bentuk swakelola bisa dilaporkan hingga 30 Desember 2019. 

Reporter : Nattasya
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018