Anggota komisi IV DPR RI, Ema Umiyyatul Chusna (tengah) bersama Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Dr. Priadi, MM saat peluncuran BPP Kostratani di Jombang
TABLOIDSINARTANI.COM, Jombang---Kostratani (Komando Strategis Pembangunan Pertanian) menjadi gerakan pembaharuan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mendorong keberhasilan pembangunan pertanian. Sebagai pusat pembangunan pertanian di wilayah kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Setidaknya ada lima peran BPP sebagai Kostratani. Dalam acara launching Kostratani di Kabupaten Jombang, beberapa waktu lalu, Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Siti Munifah menyampaikan, bahwa BPP memiliki peran strategis.
Pertama, sebagai pusat data dan informasi. Kedua, pusat gerakan pembangunan pertanian. Ketiga, pusat pembelajaran. Keempat, pusat konsultasi agribisnis. Kelima, pengembangan jejaring kemitraan.
“Kelima peran BPP dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan TI . Hal itu dimaksudkan agar data yang disampaikan ke Agriculture War Room adalah data tunggal dan terkini,” kata Munifah.
Contohnya, data primer hasil ubinan dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ubinan yang bekerjasama antara koordinator statistika kecamatan bersama penyuluh di BPP Kostratani. Karena itu, ke depan BPP akan difasilitasi sarana dan prasarana TI seperti komputer, modem dan internet untuk mendukung peran tersebut.
Sejalan dengan hal itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Dr. Priadi, MM sangat mendukung program kostratani. Namun menurutnya, reorientasi peran BPP menjadi BPP Kostratani akan memaksimalkan peran dan fungsi BPP untuk mendukung kedaulatan pangan.
Selama ini, ia melihat belum ada biaya operasional BPP. Karena itu, apabila ada dukungan sarana prasarana di BPP akan sangat mendukung peran strategisnya. “Untuk mendukung program kostratani, Kabupaten Jombang memiliki dua fokus kegiatan yang akan dilakukan yaitu pengembalian kesuburan tanah dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan,” tutur Priadi.
Anggota komisi IV DPR RI, Ema Umiyyatul Chusna yang juga hadir dalam pertemuan penyuluh di Jombang mengatakan, program Kostratani memerlukan sinergisitas antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten untuk mewujudkan bersama kedaulatan pangan.
Nantinya di BPP Kostratani, petani dapat berkonsultasi dan mendapat solusi segala masalah yang terkait pertanian. “Itu adalah fungsi BPP sebagi pusat konsultasi agribisnis,” ujarnya.
Sementara itu penyuluh pertanian Kabupaten Jombang siap bekerja mendukung program utama kostratani, khususnya dapat pelaporan data melalui laporan utama. Terlebih telah dilaunching BPP Kostratani di BPP Jogoroto, Minggu (16/8) yang dihadiri 131 orang penyuluh pertanian lapang.