Sunday, 29 November 2020


Angkat Jadi PPPK, 4.855 THL TBPP Wajib Ikuti Assesment

26 Oct 2020, 09:33 WIBEditor : Gesha

Penyuluh masih dibutuhkan petani | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Menjelang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akhir tahun 2020, sebanyak 4.855 orang THL-TBPP (Tenaga Haria Lepas- Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) diwajibkan mengikuti assesment kompetensi. Ujian kompetensi sertifikasi Fasilitator Penyuluh Pertanian akan dilaksanakan 3-16 November 2020 mendatang.

"Perpres pengajuan dan penggajian PPPK sudah diteken oleh Presiden, tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara," tutur Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi.

Saat Ngobrol Asyik Penyuluhan (Ngobras) Spesial "Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian: Sertifikasi Kompetensi Penyuluh THL TBPP menjadi PPPK", Senin (26/10), Dedi mengungkapkan, sesuai persyaratan untuk menjadi ASN, penyuluh pertanian minimal berpendidikan DIII. 

Karenanya, 4.855 orang penyuluh THL-TBPP yang berlatar pendidikan SLTA (SMK Pertanian/Non Pertanian) hingga DII diwajibkan mengikuti assesment. “Metode yang akan digunakan adalah portofolio dan wawancara. Semua proses harus dilakukan dengan baik, jangan berhalangan untuk ikut sertifikasi," tegasnya.

Dedi berpesan kepada penyuluh agar terus mengawal surat formasi dari Bupati dan Walikota serta Gubernur agar sesuai dengan jumlah THL-TBPP yang lulus passing grade. “Jika kerjasama antara penyuluh, pemerintah daerah, Kemendagri, Kementan, penyuluh, KemenPAN dan BAKN  Insya Allah pengangkatan PPPK dilakukan akhir tahun 2020," harapnya.

Mengenai proses assesment,  Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Bustanul Arifin Caya menegaskan, proses yang dilakukan Kementerian Pertanian ini bukanlah upaya untuk mempersulit THL-TBPP memperoleh PPPK. "Justru proses tersebut merupakan upaya untuk membantu penyuluh mendapatkan sertifikasi kompetensi penyuluhan pertanian," jelasnya.

Bustanul menuturkan, assesment akan dilakukan di 9 Tempat Uji Kompetensi (TUK) Balai Pelatihan dan 7 Polbangtan se-Indonesia. Khusus untuk yang remote area, pihaknya akan menunjuk TUK sewaktu, agar penyuluh bisa mengikuti assesment.

Mengenai proses assesment, Bustanul menerangkan bahwa proses dimulai dari Kementerian Pertanian melalui TUK akan melayangkan surat pemanggilan peserta asesi ke Dinas/Instansi/Unit Kerja. Penyuluh yang dipanggil langsung mengisi APL 01 (Data permohonan sertifikasi kompetensi) dan APL 02 (Assesment Mandiri) melalui aplikasi SISTER yang bisa diakses di http://lsp.pertanian.go.id//

"Karena metode assesmentnya portofolio, penyuluh diharapkan menyediakan dokumen pendukung, dari bentuk fisik maupun soft file yang harus dikirimkan melalui email/WA," tambahnya.

Bustanul juga meyakini, proses assesment ini tidak akan sulit dilakukan oleh penyuluh THL-TBPP karena sesuai dengan sistem sertifikasi yang selama ini sering dilakukan penyuluh.

"Hanya saja, penyuluh harus mulai memahami proses pengisian APL 01 dan 02 yang dilakukan melalui aplikasi SISTER. Kami sudah siapkan video tutorial yang bisa diakses untuk memudahkan penyuluh THL-TBPP mengikuti pengisian," harapnya. ***

Reporter : Nattasya/TABLOID SINAR TANI
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018