Friday, 22 January 2021


Pemberkasan PPPK sampai Desember, Penyuluh Dapat NIP di Januari 2021

25 Nov 2020, 14:51 WIBEditor : Gesha

Pendaftaran PPPK Penyuluh Pertanian diperpanjang hingga 20 Februari 2019 | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mulai melakukan pemberkasan NIP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) pada Desember 2020. Sehingga penyuluh dipastikan mendapatkan NIP dan SK pada Januari 2021.

"Kami targetkan Desember 2020 pemberkasan sudah dimulai. Semoga seluruh instansi yang memiliki calon PPPK segera mengajukan surat keputusan (SK) untuk penetapan NIP ke BKN," kata Deputi Mutasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Widianto dalam rapat dengat pendapat (RDP) Komisi X DPR RI, Selasa (24/11).

BKN sudah menerima SK penetapan formasi PPPK dari 358 Pemda. Menurut Aris alur pengangkatan PPPK Tahap I akan diawali dengan pengusulan formasi dari Instansi (dalam hal ini Pemerintah Daerah) kepada Kementerian PANRB. Karenanya, Aris mewanti-wanti agar Pemda mempercepat usulan penetapan NIP. Tanpa SK pemda, BKN tidak akan bisa menetapkan NIP. "Karena masih pandemi semuanya kami lakukan virtual. Pemberkasan NIP PPPK juga lewat online, penetapan NIP dan tanda tangan digital," ucap Aris.

Setelah penetapan formasi selesai dilakukan, lanjutnya, BKN akan langsung melakukan proses verifikasi pemberkasan berdasarkan usulan Instansi untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK. “Setelah penetapan formasi oleh KemenPANRB selesai, lalu membuat Surat Keputusan (SK) Pengangkatan calon PPPK kemudian diusulkan ke BKN untuk ditindaklanjuti sebagai penyusunan NIP PPPK," katanya. Pasca terbitnya NIP PPPK Instansi melakukan pengangkatan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Kemudian PPPK dapat mulai bertugas setelah SPMT dikeluarkan.

Dari 51.293 formasi PPPK, yang terisi baru sekitar 20 ribu. Jumlah 20 ribu itu yang saat ini diproses penetapan NIP PPPK-nya. Sisanya belum terisi karena belum diusulkan formasinya oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi tempat honorer K2 dan THL TBPP bekerja.”Proses pemberkasan NIP PPPK sudah berjalan. Yang sementara kami proses 20 ribuan itu karena baru sejumlah itu yang diusulkan," tuturnya.

Mengenai sisa formasi yang belum terisi, BKN terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). "BKN, lanjutnya, hanya akan memproses NIP PPPK bila ada usulan dan surat keputusan (SK) dari PPPK.

Reporter : Nattasya
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018