Friday, 26 February 2021


Menakar Kesiapan Penyuluh di Tengah Ancaman Covid-19 dan Era 4.0  

22 Feb 2021, 11:07 WIBEditor : Yulianto

Karakteristik penyuluh pertanian | Sumber Foto:Warsana

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta—Pandemi Covid-19 belum juga reda. Namun di sisi lain, pembangunan pertanian harus terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu menjadi tantangan dan ujian bagi penyuluh pertanian untuk tetap menggerakkan petani dalam berusaha tani.

Pertanyaannya sejauh mana kesiapan penyuluh mengawal produksi pangan di era pandemi Covid-19? Apalagi era pandemi Covid-19 ini  dikaitkan dengan era industri 4.0, sehingga tentu saja sangat diperlukan kesiapan sumberdaya manusia yang dapat mengelola dan menghadapi disrupsi teknologi.

Kesiapan Penyuluh ini sangat penting dalam membimbing petani agar bisa menghasikan produksi dengan baik. Bagaimana menerapkan Good Agriculture Practices (GAP), menggunakan pupuk berimban, serta mekanisasi pertanian dan pengendalian hama dan penyakit secara ramah lingkungan.

Kementerian Pertanian sendiri telah mengeluarkan surat edaran sekjen. Kementerian Pertanian No1056/SE/RC 10/03/2020 tentang strategi dalam pencegahan dan perlindungan Covid-19. Pertama, penyediaan bahan pangan pokok utamanya beras dan jagug bagi 267 juta masyarakat Indonesia. Kedua, percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi.

Ketiga, sosialisasi kepada petani dan petugas lapangan (PPL dan POPT) untuk pencegahan berkembangnya virus corona sebagaimana standar WHO dan pemerintah.  Keempat, pembuatan dan pengembangan pasar tani disetiap provinsi, optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik, dan e-marketing. Kelima, program kegiatan padat karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunai.

Bagaimana Penyuluh menghadapi era tersebut ? Berbagai pihak telah mengakui bahwa inovasi bersama  sumberdaya manusia dan infrastrkutur menjadi pengungkit yang besar dari efisiensi dan daya saing sektor pertanian. Inovasi tersebut dapat diimplementasikan di lapang, sehingga diperlukan SDM yang handal, profesional dan berdaya saing terhadap teknologi.

Sesuai payung hukum UU No. 16 Tahun 2006, Bab VI tentang Tenaga Penyuluh, disebutkan bahwa dalam Pasal 20,  Penyuluh terdiri Penyuluh pegawai negeri sipil  yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh swasta yaitu penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Penyuluh swadaya yaitu  pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.  

Jabatan penyuluh adalah suatu profesi yang mulia (officium nobile). Karena itu dapat diterjemahkan bahwa Penyuluh itu suatu  Profesi. Artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise),  tidak bisa dilakukan sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu.

Penyuluh itu harus profesional. Maknanya,  orang yang menyandang suatu profesi, dalam melakukan tugasnya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, tidak asal tahu saja. Penyuluh harus  profesionalisme . Artinya profesi yang dilakukan terus menerus dengan mengembangkan strategi-strategi dalam melakukan pekerjaan, sesuai dengan profesinya.

Berkaitan dengan jabatan penyuluh yang mempunyai profesi yang mulia. Penyuluh itu mempunyai sifat katakteristik antara lain mampu bertindak sebaga Fasilitator, Dinamisator, Organisator, Katalisator dan Moderator. Dengan karakteristik tersebut, seorang penyuluh diharapkan piawai dalam mengawal produksi pangan menuju ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk 267 juta jiwa.

Reporter : Warsana dan Mulyono
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018