Monday, 06 December 2021


Banyak Kelemahan, Doktor UNS Usulkan Revitalisasi Kelembagaan Penyuluhan  

24 Jun 2021, 16:10 WIBEditor : Yulianto

Doktor UNS, Agung Wibowo mengusulkan revitalisasi penyuluhan pertanian | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Berlakunya UU otonomi daerah membuat kegiatan penyuluhan oleh dinas/instansi terkait menjadi sangat beragam. Padahal di sisi lain, penyuluhan pertanian kian banyak menghadapi tantangan, terutama pertumbuhan populasi penduduk di tengah-tengah semakin sempitnya lahan pertanian.

“Dalam perspektif pemerintah, apapun prioritas yang akan ditempuh, kegiatan penyuluhan pertanian akan tetap menjadi kebijakan kunci untuk mempromosikan kegiatan pertanian berkelanjutan baik dalam kontek ekologi maupun sosial-ekonomi,” kata Dosen Penyuluh Pertanian UNS, Agung Wibowo saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komite II DPP RI di Jakarta, Selasa (22/6)

Agung mengusulkan perlu adanya integrasi penyuluhan. Selama ini kegiatan penyuluhan dilakukan beragam oleh dinas/instansi, sehingga memiliki kelemahan. Pertama, dari aspek pemanfatan sumber daya.  Akibat kegiatan penyuluhan dilaksanakan beragam sering terjadi penyuluhan tentang aspek yang sama, tetapi dilaksanakan banyak pihak, padahal semestinya dapat dilakukan seorang penyuluh yang sama.

Kedua, kelemahan dilihat dari aspek ketidakpaduan dan kompetisi antar sektor. Kegiatan penyuluhan oleh masing-masing dinas/instansi terkait seringkali menjadi tidak padu, bahkan cenderung berebut lahan dan popularitas untuk tercapainya target-target sektoral  atau sub-sektoral.

Ketiga, kelemahan dilihat dari aspek keterbatasan wawasan dan pola pikir aparat penyuluh. Keterbatasan wawasan dan pola berpikir sektoral, bahkan subsektor yang dimiliki aparat penyuluh lapangan, sebagai akibat hanya tercapainya target-target sektor/sub-sektornya.

Keempat, kelemahan dilihat dari aspek kepentingan masyarakat sasaran. Kegiatan penyuluhan pembangunan yang diprogram dan dilaksanakan beragam instansi sektoral (melalui penyuluhnya masing-masing) akan menyita waktu dan perhatian tokoh-tokoh masyarakat hanya untuk menerima kehadiran, mendengarkan penyuluhan dan kegiatan lain yang dirancang masing-masing penyuluhnya.

“Akibatnya waktu yang tersedia untuk mengelola kegiatannya sendiri dan waktu serta perhatiannya untuk mengorganisir  dan menggerakkan partisipasi anggotanya menjadi relatif sangat terbatas,” katanya.

Integrasi penyuluhan

Karena itu Agung menilai, perlunya revitalisasi penyuluhan melalui integrasi penyuluhan pembangunan. Salah satunya dengan pembentukan kantor/unit penyuluhan pembangunan. “Ini dirasakan sangat mutlak, sebab dapat menjamin orientasi lintas sektoral,” katanya.

Kantor tersebut menurutnya, bukan sekadar wadah atau forum koordinasi penyuluhan, tetapi suatu unit kegiatan yang bertanggungjawab penuh kepada Bupati/Walikota. Bahkan memiliki kekuasaan penuh dalam menyelenggarakan administrasi penyuluhan pembangunan. 

Adanya forum koordinasi penyuluhan tersebut juga akan berdampak pada pelaksanaan penyuluhan pembangunan di lapangan. Mereka nantinya benar-benar berorientasi lintas-sektoral yang terpadu, selaras, seimbang, dan serasi sesuai dengan prioritas kebutuhan untuk tercapainya tujuan pembangunan lokal, regional dan nasional.

Untuk itu, menurut Agung, perlu dukungan regulasi, terutama mengenai keberadaan BPP di setiap kecamatan, penataan kembali tenaga penyuluh yang beralih ke struktural untuk dikembalikan ke fungsional lagi. Selain itu, kebijakan rekruitmen tenaga penyuluh untuk memenuhi kebutuhan satu desa satu penyuluh. “Yang juga penting adalah penganggaran dalam revitalisasi kelembagan penyuluhan di daerah,” katanya.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018