TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Penyuluh pertanian swadaya menjadi salah satu garda terdepan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, selain penyuluh PNS dan Swasta. Pahlawan pertanian pendamping non PNS ini mendedikasikan diri berada di lapangan dan menempel petani sebagai aktor pemecah kebuntuan masalah dan mencarikan solusinya.

Data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian tercatat ada sebanyak 30.000 penyuluh swadaya yang sudah mendapat SK di masing-masing wilayah se Indonesia. Namun sebenarnya, keberadaan mereka secara angka jauh lebih besar, bahkan dikisaran ratusan ribu orang.

Pada acara Ngobrol Asik (Ngobras) Penyuluhan Pertanian di Jakarta, Rabu (26/1), Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman menyampaikan, agar bisa maksimal penyuluh swadaya perlu perhatian lebih dari pemerintah. Khususnya dalam bentuk program penguatan dan pelatihan di daerah, termasuk aplikasi teknologi informasi komputer dalam memasuki pertanian 4.0.

Menurutnya, kini sudah banyak tokoh dari kelompok petani dan penyuluh swadaya di daerah bergabung masuk menjadi anggota Asosiasi Penyuluh Swadaya Indonesia (APDESI) sebagai wadah eksistensi secara resmi. KTNA mencatat jumlah anggota yang sudah mendaftar mendekati angka 1 juta orang dan akan terus bertambah.

“Walaupun tanpa adanya SK dan akomodasi dari pemerintah, sebenarnya teman-teman penyuluh swadaya sudah berjalan dan kontinyu mendampingi petani,” ujar Zulharman. Namun ia tetap berharap sebaiknya pemerintah menginisiasi pelatihan-pelatihan dengan materi dari tokoh-tokoh pertanian lokal untuk dapat disampaikan kepada petani.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah kegiatan untuk memperbaiki Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) teknologi pertanian dari pusat hingga ke daerah. Selama ini ia melihat, komunikasi dari pusat  hanya sampai dinas tingkat provinsi, padahal penerapannya hingga kabupaten/kota.

Zulharman menyarankan agar pemerintah menyederhanakan komunikasi dan informasi untuk petani di daerah dengan menggunakan bahasa lokal. Bahasa di tingkat nasional harus diterjemahkan agar lebih mudah ditangkap petani dengan menggunakan bahasa daerah yang lebih familiar, sehingga tujuan edukasi atau pembelajaran bisa tercapai.

“Saat ini banyak bahasa teknis dan sistematik yang tidak dimengerti, sehingga petani hanya mengangguk-angguk saja, tanpa memahami konteks dan penjabarannya. Penggunaan bahasa-bahasa lokal bisa menjadi alternatif dalam membuka sumbatan komunikasi tersebut,” tuturnya