
Gedung DPR RI
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Sosialisasi Perpres No. 35 tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian yang baru saja disahkan terus dilakukan Kementerian Pertanian. Berbagai dukungan dan masukan terhadap implementasi Perpres tersebut terus berdatangan termasuk dari anggota Dewan.
Salah satunya dari anggota Komisi IV DPR RI, Ir.Hanan A. Rozak, M.S yang menggap lahirnya Perpres No.35 tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian sangat penting. Apalagi adanya indikasi pelemahan penyuluh pertanian dengan lahirnya Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pelemahan Ini dirasakan ketika lahirnya UU No 23 tahun2014, yang sebelumnya ada UU No 6 tahun 2006 yang terkait dengan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Ini sepertinya ada disharmoniasi antar UU No 6 dan UU No 23,” ujarnya
Hanan menambahkan, saat itu ditingkat Provinsi ada Bakorluh, tingkat Kabupaten ada Bapeluh, di tingkat Kecamatan ada BPP dan di tingkat bawah ada Posluhdes. Namun dengan adanya UU No 23, Bakorluh dan Bapeluh bukan termasuk lembaga yang diprioritaskan bahkan dihapuskan dan fungsi penyuluh perikanan dan kehutan di tarik ke pusat.
Dengan terbitnya Perpres No.35 Tahun 2022 berarti ada hal yang sangat penting untuk membenahi penyuluhan agar berjalan normal. Hanan melihat kedepa peranan BPP ditingkat Kecamatan dan Posluhdes ditingkat Desa harus diperkuat.
“Jadi di BPP bisa didapatkan semua informasi terkait kebutuhan-kebutuhan maupun persoalan pertanian di wilayah BPP bisa dicari jalan keluar, sehinga petani bisa datang ke BPP untuk mencari informasi terkait pertanian. Jadi kedepanya penyuluh cukup ada di BPP,” tambahnya.
Berbicara hubungan kerja, Hanan mengatakan Peraturan Menteri (Permen) terkait beberapa pasal perlu disegerakan. Ia mencatat ada beberapa pasal di Perpres No. 35 tahun 2022 yang perlu segera diterbitkan Permentan, seperti pada pasal 9, pasal 14, pasal 20 dan pada pasal 26.
Lebih lanjut Hanan menjelaskan setelah Permentan terbit, diperlukan sosialisasi secara masif hingga ketingkat bawah. Sebab, Gubernur harus memahami persoalan penyuluhan ini, dan bagaiaman komitmen Gubernur terkait Satminkal.
“Disini dimungkinkan kalau adanya UPTD penyuluhan pertanian atau kalau tidak di Satminkal di salah satu bidang yang menangani penyuluhan. Begitu pula para Bupati harus kita jelaskan, lalu kita perkuat BPP dan Posluhdes,” ungkap anggota DPR itu
Terkait anggaran, Hanan meminta kepada BPPSDMP untuk menyusun program-program untuk mendukung Perpres No. 35 Tahun 2022 ini. “Minggu-minggu ini kita sedang membahas untuk persiapan anggaran 2023. Tugas DPR adalah membahasnya lalu menyetujuinya. BPPSDMP harus bisa meyakinkan Biro Perencanaan dan Mentan bahwa program-program itu penting,” ujarnya.
Download E Paper Sinar Tani Edisi Khusus PERPRES No. 35 Tahun 2022 : Klik Disini!!!