Kamis, 09 Februari 2023


Tantangan Penyuluh di Tahun Kelinci Air

10 Jan 2023, 06:33 WIBEditor : Yulianto

Tantangan peningkatan produksi pangan juga menjadi tantangan bagi Penyuluh pertanian di Tahun 2023 | Sumber Foto:Dok. SInta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Makin besarnya tantangan peningkatan produksi pangan, besar juga tantangan bagi penyuluh pertanian. Sebagai garda terdepan pembangunan pertanian, penyuluh mempunyai tanggung jawab besar untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan produksi pangan. Sayangnya, tidak sedikit Pemerintah Daerah mengabaikan peran penyuluh pertanian. Ini menjadi tantangan beras penyuluh di Tahun Kelinci Air.

Sebenarnya lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan (SP3K) membangkitkan semangat penyuluh di daerah. Namun semangat itu pun pelan-pelan redup dengan hadirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

“Di era otonomi daerah ini, penyuluhan pertanian tidak satu komando, baik dalam perencanaan, sehingga implementasinya di tiap-tiap kabupaten/kota, bahkan provinsi tidak sama,” ujar Imam Sudjono, pensiunan penyuluh di Bondowoso, Jawa Timur yang kini menggerakan petani milenial dan anak penyuluh dalam komunitas PATRA (Pelatihan Anak Petani Remaja).

Baginya posisi penyuluh pertanian akan lebih baik ditarik ke pusat atau Kementerian Pertanian, sehingga berada dalam satu komando, seperti halnya saat era Bimas (Bimbingan Massal). Saat itu, menurut Imam, peran penyuluh sangat jelas yakni  fokus untuk menyuluh ke petani.

Sedangkan peran lain seperti penyedia prasarana dan sarana pertanian yang bertugas adalah mantri tani. Bank BRI unit Desa bertugas menjadi penyedia dana. Sementara KUD akan menyerap produk yang petani hasilkan. Dinas terkait sebagai pengambil kebijakan. “Semua kegiatan terkoordinir di Bimas Pusat. Nah, jika peran Bimas ini disempurnakan sesuai situasi kondisi sekarang, tentunya peran penyuluh pertanian akan lebih mantap,” ujarnya.

Ibarat nasi sudah menjadi bubur, keberadaan UU No. 23 Tahun 2014 memang menjadi pembatas bagi penyuluh pertanian. Seperti diketahui keberadaan UU Otonomi Daerah, penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk membangkitkan kembali semangat penyuluh, Presiden Joko Widodo 4 Maret 2022 lalu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.

Respon Pemda

Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Jawa Tengah, Warsana mengatakan, terbitnya Peraturan Presiden tersebut harus segera direspon Pemerintah Provinsi dengan membentuk Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal)Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian tersebut sebagai wadah pengelolaan  pembinaan  dan pengembangan kompetensi penyuluh yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota pada Dinas Pertanian.

Ia juga berharap, pemerintah daerah juga perlu menghidupkan kembali dengan membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan. Komisi tersebut bertugas memberikan masukan kepada Pimpinan Daerah terkait kebijakan penyuluhan pertanian dalam upaya  mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah. Jika semua berjalan baik, tentu peran Penyuluh Pertanian semakin menguat kaitannya dengan garda terdepan dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Terkait Perpres No. 35 Tahun 2022, Koordinator Penyuluh Pertanian Pusat, Siti Nurjanah  menegaskan, sebenarnya lahirnya Perpres tersebut diharapkan daerah dapat membangun Satminkal untuk penyuluh pertanian. Namun kenyataannya hingga kini masih perlu advokasi agar mereka mau membentuk satminkal di wilayahnya.

“Perpres penguatan penyuluh itu perlu diadvokasi lebih lanjut ke temen-temen daerah. Kami mengharapkan penyuluh daerah ikut melakukan advokasi ke pemerintah daerah,” katanya saat pertemuan Penyuluh Pusat dengan Pimpinan Tabloid Sinar Tani di Jakarta, Rabu (4/1).

Dengan adanya Satminkal, Nurjanah berharap, pemerintah daerah akan menganggarkan kegiatan penyuluhan pertanian dalam APBD, termasuk BOP (bantuan operasional penyuluh). Pasalnya, secara struktural penyuluh di daerah dengan berlakunya UU Otonomi Daerah kini adalah ASN daerah, sehingga baik secara administrasi dan penganggaran berada di daerah.

Namun diakui, beberapa provinsi sudah menyediakan anggaran khusus untuk penyuluh seperti Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Misalnya, untuk Kabupaten Bandung ada bantuan penyuluh pertanian dengan nilia antara Rp 3-4 juta/bulan. “Begitu juga di Kalimantan Timur, perhatian pemerintah daerahnya juga cukup bagus dengan membangun 18 BPP, yang sudah ada diperbaiki dan yang belum ada dibangun,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Prof. Bustanul Arifin mengatakan, salah satu amanah Perpres No. 35 Tahun 2022 adalah daerah wajib membentuk satminkal berbentuk UPTD. Pasal 3 disebutkan penyelenggaraan penyuluhan di tingkat daerah (provinsi hingga kabupaten) dilakukan satuan administrasi pangkal (satminkal) setara eselon III. Bentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus membidangi penyuluhan pertanian di Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten.

“Jika tidak ada, maka wajib hukumnya pemda menetapkan satminkal dan dikepalai Kabid dengan komando langsung Kadistan Provinsi dan Kabupaten. Jika sudah ada satminkal penyuluhan peternakan, penyuluhan perkebunan, penyuluhan pertanian, maka semua dilebur menjadi satu yakni Penyuluhan Pertanian,” tuturnya.

Dalam Perpres No. 35 Tahun 2022 ini juga menjelaskan penguatan kelembagaan penyuluh di tingkat Kecamatan dilakukan dengan menghadirkan Balai Penyuluhan Pertanian (Pasal 10-13). Untuk itu, pembentukan dan penetapan BPP dilakukan pada setiap kecamatan oleh Bupati/Walikota melalui Perbup atau Perwali.

Nantinya BPP dipimpin penyuluh yang ditunjuk sebagai koordinator yang bertanggung jawab pada Kabid pada Satminkal Penyuluhan di Kabupaten/Kota. BPP juga berkoordinasi dengan camat untuk implementasi kegiatan pertanian. “Untuk operasionalnya, BPP bisa menggunakan anggaran APBD (Kab/Kota), Kementan (APBN), kerjasama dengan pihak lain asal biayanya sah dan tidak mengikat,” kata Bustanul

Reporter : julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018