TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor -- Gapokan berpotensi jadi fondasi Koperasi Merah Putih, tapi kesiapan dan SDM jadi sorotan utama. Guru Besar IPB, Prof. Faroby, beberkan tantangan riilnya. 

Guru Besar IPB University dalam bidang Kebijakan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Berkelanjutan, Prof. Dr. A. Faroby Falatehan, menyampaikan pandangannya soal transformasi kelembagaan petani dalam mendukung program pemerintah seperti subsidi pupuk dan Makan Siang Bergizi (MBG).

Dalam konferensi pers yang digelar Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, IPB University, ia menilai bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapokan) bisa menjadi cikal bakal terbentuknya Koperasi Merah Putih, asalkan mendapat pendampingan dan persiapan matang. 

"Masyarakat kita ketika merasa ada kepastian usaha dan mendapat bantuan, biasanya antusias. Maka sangat mungkin banyak Gapokan akan bertransformasi menjadi koperasi," ujar Prof. Faroby.

Menurutnya, peran Gapokan saat ini tidak hanya sebatas menyalurkan pupuk bersubsidi.

Ke depan, mereka juga diarahkan untuk mendukung program strategis seperti MBG alias Makan Siang Gratis yang digaungkan pemerintah.

Di wilayah Kabupaten Bogor sendiri, menurut Prof. Faroby, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Irawan, telah meminta IPB untuk mendampingi pendirian lima Koperasi Merah Putih.

Proses ini, kata dia, tengah dalam tahap identifikasi Gapokan mana saja yang layak naik kelas menjadi koperasi.

"Kami diminta untuk merekomendasikan Gapokan yang siap dilegalkan menjadi koperasi. Nah di sinilah kita melihat kesiapan dari sisi usaha, sumber daya manusia, dan legalitasnya," paparnya.

Ia mencontohkan daerah Sleman, DIY, di mana salah satu Gapokan telah disahkan menjadi koperasi dan menunjukkan performa baik, terutama dalam menyalurkan beras.

Model seperti ini, menurutnya, bisa direplikasi dengan pendekatan yang tepat.

Transformasi Butuh Pendampingan

Namun Prof. Faroby mengingatkan bahwa perubahan status kelembagaan ini tidak bisa dilakukan secara serampangan.

Gapokan harus terlebih dahulu memiliki fondasi organisasi dan SDM yang kuat agar tak hanya jadi koperasi di atas kertas.

"Kalau dipaksakan, bisa-bisa koperasinya jalan di awal tapi macet di tengah. Karena dananya ada, tapi SDM-nya nggak siap. Nah, itu bahaya," tegasnya.

Ia menyarankan agar proses transformasi dilakukan bertahap dengan skema pendampingan intensif.

Di sinilah pentingnya hadirnya lembaga teknis maupun akademisi untuk memastikan keberlanjutan program.

Koperasi Sekunder

Lebih jauh, Prof. Faroby mengusulkan pembentukan koperasi sekunder sebagai strategi memperkuat jaringan Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, koperasi sekunder dapat menjembatani sinergi antar koperasi primer dan memperluas cakupan program ekonomi rakyat.

"Koperasi sekunder ini nanti yang bisa memperkuat kegiatan-kegiatan koperasi primer. Jadi jaringannya saling menopang," katanya.

Dengan pendekatan ini, menurutnya, koperasi tak sekadar menjadi alat distribusi program pemerintah, melainkan juga kendaraan ekonomi rakyat berbasis komunitas.

Meski berbagai pihak masih menyuarakan kritik terhadap program MBG dan kebijakan lainnya, Prof. Faroby menilai bahwa secara umum masyarakat menyambut baik arah kebijakan ini. Terlebih jika ditopang oleh kelembagaan petani yang kuat dan adaptif.

"Ya, pasti akan ada yang mengkritisi. Tapi kalau masyarakat melihat manfaat nyata dan merasa dilibatkan, maka mereka akan ikut bergerak," pungkasnya.