TABLOIDSINARTANI.COM,  ungaran --- Pemerintah semakin serius dalam mengejar swasembada pangan. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian.

Diundangkan 24 Februari 2025, Inpres ini menjadi payung hukum yang memperkuat peran strategis penyuluh pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, digelar Rapat Koordinasi Gerakan Penyuluh Pertanian se-Jawa Tengah untuk mendongkrak program Luas Tambah Tanam (LTT).

Rapat ini berlangsung di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah, Tarubudaya, Ungaran, beberapa waktu lalu.

Dipimpin langsung Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dr. drh. Purwanta, M.Kes, rapat ini menjadi ajang penting untuk menyatukan langkah semua pihak.

Hadir pula Dr. Dani Harun, SP, MP, Kepala Bidang Penyuluhan, Bina Usaha, dan Pemasaran Distanbun Jateng yang turut memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Rakor digelar secara hybrid, daring dan luring, dan diikuti oleh seluruh Kepala Bidang Penyuluhan, Koordinator Penyuluh, Admin e-Pusluh, serta Koordinator BPP dari 551 BPP di seluruh Jawa Tengah.

“Penyuluh pertanian memegang peran vital. Mereka mendapat kepercayaan untuk mengawal tercapainya target LTT, peningkatan indeks tanam, dan yang utama, peningkatan produksi serta produktivitas pertanian nasional,” tegas Purwanta.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan pusat agar penyuluh benar-benar menjadi motor penggerak swasembada pangan.

Target LTT tahun 2025 untuk seluruh Indonesia mencapai 20 juta hektare, dengan Jawa Tengah menyumbang sekitar 2,3 juta hektare.

“Ini adalah tantangan besar yang harus kita kejar bersama,” ujar Dani Harun.

Tak hanya soal tanam, target produksi beras untuk Jawa Tengah juga cukup ambisius, yakni 11,8 juta ton.

Untuk mendukung hal ini, Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian PUPR dalam memperbaiki infrastruktur irigasi, yang mencakup area seluas hampir 100 ribu hektare di Jawa Tengah.

Kabar baik lainnya, pemerintah daerah juga memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro dan mikro tanpa agunan bagi petani.

Realisasi KUR pertanian di Jateng tahun 2024 bahkan melampaui target, mencapai Rp11,85 triliun dan menjangkau 279.870 debitur.

Sementara itu, subsidi pupuk juga disiapkan dalam jumlah besar. Sebanyak 1,38 juta ton pupuk senilai Rp6,74 triliun disediakan, dengan regulasi yang semakin sederhana.

“Cukup pakai KTP, tak perlu Kartu Tani,” pungkas Purwanta.