TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Kementerian Pertanian RI memimpin gebrakan baru! Lewat workshop internasional, Kementan menggandeng negara ASEAN untuk memperkuat kelembagaan petani dan mendorong transformasi agribisnis berkelanjutan.

Upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing petani di tingkat regional kembali digaungkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia.

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan sukses menggelar Workshop on Development and Growth the Farmers Economic Institutions pada 29–30 Juli 2025 secara daring.

Workshop ini menjadi ruang dialog strategis antarnegara ASEAN untuk mendorong transformasi agribisnis yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.

Tak kurang dari tujuh negara terlibat aktif, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Timor Leste sebagai observer.

Selama dua hari, para delegasi membagikan praktik terbaik penguatan kelembagaan ekonomi petani (KEP), berikut tantangan yang mereka hadapi, mulai dari isu legalitas kelembagaan, pembiayaan, pengelolaan organisasi tani, hingga strategi pemasaran hasil panen.

Menurut Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, penguatan kelembagaan petani adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam sambutannya, Santi menyebutkan bahwa kelembagaan petani yang kuat dapat memperkuat posisi tawar petani di pasar, sekaligus membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan, teknologi, dan pelatihan.

“Kita butuh dukungan kebijakan dan pendampingan yang konsisten, bukan hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari mitra internasional. Kolaborasi lintas negara ini penting untuk membentuk kelembagaan petani yang siap menghadapi tantangan global,” ujar Santi.

Selain sesi presentasi dan diskusi panel, peserta workshop juga mengikuti diskusi kelompok yang membahas inisiatif konkret untuk kerja sama regional.

Salah satu gagasan yang mencuat adalah harmonisasi standar kelembagaan petani di ASEAN serta pengembangan pelatihan bersama antarnegara.

Para peserta sepakat bahwa penyuluh pertanian memegang peranan sentral dalam mendorong petani untuk tumbuh menjadi organisasi yang produktif, legal, dan profesional.

“Penyuluh pertanian bukan hanya pengantar informasi, mereka adalah mentor yang menyemai perubahan langsung di lapangan,” kata salah satu delegasi dari Malaysia.

Workshop ini ditutup dengan pemaparan rencana aksi (action plan) dari masing-masing negara.

Berbagai langkah strategis disusun, seperti penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan kelembagaan petani, hingga pengembangan pusat pelatihan regional untuk penyuluh dan petani muda.

Meski diselenggarakan secara daring, semangat kolaborasi dan rasa kebersamaan terasa kuat dalam setiap sesi.

Workshop ini memperkuat tekad bahwa masa depan pertanian ASEAN bertumpu pada komunitas yang solid, terorganisir, dan siap berubah.

Mengakhiri kegiatan, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan pandangannya soal pentingnya kelembagaan petani dalam menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan mandiri.

“Kelembagaan ekonomi petani harus jadi garda depan dalam mendorong efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Ini juga bagian dari upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan regional,” ujar Mentan Amran.

Ia menambahkan bahwa pertanian saat ini tengah berhadapan dengan krisis pangan, perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok, sehingga penguatan kelembagaan petani menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.

Dengan semangat kerja sama antarbangsa, Kementan berharap forum seperti ini dapat terus dilanjutkan sebagai bentuk komitmen kolektif ASEAN dalam membangun pertanian masa depan yang kuat, tangguh, dan berbasis komunitas.