TABLOIDSINARTANI.COM, Majalengka – Kapusluh Eko Nugroho minta penyuluh Majalengka tak lagi berlama-lama. Usulan bantuan petani harus gercep, informasi pertanian pun wajib gaspol disebarkan.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Kapusluh) Eko Nugroho Dharmo Putro meminta penyuluh pertanian di Kabupaten Majalengka bergerak cepat mengusulkan bantuan pemerintah bagi petani. 

Di saat yang sama, penyuluh didorong lebih aktif menyebarkan informasi pembangunan pertanian melalui media sosial.

Pesan tersebut disampaikan Eko dalam Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian Kabupaten Majalengka yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Jumat (28/8/2026).

Rakor tersebut diikuti sekitar 280 penyuluh pertanian se-Kabupaten Majalengka. 

Hadir pula Kepala BRMP Jawa Barat Detia Tri Yunandar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka H. Gatot Sulaeman, serta Katimker Provinsi Jawa Barat Yanto Purnama.

Eko menekankan pentingnya penyuluh memahami kebutuhan petani di wilayah masing-masing. 

Salah satunya dengan mempercepat pengusulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk berbagai bantuan pemerintah.

“Jangan sampai bantuan sudah disiapkan, tetapi usulannya belum masuk. Penyuluh harus mengetahui kebutuhan petani di lapangan dan segera mengusulkannya,” tegas Eko.

Menurutnya, pengusulan CPCL dapat dilakukan melalui dinas, Kelsi Provinsi, BRMP, hingga pusat atau direktorat jenderal teknis. 

Penyuluh juga dapat mengusulkan secara langsung sepanjang mengikuti mekanisme yang berlaku.

Percepatan pengusulan menjadi penting karena pemerintah tengah menyiapkan dukungan pompa untuk lahan pertanian seluas 1 juta hektare. 

Namun, usulan yang telah masuk disebut baru sekitar 50 persen.

Karena itu, penyuluh diminta segera mengidentifikasi kondisi wilayah, terutama daerah yang menghadapi persoalan irigasi dan kekeringan. 

Data lapangan tersebut menjadi dasar agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan petani.

Selain bantuan pompa, penyuluh juga diminta memperbarui data buruh tani serta petani miskin yang belum tergabung dalam kelompok tani melalui Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Di sisi lain, capaian Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten Majalengka yang selama ini berjalan baik juga diminta terus dipertahankan.

Tak hanya soal bantuan, Eko juga meminta penyuluh memperkuat penderasan informasi pembangunan pertanian. 

Media sosial dinilai menjadi salah satu sarana penting untuk membuat berbagai program pemerintah lebih cepat diketahui masyarakat.

Penyuluh diminta melakukan diseminasi informasi setiap hari sekaligus mendokumentasikan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dokumentasi tersebut setidaknya dibuat dalam tayangan berdurasi satu menit. 

Dengan begitu, aktivitas penyuluh di lapangan tak hanya menjadi laporan internal, tetapi juga bisa menjadi sumber informasi bagi petani dan masyarakat luas.

Bahkan, penyuluh yang mampu mengembangkan akun media sosial hingga memiliki sedikitnya 5.000 pengikut akan mendapatkan apresiasi.

Dorongan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menempatkan penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

“Penyuluh Pertanian adalah pahlawan pangan. Mereka berada di garda terdepan dalam meningkatkan produksi dan mewujudkan swasembada pangan,” ujar Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti juga menekankan bahwa penyuluh harus hadir langsung mendampingi petani.

Penyuluh, kata Idha, tidak hanya bertugas mendampingi penerapan teknologi, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan efektif di tingkat petani, mempercepat luas tambah tanam, serta mendorong peningkatan produksi.

Rakor juga membahas upaya meningkatkan produksi sejumlah komoditas yang masih bergantung pada impor. 

Komoditas tersebut antara lain bawang putih, kedelai, daging sapi, dan daging kerbau.

Targetnya bukan sekadar memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi diharapkan bisa meningkat hingga memiliki orientasi ekspor.

Sebagai tindak lanjut rakor, penyuluh Majalengka berkomitmen mempercepat usulan bantuan, memperkuat diseminasi informasi, serta meningkatkan publikasi melalui media sosial.

Penyuluh juga akan mengawal target PM-AAS sekitar 15 hektare per penyuluh.

Untuk persoalan pengairan, koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan dilakukan, terutama terkait pendangkalan sungai. Kemitraan dalam program listrik masuk sawah juga akan terus dioptimalkan.

Jika diperlukan, penyuluh dapat memanfaatkan fasilitasi yang tersedia untuk menghadirkan direktorat jenderal teknis guna memberikan penjelasan lebih detail mengenai mekanisme CPCL bantuan pemerintah.

Dengan langkah tersebut, rakor penyuluh Majalengka diharapkan tak berhenti sebagai forum koordinasi. 

Percepatan bantuan, penguatan pendampingan, dan derasnya informasi pertanian diharapkan benar-benar berujung pada kerja nyata di lapangan serta peningkatan produksi menuju swasembada pangan berkelanjutan.