Rabu, 22 Mei 2019


Bangun Korporasi Petani, Kuncinya Ubah Dulu Pola Pikir Petani

21 Peb 2019, 11:48 WIBEditor : Yulianto

Korporasi petani sebagai fokus kegiatan utama di tahun 2019 sebagai bentuk penguatan usaha petani.

Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi merupakan langkah strategis yang diharapkan tidak saja memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi juga meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, nilai tambah dan kesejahteraan petani.

TABLOIDSINARTANI.COM, Yogyakarta---Pengembangan korporasi petani dalam satu kawasan pertanian menjadi salah satu terobosan pemerintah untuk membangu industri pertanian yang maju (modern), mandiri, dan profesional di daerah. Namun untuk membangun korporasi perlu adanya perubahan pola pikir petani.

Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian, Rani Mutiara mengatakan, pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi merupakan langkah strategis yang diharapkan tidak saja memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi juga meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, nilai tambah dan kesejahteraan petani.

“Lembaga petani yang menjadi korporasi ini visinya adalah bisnis. Dengan demikian, petani yang ada di dalamnya juga akan berupaya memberikan nilai tambah untuk lembaganya itu,” kata Rani dalam Workshop Penyusunan Actionplan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Tahun 2019 Wilayah Barat di Yogyakarta, Kamis (21/2).

Namun menurut Rani, agar petani bisa menjalankan bisnis dalam korporasi tersebut harus ada perubahan pola pikir petani. Sebab, petani harus menjalankan usahanya dalam sebuah lembaga ekonomi. “Jadi yang kita arahkan dalam pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi adalah membuka mindset petani. Sebab petani harus bisa mengatur kualitas produk yang dihasilkan, kontinuitas produksi dan kuantitasnya juga terpenuhi ,” ujarnya.

Rani mengakui, dalam membangun korporasi tersebut memang persoalan tersulit adalah mengubah pola pikir petani dan mencari mitra bagi petani. Karena itu perlu ada bimbingan secara intensif dari pemerintah melalui penyuluh pertanian di daerah.

Ke depan lanjut Rani, model pendampingan ke petani oleh penyuluh pertanian harus berubah juga. Apalagi kini sudah era digitalisasi. “Sekarang ini banyak penyuluh yang belum memiliki bekal cukup untuk membina petani. Jadi kita juga harus membina penyuluhnya juga,” tuturnya.

Banyak keuntungan dengan terbentuk korporasi petani di sebuah kawasan pertanian. Misalnya, ungkap Rani, teknologi dan lembaga keuangan akan mudah masuk ke petani dan posisi tawar petani juga menjadi lebih baik di pasar. “Bahkan jika skalanya besar, petani akan mempunyai jejaring lebih luas, termasuk dalam pemasaran. Untuk itu perlu adanya manajemen dalam mengatur korporasi,” katanya.

Tumbuh dari bawah

Namun demikian, Rani berharap tumbuhnya korporasi petani itu harus dari bawah (bottom up), bukan dari atas (top down) dari pemerintah. Seperti apa bentuknya? Menurut Rani, tidak harus sebuah koperasi. Bisa juga yang lain. Misalnya, di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggaran, petani kakao telah membangun LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat). Bahkan di daerah Lebak, Banten, korporasi petani dibangun oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Dekat Hutan).

“Apapun bentuknya, kalau lembaga petani itu orientasinya sudah  bisnis dengan tanda-tanda sudah memiliki rencana usaha, ada pembagian kerja dan memiliki mitra kerja bisa kita katakan lembaga itu sudah awal terbentuk korporasi,” tuturnya.

Rani berharap, dalam tiga tahun ke depan sudah memberikan gambaran pengembangan kawasan pertanian yang berbasis korporasi petani. Untuk itu yang harus dilakukan adalah bagaimana mengkosolidasikan petani. Yakni penyatuan organisasi pelaku (Poktan/Gapoktan konvensional) dan lembaga ekonomi petani menjadi korporasi petani yang bersakala ekonomi layak yang berbadan hukum, apakah dalam bentuk koperasi atau PT.

Selain itu juga konsolidasi rantai pasok/rantai nilai. Dapat berupa kemitraan usaha antara lembaga ekonomi petani korporasi dengan industri besar/pasar  (off staker). Terakhir adalah konsolidasi fasilitasi yakni kerjasama antar eselon I,  kementerian/lembaga terkait.

Reporter : Yulianto
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018