Sabtu, 19 Oktober 2019


THL-TBPP Tak Lolos Seleksi PPPK, Bisa Tes Lagi Loh!

26 Apr 2019, 19:55 WIBEditor : Yulianto

Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono | Sumber Foto:Julian

Ada beberapa penyebab tidak lolosnya THL-TBPP menjadi ASN PPPK atau tidak mengikuti test. Salah satunya secara administrasi peserta THL-TBPP tersebut tidak sesuai dengan jalur pendidikannya

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Pemerintah telah mengumumkan hasil seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi yang belum lulus, pemerintah memberikan kesempatan untuk megikuti seleksi lagi.

“Bagi yang tidak lolos passing grade atau yang belum ikut testing,  silahkan testing lagi. Kita kasih kesempatan 2-3 kali,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Momon Rusmono saat Koordinasi Percepatan Pengangkatan ASN PPPK Penyuluh Pertanian Tahap I Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (26/4).

Seperti diketahui, jumlah peserta (THL-TBPP) yang mendaftar seleksi sebanyak 14.274 orang dan yang lulus verifikasi sebanyak 11.906 orang. Dari jumlah itu yang mengikuti seleksi hanya sebanyak 11.865  orang dan yang lulus passing grade sebanyak 11.606 orang.

Dengan 2-3 kali mengikuti test tersebut, Momon berharap, penyuluh yang menjadi garda terdepan pembangunan pertanian adalah yang kualitasnya cukup baik. Apalagi berdasarkan Keputusan menteri PAN-RB, pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi THL-TBPP.

Momon mengatakan, ada beberapa penyebab tidak lolosnya THL-TBPP menjadi ASN PPPK atau tidak mengikuti test. Salah satunya secara administrasi peserta THL-TBPP tersebut tidak sesuai dengan jalur pendidikannya. “Masih banyak yang belum ikut testing karena latar belakangnya bukan pertanian,” katanya.

Padahal menurut Momon, pihaknya sudah memberikan informasi mengenai persyaratan mengikuti seleksi ASN PPPK harus berlatar pendidikan pertanian, baik D1, D2, D3 atau S1. “Kita sudah ingatkan sejak 5 tahun lalu.  Berdasarkan Permentan, latar belakang pendidikan pertanian itu dalam arti luas. Kalau di luar pertanian, saya tidak bisa bantu. Sebab kalau kita memaksakan bisa kena kasus,” tegasnya.

Momon mengatakan, dari target sebanyak 34 provinsi, 477 kabupaten/kota atau 511 intansi, ternyata masih ada instansi yang tidak melaksanakan proses seleksi PPPK yakni ada sekitar 13 provinsi, 135 kabupaten.

Sedangkan dari yang telah dinyatakan lolos seleksi, instansi yang telah mengusulkan formasi dan disetujui MenPAN-RB sebanyak 13 provinsi, 316 kabupaten. Artinya ada  8 provinsi, 26 kabupaten yang belum mengusulkan formasi dan belum disetujui MenPAN-RB. “Saat ini kami sedang telusuri dari yang lolos seleksi tersebut, tapi belum ada penunjukkan formasi. Kita ingin tahu ada persoalan apa di daerah,” katanya.

Dari hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan, lanjut Momon, persoalan yang terjadi adalah karena kabupaten/kota belum menyediakan gaji PPK tahun 2019. Ada juga hanya mampu menyediakan gajian sebagian. “Ada tiga masalah belum adanya usulan formasi yakni karena pemda belum mengusulkan formasi, belum ada MoU dengan Kementerian Pertanian dan tidak ada anggaran,” katanya.

Untuk membantu persoalan Pemda yang belum bisa menyedikan gaji PPPK-ASN, Momon menegaskan, selama tahun anggaran 2019 untuk THL-TBPP yang telah dinyatakan lulus passing grade, pemerintah akan tetap menyediakan honor. Namun untuk tahun 2020, Momon meminta Pemda sudah menyediakan anggaran gaji untuk mereka.

 

Perkembagan Hasil Seleksi PPPK Penyuluh Pertanian

 

THL-TBPP

Usul seleksi PPPK

Memenuhi Syarat

Lulus verifikasi

Lulus Passing Grade

Usul Formasi Pemda Disetujui MenPAN RB

THL-TBPP

12.461

10.361

10.324

10.085

7.711

Tenaga Lapangan Perkebunan

641

573

572

558

 

 

1.512

THL POPT

507

401

401

394

Medik/Paramedik

566

481

479

472

Inseminator/Pengawas Bibit Ternak

149

130

130

126

Penyelia Mitra Tani

40

36

35

35

Jumlah

14.364

11.982

11.941

11.670

 

Reporter : Julian
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018