Thursday, 06 August 2020


Mei Batas Akhir Usulan Formasi THL-TBPP menjadi PPPK ASN

30 Apr 2019, 13:11 WIBEditor : Yulianto

Kapusluh BPPSDMP, Siti Munifah | Sumber Foto:Yulianto

Formasi dan rencana penempatan ASN-PPPK yang lulus passing grade harus diusulkan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang kemudian diteruskan Kemenpan - RB kepada Badan Kepegawaian Ne

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Seleksi  Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) telah mendapatkan hasil. Pemerintah memberikan batas waktu hingga Mei ini kepada Pemerintah Daerah untuk mengusulkan formasi ASN PPPK (Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ).

Kepala Pusat Penyuluh Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Siti Munifah mengatakan, pihaknya telah meminta Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan formasi PPPK pada Mei ini. “Nanti mulai Mei kita sudah close, tidak boleh ada double honor, gaji ASN dan honor THL,” ujarnya.

Seperti diketahui honor THL-TBPP selama ini berasal dari APBN Kementerian Pertanian. Dengan diterimanya THL-TBPP menjadi ASN PPPK maka tanggung jawab penggajian akan beralih ke pemerintah daerah.

Karena itu Siti Munifah juga menegaskan, formasi dan rencana penempatan ASN-PPPK yang lulus passing grade harus diusulkan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang kemudian diteruskan Kemenpan - RB kepada Badan Kepegawaian Negara.

Saat ini sudah 80 Pemda yang mengusulkan THL TBPP yang lulus passing grade ke Kemenpan RB untuk diteruskan kepada BKN agar mengeluarkan NIP. Kemudian memberi rekomendasi jumlah gaji yang layak dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk membayar gaji ASN-PPPK Penyuluh. “Persoalannya memang kemampuan pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk membayar gaji ASN-PPPK Penyuluh,” ujarnya.

Misalnya, jika ada 100 ASN-PPPK Penyuluh, tapi kemampuan daerah hanya sanggup menyediakan gaji untuk 70 penyuluh, maka sisanya 30 tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian untuk memberikan honor. Meski sudah lulus tes sebagai ASN-PPPK, tapi status mereka masih THL karena belum ditetapkan sebagai ASN-PPPK melalui surat penetapan dari kepala daerah atau pejabat PPK.

Namun demikian, Siti Munifah mengatakan, pihaknya akan mengecek betul apakah daerah tersebut benar-benar tidak memiliki anggaran untuk gaji ASN-PPPK penyuluh tersebut. “Kalau ada yang ‘main-main’ (Pemda), kita pastikan akan ada audit,” ujarnya.

Seperti diketahui, jumlah peserta pendaftar seleksi sebanyak 14.274 orang dan yang lulus verifikasi sebanyak 11.906 orang. Namun yang mengikuti seleksi hanya sebanyak 11.865  orang. Dari jumlah peserta yang mengikuti seleksi, yang lulus passing grade sebanyak 11.606 orang.

Dari target sebanyak 34 provinsi, 477 kabupaten/kota atau 511 intansi, ternyata masih ada instansi yang tidak melaksanakan proses seleksi PPPK yakni ada sekitar 13 provinsi, 135 kabupaten. Sedangkan dari yang telah dinyatakan lolos seleksi, instansi yang telah mengusulkan formasi dan disetujui MenPAN-RB sebanyak 13 provinsi, 316 kabupaten. Artinya ada  8 provinsi, 26 kabupaten yang belum mengusulkan formasi dan belum disetujui MenPAN-RB.

 

Reporter : Julian
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018